DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2012

Nomor: 51
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.160 2 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009.
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan PNS Dephan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7.Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor: 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan keperawatan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1603
2.Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
3.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4.Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
6.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

(1)Jabatan fungsional Perawat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.
(2)Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat pada Kementerian Pertahanan adalah Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

(1)Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstttatus sebagai PNS Kemhan.

Pasal 4

Perawat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina jabatan fungsional Perawat. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.160 4

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat di lingkungan Kemhan:

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing-masing;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
c.mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
d.menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
f.menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 7

(1)Tim Penilai terdiri atas:
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Karopeg Setjen Kemhan, dengan tembusan Sekjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Asisten Persttonel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1605
3. c.Asisten Persttonel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
4. d.Asisten Persttonel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
5. e.Asisten Persttonel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU;
(5)Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kemhan; atau
2. b.Tim Penilai Pusat.

Pasal 8

Persttyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi meliputi: a . menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai. b . memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan c . dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 9

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, terdiri atas:
1. a.seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat;
2. b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional perawat.
(3)Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.160 6 untuk menilai prestasi kerja Perawat dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat.

Pasal 10

(1)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan mempunyai tugas pokok:
1. a.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan;
2. b.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi:
1. a.menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persttyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK);
5. e.menandatangani BAPAK; dan
6. f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1607

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009.
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan PNS Dephan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7.Keputusan Bersttama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor: 733/Menkes/SKB/VI/2002 Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan keperawatan. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1603
2.Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
3.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4.Tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perawat.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
6.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

(1)Jabatan fungsional Perawat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.
(2)Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat pada Kementerian Pertahanan adalah Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

(1)Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstttatus sebagai PNS Kemhan.

Pasal 4

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina jabatan fungsional Perawat. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.160 4

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Perawat di lingkungan Kemhan:

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing-masing;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
c.mengusulkan Sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
d.menerima usul Penetapan Angka Kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.mengembalikan hasil penetapan Angka Kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
f.menetapkan Angka Kredit jabatan fungsional Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 7

(1)Tim Penilai terdiri atas:
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Karopeg Setjen Kemhan, dengan tembusan Sekjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Asisten Persttonel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1605
3. c.Asisten Persttonel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
4. d.Asisten Persttonel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
5. e.Asisten Persttonel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU;
(5)Dalam hal Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kemhan; atau
2. b.Tim Penilai Pusat.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, terdiri atas:
1. a.seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/Perawat;
2. b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional perawat.
(3)Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perawat, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.160 6 untuk menilai prestasi kerja Perawat dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perawat harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perawat.

Pasal 10

(1)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan mempunyai tugas pokok:
1. a.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan;
2. b.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi:
1. a.menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persttyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK);
5. e.menandatangani BAPAK; dan
6. f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.1607