DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2014

Nomor: 50
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu disempurnakan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 2014, No.1485 2 Tata Cara Pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DANATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 2014, No.1485 3
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah adalah Komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5.Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
6.Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
8.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
10.Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
11.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
12.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
13.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI. 2014, No.1485 4
14.Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
15.Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan dilingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
16.Pengguna Barang lainnya adalah pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungannya.
17.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
19.Daftar Barang Pembantu Pengguna – Eselon I yang selanjutnya disingkat DBPP-EI adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu PPB – EI.
20.Daftar Barang Pembantu Pengguna - Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan PPB-W.
21.Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

BAB II

KETENTUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 2

(1)Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan dan TNI. 2014, No.1485 5
(2)Pengalihan status penggunaan BMN tidak dapat dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tugas pokok Kemhan dan TNI.
(3)Pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 3

(1)Alih status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.tanah dan/atau bangunan digunakan diluar kepentingan pertahanan negara oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; dan
2. b.untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik.
(2)Alih status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
1. a.aspek teknis, antara lain ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan/atau TNI dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI;
2. b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset dipertahankan sebagai BMN pada Kemhan dan/atau TNI; dan
3. c.aspek yuridis, antara lain:
  1. 1.peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  2. 2.status tanah dan/atau bangunan.
(3)Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran alih status penggunaan BMN Kemhan dan TNI dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima pengalihan status penggunaan BMN.

Pasal 4

(1)Pihak yang dapat melaksanakan pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang.
(2)Penerima pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan adalah Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara lainnya. 2014, No.1485 6

Pasal 5

Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3 ayat (1) huruf a.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

PPB-W membentuk tim aset internal yang terdiri dari unsur teknis, hukum dan pengamanan serta unsur terkait lainnya untuk menyiapkan bahan administrasi yang diperlukan antara lain data dan dokumen pendukung sebagai berikut:

a.data tanah dan/atau bangunan yang akan dialih statuskan penggunaannya, memuat:
1. 1.data tanah, antara lain bukti kepemilikan, lokasi, luas, status dan asal perolehan, nilai perolehan tanah, penggunaan, peruntukan sesuai tata ruang wilayah setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah/sengketa; dan
2. 2.data bangunan, antara lain klasifikasi, jenis, tipe dan luas, konstruksi, tahun pembuatan, status dan penggunaan, dan taksiran nilai bangunan berdasarkan kondisi dan harga satuan bangunan pemerintah di daerah setempat pada tahun berjalan;
b.dokumen pendukung antara lain:
1. 1.dokumen tanah, terdiri dari: a) sertifikat tanah; b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan d) keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari Camat/Pejabat daerah setempat.
2. 2.dokumen bangunan, antara lain: a) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan b) gambar kondisi bangunan.
3. 3.surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari calon Pengguna Barang lainnya. 2014, No.1485 7

Pasal 7

(1)Permohonan alih status penggunaan BMN diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB.
(3)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan alih status penggunaan BMN.
(4)Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
(5)Dalam hal usulan disetujui, Pengguna Barang mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
(2)Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan serah terima BMN kepada Pengguna Barang di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN. 2014, No.1485 8
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W melakukan penghapusan BMN dari daftar barang masing-masing dan mencatat perubahan atau pengurangan BMN pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan alih status penggunaan BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima BMN.
(2)Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan alih status penggunaan dan penghapusan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu disempurnakan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DANATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 2014, No.1485 3
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah adalah Komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5.Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
6.Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
8.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
10.Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
11.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
12.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
13.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI. 2014, No.1485 4
14.Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
15.Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan dilingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
16.Pengguna Barang lainnya adalah pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungannya.
17.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
19.Daftar Barang Pembantu Pengguna – Eselon I yang selanjutnya disingkat DBPP-EI adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu PPB – EI.
20.Daftar Barang Pembantu Pengguna - Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan PPB-W.
21.Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan pengalihan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

BAB II

KETENTUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 2

(1)Tanah dan/atau bangunan yang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya adalah tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan dan TNI. 2014, No.1485 5
(2)Pengalihan status penggunaan BMN tidak dapat dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan tugas pokok Kemhan dan TNI.
(3)Pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 3

(1)Alih status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.tanah dan/atau bangunan digunakan diluar kepentingan pertahanan negara oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI; dan
2. b.untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik.
(2)Alih status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
1. a.aspek teknis, antara lain ketidaksesuaian penggunaan BMN dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan/atau TNI dan tidak memungkinkan digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI;
2. b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset dipertahankan sebagai BMN pada Kemhan dan/atau TNI; dan
3. c.aspek yuridis, antara lain:
  1. 1.peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  2. 2.status tanah dan/atau bangunan.
(3)Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran alih status penggunaan BMN Kemhan dan TNI dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima pengalihan status penggunaan BMN.

Pasal 4

(1)Pihak yang dapat melaksanakan pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang.
(2)Penerima pengalihan status penggunaan tanah dan/atau bangunan adalah Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara lainnya. 2014, No.1485 6

Pasal 5

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

a.data tanah dan/atau bangunan yang akan dialih statuskan penggunaannya, memuat:
1. 1.data tanah, antara lain bukti kepemilikan, lokasi, luas, status dan asal perolehan, nilai perolehan tanah, penggunaan, peruntukan sesuai tata ruang wilayah setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah/sengketa; dan
2. 2.data bangunan, antara lain klasifikasi, jenis, tipe dan luas, konstruksi, tahun pembuatan, status dan penggunaan, dan taksiran nilai bangunan berdasarkan kondisi dan harga satuan bangunan pemerintah di daerah setempat pada tahun berjalan;
b.dokumen pendukung antara lain:
1. 1.dokumen tanah, terdiri dari: a) sertifikat tanah; b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah; c) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan d) keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari Camat/Pejabat daerah setempat.
2. 2.dokumen bangunan, antara lain: a) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan b) gambar kondisi bangunan.
3. 3.surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan BMN dari calon Pengguna Barang lainnya. 2014, No.1485 7

Pasal 7

(1)Permohonan alih status penggunaan BMN diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan alih status penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB.
(3)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan alih status penggunaan BMN.
(4)Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
(5)Dalam hal usulan disetujui, Pengguna Barang mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan dan bahan administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
(2)Dalam hal permohonan alih status penggunaan BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang melaksanakan serah terima BMN kepada Pengguna Barang di Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN. 2014, No.1485 8
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W melakukan penghapusan BMN dari daftar barang masing-masing dan mencatat perubahan atau pengurangan BMN pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan alih status penggunaan BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima BMN.
(2)Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan alih status penggunaan dan penghapusan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2014