DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014

Nomor: 51
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dibuat peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI, tidak sesuai lagi dengan perkem bangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA, Menimbang PERATURANMENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAANKEUANGANPENERIMAANNEGARABUKANPAJAK DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERTAHANAN DANTENTARANASIONALINDONESIA KEMENHAN. Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengelolaan. Keuangan. Pencabutan. No.1520, 2014 BERITA NEGARA

1.Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5511);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 ten tang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan 2 Mengingat: 2014, No.1520 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231jPMK.02j2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
12.Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 114ajKMK.03j 1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP pada Instansi Pengguna; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAANKEUANGANPENERIMAANNEGARABUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DANTENTARANASIONALINDONESIA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2014, No.1520 3
2.PNBP yang Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3.Rencana PNBP adalah hasil penghitunganjpenetapan target dan pagu Penggunaan PNBPyang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBNpada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)j Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bend ahara yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan dibidang Pertahanan. 12.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
13.Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disebut Ka UO adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Sekretaris Jenderal Kemhan.
14.Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang 4 2014, No.1520
20.Bendahara Pengeluaran adalah Personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayrakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBNpada Kemhan dan TN!.
21.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelanearan pelaksanaan kegiatan tertentu.
22.Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh Satuan kerja atau Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.
23.Penerimaan Umum adalah Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang pada umumnya terdapat pada semua Kementerian/Lembaga.
24.Pagu Indikatif adalah anear-anear pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja- K/L.
25.Pagu Definitif adalah Pagu anggaran yang didasarkan atas Undang - Undang APBNsebagai aeuan penyusunan RKA.
26.Pagu Anggaran yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/ atau garis komando pembinaan.
15.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi meliputi bidang personel, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang dialokasikan.
16.Instansi Pemeriksa adalah Pengawas dan Pemeriksa Internal yang terdiri dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat di lingkungan Kemhan dan TNI serta Badan Pengawas Eksternal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
17.PNBP Fungsional adalah PNBP yang dihasilkan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
18.PNBP Umum adalah PNBP yang dihasilkan bukan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
19.Direktorat Jenderal Pereneanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pereneanaan pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2014, No.1520 5 Pasal 3

(1)Seluruh PNBPdikelola dalam sistem APBN.
(2)Pengelola PNBP wajib menyusun rencana PNBP dengan mengikuti siklus APBN.
(1)Jenis PNBPyang dikelola di lingkungan Kemhan dan TNIterdiri atas:
1. a.PNBPFungsional; dan
2. b.PNBPUmum.
(2)Jenis PNBP Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penerimaan jasa pelayanan kesehatan;
2. b.penerimaan jasa survei dan pemetaan; dan
3. c.penerimaan jasa pelayananan lainnya.
(3)Jenis PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penerimaan kembali sisa anggaran;
2. b.penerimaan hasil penjualan barangjkekayaan negara;
3. c.penerimaan hasil penyewaan barangj kekayaan negara;
4. d.penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
5. e.penerimaan ganti rugi atas kerugian negara;
6. f.penenmaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
7. g.penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang; dan
8. h.penerimaan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Tarif PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Umum 6 2014, No.1520 Pasal 5
(1)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menkeu paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari.
(3)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP.
(4)Rencana PNBP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) disusun setelah mendapat persetujuan ijin penggunaan sebagian dana oleh Menkeu yang didelegasikan kepada KPPN.
(1)Pengelola PNBP wajib menyusun usulan rencana PNBP dalam Pagu Indikatif secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.
(2)Usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
1. a.pokok-pokok kebijakan PNBP;
2. b.realisasi PNBPdua tahun anggaran terakhir;
3. c.perkiraan realisasi PNBPtahun anggaran berjalan;
4. d.target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran rencana ke depan;
5. e.justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBPtahun anggaran berjalan;
6. f.Arsip Data Komputer (ADK)rencana PNBP menggunakan Aplikasi Target PNBP (TPNBP)yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI);
7. g.realisasi penggunaan dana PNBPdua tahun anggaran terakhir;
8. h.perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPtahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;dan
  1. 1.pagu penggunaan PNBP untuk tiga tahun anggaran yang direncanakan. 2014, No.1520 7
(2)Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan penyesuaian atas rene ana dan Arsip Data Komputer (ADK)PNBPseeara tertulis kepada Menkeu paling lambat satu minggu setelah disahkan APBN.
(1)Dalam hal raneangan APBN telah disahkan menjadi APBN, Dirjen Renhan Kemhan melakukan penyesuaian atas reneana PNBP.

