DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2016

Nomor: 50
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perpindahan Antar-Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.85
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERPINDAHAN ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perpindahan adalah kegiatan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dari satu institusi ke institusi lain atau sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli dan/atau untuk kepentingan dinas.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
4.PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di www.peraturan.go.id 2017, No.85 lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan, dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
6.PNS Instansi Pusat Lain adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian Negara, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Instansi Vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
7.PNS Instansi Daerah adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. www.peraturan.go.id 2017, No.85
10.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/Walikota.
11.Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pertahanan.
12.Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
13.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Perpindahan antar-instansi meliputi:

a.Perpindahan PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah;
b.Perpindahan PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS Kemhan;
c.Perpindahan PNS Kemhan yang dipekerjakan pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah; atau
d.Perpindahan PNS Kemhan yang diperbantukan Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah.

Pasal 3

Perpindahan PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian PNS dari Kemhan ke Instansi Pusat Lain atau Instansi Daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.85

Pasal 4

Perpindahan PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian PNS dari Instansi Pusat Lain atau Instansi Daerah ke Kemhan.

Pasal 5

Perpindahan PNS Kemhan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan PNS Kemhan yang melaksanakan tugas di luar Kemhan yang gajinya dibebankan pada Kemhan.

Pasal 6

Perpindahan PNS Kemhan untuk diperbantukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan PNS Kemhan yang melaksanakan tugas di luar Kemhan yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

BAB III

MEKANISME

Pasal 7

(1)PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.PNS di lingkungan Kemhan;
2. b.PNS di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan.
(2)PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpindahan ke Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun. www.peraturan.go.id 2017, No.85
(3)PNS yang belum memiliki masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan perpindahan disertai dengan alasan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 8

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker;
b.Kepala Satker/Kepala Subsatker menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
c.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah antar-instansi;
d.Sekretaris Jenderal Kemhan membuat surat persetujuan pindah antar-instansi berdasarkan verifikasi Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
e.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
f.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi;
g.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf f, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan; www.peraturan.go.id 2017, No.85
h.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Kepala Subsatker mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar-instansi.

Pasal 9

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat;
b.permohonan perpindahan yang disetujui Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat ditindaklanjuti proses pengajuan ke Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia;
c.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia menindaklanjuti permohonan pindah PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
d.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah antar-instansi;
e.Sekretaris Jenderal Kemhan menerbitkan surat persetujuan pindah antar-instansi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
f.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
g.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi; www.peraturan.go.id 2017, No.85
h.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan;
i.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan keputusan pindah antar- instansi; dan
j.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar- instansi.

Pasal 10

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat;
b.permohonan perpindahan yang disetujui, ditindaklanjuti proses pengajuan ke Asisten Personel Angkatan;
c.Asisten Personel Angkatan menindaklanjuti permohonan kepada Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia;
d.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia menindaklanjuti permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
e.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah;
f.Sekretaris Jenderal Kemhan menerbitkan surat persetujuan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian www.peraturan.go.id 2017, No.85 Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
g.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
h.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi;
i.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan;
j.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Menteri atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan keputusan pindah antar- instansi; dan
k.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf j, Kepala Staf Angkatan atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar-instansi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.85
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERPINDAHAN ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perpindahan adalah kegiatan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dari satu institusi ke institusi lain atau sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli dan/atau untuk kepentingan dinas.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
4.PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di www.peraturan.go.id 2017, No.85 lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan, dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
6.PNS Instansi Pusat Lain adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian Negara, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Instansi Vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
7.PNS Instansi Daerah adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. www.peraturan.go.id 2017, No.85
10.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/Walikota.
11.Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pertahanan.
12.Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
13.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Perpindahan antar-instansi meliputi:

a.Perpindahan PNS Kemhan menjadi PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah;
b.Perpindahan PNS Instansi Pusat Lain/PNS Instansi Daerah menjadi PNS Kemhan;
c.Perpindahan PNS Kemhan yang dipekerjakan pada Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah; atau
d.Perpindahan PNS Kemhan yang diperbantukan Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Perpindahan PNS Kemhan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan PNS Kemhan yang melaksanakan tugas di luar Kemhan yang gajinya dibebankan pada Kemhan.

Pasal 6

BAB III

MEKANISME

Pasal 7

(1)PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.PNS di lingkungan Kemhan;
2. b.PNS di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan.
(2)PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpindahan ke Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun. www.peraturan.go.id 2017, No.85
(3)PNS yang belum memiliki masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan perpindahan disertai dengan alasan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 8

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker;
b.Kepala Satker/Kepala Subsatker menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
c.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah antar-instansi;
d.Sekretaris Jenderal Kemhan membuat surat persetujuan pindah antar-instansi berdasarkan verifikasi Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
e.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
f.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi;
g.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf f, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan; www.peraturan.go.id 2017, No.85
h.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Satker/Kepala Subsatker mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar-instansi.

Pasal 9

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat;
b.permohonan perpindahan yang disetujui Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat ditindaklanjuti proses pengajuan ke Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia;
c.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia menindaklanjuti permohonan pindah PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
d.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah antar-instansi;
e.Sekretaris Jenderal Kemhan menerbitkan surat persetujuan pindah antar-instansi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
f.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
g.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi; www.peraturan.go.id 2017, No.85
h.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan;
i.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan keputusan pindah antar- instansi; dan
j.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar- instansi.

Pasal 10

Mekanisme perpindahan PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

a.mengajukan permohonan perpindahan secara tertulis kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker atau setingkat;
b.permohonan perpindahan yang disetujui, ditindaklanjuti proses pengajuan ke Asisten Personel Angkatan;
c.Asisten Personel Angkatan menindaklanjuti permohonan kepada Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia;
d.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia menindaklanjuti permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
e.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi permohonan pindah;
f.Sekretaris Jenderal Kemhan menerbitkan surat persetujuan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian www.peraturan.go.id 2017, No.85 Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju;
g.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota membuat surat permohonan penerbitan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN tentang pindah antar- instansi;
h.Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN menerbitkan keputusan pindah antar-instansi;
i.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang dikeluarkan oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, Menteri menetapkan keputusan pindah antar-instansi atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan;
j.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Menteri atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan keputusan pindah antar- instansi; dan
k.berdasarkan keputusan pindah antar-instansi yang ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf j, Kepala Staf Angkatan atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar-instansi.