DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2016

Nomor: 51
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.86
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.86
2.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang dicapai oleh Bidan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.
6.Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi, dan balita.
7.Asuhan Kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh bidan kepada individu pasien atau klien yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap dan sistematis, melalui suatu proses yang disebut manajemen kebidanan.
8.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
9.Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut. www.peraturan.go.id 2017, No.86
10.Penulis Pembantu adalah penulis lainnya di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap- tahap penelitian dan/atau pengembangan.
11.Tim Penilai Angka Kredit Bidan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Bidan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Bidan.
12.Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kebidanan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Bidan termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Bidan hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan. www.peraturan.go.id 2017, No.86

Pasal 4

(1)Bidan mempunyai tugas pokok antara lain:
1. a.pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan;
2. b.pelayanan keluarga berencana;
3. c.pelayanan kesehatan bayi dan anak; dan
4. d.pelayanan kesehatan masyarakat.
(2)Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

Pasal 5

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Bidan.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan tim penilai instansi Jabatan Fungsional Bidan di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Bidan terdiri atas:

a.Bidan Terampil; dan
b.Bidan Ahli.

Pasal 8

Bidan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.Bidan Pelaksana;
b.Bidan Pelaksana Lanjutan; dan
c.Bidan Penyelia. www.peraturan.go.id 2017, No.86

Pasal 9

(1)Bidan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. b.Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II/d.
(2)Bidan Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a: dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Bidan Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 10

Bidan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.Bidan Pertama;
b.Bidan Muda; dan
c.Bidan Madya.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No.86
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.86
2.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang dicapai oleh Bidan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.
6.Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi, dan balita.
7.Asuhan Kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh bidan kepada individu pasien atau klien yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap dan sistematis, melalui suatu proses yang disebut manajemen kebidanan.
8.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
9.Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut. www.peraturan.go.id 2017, No.86
10.Penulis Pembantu adalah penulis lainnya di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap- tahap penelitian dan/atau pengembangan.
11.Tim Penilai Angka Kredit Bidan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Bidan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Bidan.
12.Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kebidanan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Bidan termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Bidan hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan di:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan. www.peraturan.go.id 2017, No.86

Pasal 4

(1)Bidan mempunyai tugas pokok antara lain:
1. a.pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan;
2. b.pelayanan keluarga berencana;
3. c.pelayanan kesehatan bayi dan anak; dan
4. d.pelayanan kesehatan masyarakat.
(2)Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

Pasal 5

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Bidan.

Pasal 6

Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan tim penilai instansi Jabatan Fungsional Bidan di lingkungan Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Bidan terdiri atas:

a.Bidan Terampil; dan
b.Bidan Ahli.

Pasal 8

Bidan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.Bidan Pelaksana;
b.Bidan Pelaksana Lanjutan; dan
c.Bidan Penyelia. www.peraturan.go.id 2017, No.86

Pasal 9

(1)Bidan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. b.Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II/d.
(2)Bidan Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a: dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Bidan Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 10

Bidan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.Bidan Pertama;
b.Bidan Muda; dan
c.Bidan Madya.