BAB II

JENIS Pasal 2

Pasal 7

dalam Penyusunan Alokasi Anggaran Reneana Penerimaan Negara Bukan Pajak

(3)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan reneana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menkeu dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan I atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei.
(1)Dalam hal terdapat perubahan asumsi dan/ atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI, Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan perubahan reneana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) seeara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei.
(2)Usulan perubahan reneana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan I atau peru bahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

dalam Penyusunan Pagu Anggaran Reneana Penerimaan Negara Bukan Pajak

(2)Usulan reneana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan reneana PNBPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 8 2014, No.1520

Pasal 10

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran

(1)Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN, Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan perubahan rencana PNBP secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan.
(2)Usulan perubahan rencana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
1. a.Realisasi PNBPtahun anggaran berjalan;
2. b.Perubahan target PNBPtahun anggaran berjalan;
3. c.Justifikasi atas perubahan Target PNBPtahun anggaran berjalan;
4. d.ADK rencana PNBP menggunakan Aplikasi Target PNBP (TPNBP) yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI);
5. e.realisasi penggunaan dana PNBPtahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;dan
6. f.perubahan pagu penggunaan PNBPtahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menkeu.
(2)Usulan perubahan rencana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 2014, No.1520 9 BABIV PENYETORAN

Pasal 11

(1)Penyetoran PNBPwajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2)Penyetoran PNBPke Kas Negara dilakukan melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.
(3)Dalam hal di suatu tempat tertentu tidak tersedia layanan bank./ pos persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.
(4)Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh PNBP secepatnya ke Kas Negara paling lambat setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima.
(5)Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan setelah PNBP diterima dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, dalam hal:
1. a.PNBPditerima pada hari libur /yang diliburkan;
2. b.layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tcmpat /kcdudukan Bendahara tidak tersedia; atau
3. c.tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
  1. 1.kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
  2. 2.jarak tempuh lokasi Bank /Pos Persepsi dengan tcmpat /kcdudukan Bendara Penerimaan melampui waktu 2 (dua) jam; dan/ atau
  3. 3.biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBPlebih besar dari pada penerimaan yang diperoleh.
(5)Dalam hal pemungutan PNBP tidak 1 (satu) kota dengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan PNBPke Rekening Kas Negara.

Pasal 12

(1)Pengelola PNBP dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu disertai dengan penjelasan penyetoran PNBP. 10 2014, No.1520
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan:
1. a.mencantumkan alamat satuan kerja dan alamat Bank persepsijPos persepsi tempat penyetoran PNBP;
2. b.penjelasan mengenai Jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran;
3. c.data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan
4. d.usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja.
(3)Pengelola PNBP tidak dapat melakukan penyetoran PNBP secara berkala apabila permohonannya ditolak Menkeu. BABV PEMBAYARANPENERIMAANNEGARABUKANPAJAKTERUTANG

Pasal 13

(1)Wajib Bayar diwajibkan melakukan pembayaran PNBP Terutang secara tunai paling lambat pada saatjatuh tempo pembayaran.
(2)Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
(3)Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. BABVI PENGGUNAANSEBAGIANDANA

Pasal 14

(1)Setelah seluruh PNBP disetor ke Kas Negara, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPterse but oleh Pengelola PNBP.
(2)Besaran bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menkeu.
(3)Pengelola PNBP dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menkeu.
(4)Pengelola PNBP menyusun rencana PNBP secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan. 2014, No.1520 11

