DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan terhadap sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan Menteri membentuk tim penyelesaian sengketa Arbitrase. Tim penyelesaian sengketa Arbitrase merupakan tim yang dibentuk untuk menangani sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347); Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 2. Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

(1)2} 1 )

Pasal 1

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase. Konsultan Hukum adalah badan hukum baik berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang memberikan layanan konsultasi dan advokasi hukum. Surat Kuasa adalah surat yang diberikan oleh Menteri Pcrtahanan kcpada pcjabat ncgara yang momimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan dan Konsultan Hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan terhadap sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase. Penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi pelaksanaan putusan arbitrase.

Pasal 3

Dalam penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri membentuk tim penyelesaian sengketa Arbitrase. Pembentukan tim penyelesaian sengketa Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis M 2 _3- dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

Tim penyelesaian sengketa Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tim yang dibentuk untuk menangani sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tim penyelesaian sengketa Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a.melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa Arbitrase dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyelesaian sengketa Arbitrase;
b.mengoordinasikan seiuruh satuan kerja dan sub satuan kerja terkait dalam penyelesaian sengketa Arbitrase; membuat laporan dan evaluasi kepada Menteri; menyiapkan seluruh administrasi; dan
e.mengoordinasikan pengadaan jasa Konsultan Hukum. ao

Pasal 5

Tim penyelesaian sengketa Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: RO op 1)

(2)1) @) 2 ketua; wakil ketua; sekretaris; dan anggota.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan penyelesaian sengketa arbitrase.

Pasal 7

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oieh pejabat eselon I dari satuan kerja yang membuat Perjanjian Arbitrase. Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a.mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim penyelesaian sengketa Arbitrase; dan
b.menyiapkan data dukung terkait Perjanjian Arbitrase dan sengketa Arbitrase.

Pasal 8

Sckretaris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ dijabat oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis substansi dan administrasi dalam penyelesaian sengketa Arbitrase.

(1)2 @) 1) ] 1) 2 @) 1 ) (3} )
(5)

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufd dijabat oleh satuan kerja dan sub satuan kerja terkait. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis terhadap penyelesaian sengketa Arbitrase. Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen, informasi, dan saksi.

Pasal 10

Tim penyelesaian sengketa Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan didampingi jaksa pengacara negara. Dalam hal sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan merupakan sengketa internasional, selain didampingi jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penyelesaian sengketa Arbitrase juga melibatkan Konsultan Hukum.

Pasal 11

Pendampingan oleh jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1} dilakukan melalui permohonan pendampingan oleh Menteri kepada pejabat negara yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Pendampingan oleh jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa Menteri. Pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, bantuan hukum, dan dapat memberikan rekomendasi dalam penunjukan arbiter.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…