Pasal 19

(1)Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara berjenjang kepada Ka UO.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dibuat peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI, tidak sesuai lagi dengan perkem bangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5511);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 ten tang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan 2 Mengingat: 2014, No.1520 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231jPMK.02j2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
12.Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 114ajKMK.03j 1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP pada Instansi Pengguna; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAANKEUANGANPENERIMAANNEGARABUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DANTENTARANASIONALINDONESIA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2014, No.1520 3
2.PNBP yang Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3.Rencana PNBP adalah hasil penghitunganjpenetapan target dan pagu Penggunaan PNBPyang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBNpada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)j Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bend ahara yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menkeu adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan dibidang Pertahanan. 12.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
13.Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disebut Ka UO adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Sekretaris Jenderal Kemhan.
14.Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang 4 2014, No.1520
20.Bendahara Pengeluaran adalah Personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayrakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBNpada Kemhan dan TN!.
21.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelanearan pelaksanaan kegiatan tertentu.
22.Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh Satuan kerja atau Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya.
23.Penerimaan Umum adalah Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang pada umumnya terdapat pada semua Kementerian/Lembaga.
24.Pagu Indikatif adalah anear-anear pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja- K/L.
25.Pagu Definitif adalah Pagu anggaran yang didasarkan atas Undang - Undang APBNsebagai aeuan penyusunan RKA.
26.Pagu Anggaran yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/ atau garis komando pembinaan.
15.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi meliputi bidang personel, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang dialokasikan.
16.Instansi Pemeriksa adalah Pengawas dan Pemeriksa Internal yang terdiri dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat di lingkungan Kemhan dan TNI serta Badan Pengawas Eksternal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
17.PNBP Fungsional adalah PNBP yang dihasilkan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
18.PNBP Umum adalah PNBP yang dihasilkan bukan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
19.Direktorat Jenderal Pereneanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pereneanaan pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2014, No.1520 5 Pasal 3

(1)Seluruh PNBPdikelola dalam sistem APBN.
(2)Pengelola PNBP wajib menyusun rencana PNBP dengan mengikuti siklus APBN.
(1)Jenis PNBPyang dikelola di lingkungan Kemhan dan TNIterdiri atas:
1. a.PNBPFungsional; dan
2. b.PNBPUmum.
(2)Jenis PNBP Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penerimaan jasa pelayanan kesehatan;
2. b.penerimaan jasa survei dan pemetaan; dan
3. c.penerimaan jasa pelayananan lainnya.
(3)Jenis PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penerimaan kembali sisa anggaran;
2. b.penerimaan hasil penjualan barangjkekayaan negara;
3. c.penerimaan hasil penyewaan barangj kekayaan negara;
4. d.penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
5. e.penerimaan ganti rugi atas kerugian negara;
6. f.penenmaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
7. g.penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang; dan
8. h.penerimaan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Tarif PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Umum 6 2014, No.1520 Pasal 5
(1)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menkeu paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari.
(3)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP.
(4)Rencana PNBP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) disusun setelah mendapat persetujuan ijin penggunaan sebagian dana oleh Menkeu yang didelegasikan kepada KPPN.
(1)Pengelola PNBP wajib menyusun usulan rencana PNBP dalam Pagu Indikatif secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.
(2)Usulan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
1. a.pokok-pokok kebijakan PNBP;
2. b.realisasi PNBPdua tahun anggaran terakhir;
3. c.perkiraan realisasi PNBPtahun anggaran berjalan;
4. d.target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan tiga tahun anggaran rencana ke depan;
5. e.justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBPtahun anggaran berjalan;
6. f.Arsip Data Komputer (ADK)rencana PNBP menggunakan Aplikasi Target PNBP (TPNBP)yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI);
7. g.realisasi penggunaan dana PNBPdua tahun anggaran terakhir;
8. h.perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPtahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;dan
  1. 1.pagu penggunaan PNBP untuk tiga tahun anggaran yang direncanakan. 2014, No.1520 7
(2)Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan penyesuaian atas rene ana dan Arsip Data Komputer (ADK)PNBPseeara tertulis kepada Menkeu paling lambat satu minggu setelah disahkan APBN.
(1)Dalam hal raneangan APBN telah disahkan menjadi APBN, Dirjen Renhan Kemhan melakukan penyesuaian atas reneana PNBP.

BAB II

JENIS Pasal 2

Pasal 7

dalam Penyusunan Alokasi Anggaran Reneana Penerimaan Negara Bukan Pajak

(3)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan reneana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menkeu dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan I atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei.
(1)Dalam hal terdapat perubahan asumsi dan/ atau perubahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI, Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan perubahan reneana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) seeara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei.
(2)Usulan perubahan reneana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan disertai penjelasan atas perubahan asumsi dan I atau peru bahan kebijakan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

dalam Penyusunan Pagu Anggaran Reneana Penerimaan Negara Bukan Pajak

(2)Usulan reneana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan reneana PNBPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 8 2014, No.1520

Pasal 10

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran

(1)Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBN, Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan perubahan rencana PNBP secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan.
(2)Usulan perubahan rencana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi Dokumen paling sedikit memuat:
1. a.Realisasi PNBPtahun anggaran berjalan;
2. b.Perubahan target PNBPtahun anggaran berjalan;
3. c.Justifikasi atas perubahan Target PNBPtahun anggaran berjalan;
4. d.ADK rencana PNBP menggunakan Aplikasi Target PNBP (TPNBP) yang menjadi satu bagian dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI);
5. e.realisasi penggunaan dana PNBPtahun anggaran berjalan dalam hal Kemhan telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;dan
6. f.perubahan pagu penggunaan PNBPtahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1)Dirjen Renhan Kemhan melakukan konsolidasi data usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menkeu.
(2)Usulan perubahan rencana PNBPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Dirjen Renhan Kemhan dalam bentuk proposal dilengkapi dokumen usulan perubahan rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 2014, No.1520 9 BABIV PENYETORAN

Pasal 11

(1)Penyetoran PNBPwajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2)Penyetoran PNBPke Kas Negara dilakukan melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara.
(3)Dalam hal di suatu tempat tertentu tidak tersedia layanan bank./ pos persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.
(4)Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh PNBP secepatnya ke Kas Negara paling lambat setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima.
(5)Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan setelah PNBP diterima dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, dalam hal:
1. a.PNBPditerima pada hari libur /yang diliburkan;
2. b.layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tcmpat /kcdudukan Bendahara tidak tersedia; atau
3. c.tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
  1. 1.kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
  2. 2.jarak tempuh lokasi Bank /Pos Persepsi dengan tcmpat /kcdudukan Bendara Penerimaan melampui waktu 2 (dua) jam; dan/ atau
  3. 3.biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBPlebih besar dari pada penerimaan yang diperoleh.
(5)Dalam hal pemungutan PNBP tidak 1 (satu) kota dengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan PNBPke Rekening Kas Negara.

Pasal 12

(1)Pengelola PNBP dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu disertai dengan penjelasan penyetoran PNBP. 10 2014, No.1520
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan:
1. a.mencantumkan alamat satuan kerja dan alamat Bank persepsijPos persepsi tempat penyetoran PNBP;
2. b.penjelasan mengenai Jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran;
3. c.data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan
4. d.usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja.
(3)Pengelola PNBP tidak dapat melakukan penyetoran PNBP secara berkala apabila permohonannya ditolak Menkeu. BABV PEMBAYARANPENERIMAANNEGARABUKANPAJAKTERUTANG

Pasal 13

(1)Wajib Bayar diwajibkan melakukan pembayaran PNBP Terutang secara tunai paling lambat pada saatjatuh tempo pembayaran.
(2)Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
(3)Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(4)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan. BABVI PENGGUNAANSEBAGIANDANA

Pasal 14

(1)Setelah seluruh PNBP disetor ke Kas Negara, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPterse but oleh Pengelola PNBP.
(2)Besaran bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menkeu.
(3)Pengelola PNBP dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menkeu.
(4)Pengelola PNBP menyusun rencana PNBP secara berjenjang kepada Dirjen Renhan Kemhan. 2014, No.1520 11

Pasal 19

(1)Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara berjenjang kepada Ka UO.