DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia belum mengatur secara rinci tentang Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pencarian dan Pertolongan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.105 Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelibatan Tentara Nasional Indonesia adalah keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan www.peraturan.go.id 2017, No.105 mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4.Unit Pelayanan Tehnis Badan Pencarian dan Pertolongan Daerah yang selanjutnya disebut Kansar Daerah adalah badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan Pencarian dan Pertolongan di daerah.
5.Search and Rescue Mission Coordinator yang selanjutnya disingkat SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
6.Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi Pemerintah di bidang pertahanan.
9.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. www.peraturan.go.id 2017, No.105

Pasal 3

Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan merupakan operasi Pelibatan TNI, sebagai bagian dari unsur Badan Pencarian dan Pertolongan pada operasi Pencarian dan Pertolongan akibat kecelakaan, bencana, serta kondisi membahayakan manusia yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 4

Pelibatan TNI pada Pencarian dan Pertolongan berpedoman pada asas:

a.tujuan, yaitu setiap penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
b.kesatuan komando, yaitu pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan di bawah komando dan pengendalian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
c.keamanan dan keselamatan, yaitu tugas Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan harus tetap mengutamakan dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas;
d.keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antar berbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung;
e.legitimasi, yaitu pelaksanaan Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.proporsional, yaitu kekuatan dan kemampuan TNI yang dikerahkan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, sesuai prosedur standar operasi; dan www.peraturan.go.id 2017, No.105
g.kedaulatan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelibatan TNI berprinsip pada:

a.koordinasi, bahwa para pelaku Pencarian dan Pertolongan harus berkoordinasi dengan baik, saling mendukung dan bersinergi;
b.fleksibel, bahwa organisasi dan peralatan pada operasi Pencarian dan Pertolongan harus sewaktu-waktu dapat direorganisasi sesuai tuntutan tugas yang dihadapi;
c.kecepatan dan ketepatan, bahwa pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan penugasannya, agar mencegah kerugian yang lebih besar; dan
d.non diskriminatif, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 6

Pelibatan TNI dalam Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan tujuan:

a.mencari, menyelamatkan dan mengevakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
b.mencegah dan mengurangi bertambahnya korban jiwa dalam kecelakaan; dan
c.menemukan alat atau benda penting yang sangat diperlukan.

Pasal 7

Kemampuan dan keterampilan personel di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat diperoleh melalui: www.peraturan.go.id 2017, No.105

a.pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan TNI dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
b.melalui latihan dalam satuan yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kansar Daerah.

Pasal 8

Lingkup pedoman Pelibatan TNI:

a.mekanisme Pelibatan TNI; dan
b.tataran kewenangan dan pengawasan pengendalian.

BAB II

MEKANISME PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 9

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan:

a.di dalam negeri; dan
b.ke luar negeri.

Pasal 10

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dalam negeri dilaksanakan:

a.atas permintaan; dan
b.kondisi khusus.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia belum mengatur secara rinci tentang Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka Pencarian dan Pertolongan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelibatan Tentara Nasional Indonesia adalah keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan www.peraturan.go.id 2017, No.105 mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
4.Unit Pelayanan Tehnis Badan Pencarian dan Pertolongan Daerah yang selanjutnya disebut Kansar Daerah adalah badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan Pencarian dan Pertolongan di daerah.
5.Search and Rescue Mission Coordinator yang selanjutnya disingkat SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
6.Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi Pemerintah di bidang pertahanan.
9.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pelibatan TNI pada Pencarian dan Pertolongan berpedoman pada asas:

a.tujuan, yaitu setiap penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
b.kesatuan komando, yaitu pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan di bawah komando dan pengendalian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
c.keamanan dan keselamatan, yaitu tugas Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan harus tetap mengutamakan dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas;
d.keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antar berbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung;
e.legitimasi, yaitu pelaksanaan Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.proporsional, yaitu kekuatan dan kemampuan TNI yang dikerahkan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, sesuai prosedur standar operasi; dan www.peraturan.go.id 2017, No.105
g.kedaulatan, yaitu penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelibatan TNI berprinsip pada:

a.koordinasi, bahwa para pelaku Pencarian dan Pertolongan harus berkoordinasi dengan baik, saling mendukung dan bersinergi;
b.fleksibel, bahwa organisasi dan peralatan pada operasi Pencarian dan Pertolongan harus sewaktu-waktu dapat direorganisasi sesuai tuntutan tugas yang dihadapi;
c.kecepatan dan ketepatan, bahwa pelaksanaan tugas Pelibatan TNI dalam rangka Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan penugasannya, agar mencegah kerugian yang lebih besar; dan
d.non diskriminatif, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 6

Pelibatan TNI dalam Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan tujuan:

a.mencari, menyelamatkan dan mengevakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
b.mencegah dan mengurangi bertambahnya korban jiwa dalam kecelakaan; dan
c.menemukan alat atau benda penting yang sangat diperlukan.

Pasal 7

Kemampuan dan keterampilan personel di bidang Pencarian dan Pertolongan dapat diperoleh melalui: www.peraturan.go.id 2017, No.105

a.pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan TNI dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
b.melalui latihan dalam satuan yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kansar Daerah.

Pasal 8

Lingkup pedoman Pelibatan TNI:

a.mekanisme Pelibatan TNI; dan
b.tataran kewenangan dan pengawasan pengendalian.

BAB II

MEKANISME PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 9

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan:

a.di dalam negeri; dan
b.ke luar negeri.

Pasal 10

Pelibatan TNI dalam operasi Pencarian dan Pertolongan dalam negeri dilaksanakan:

a.atas permintaan; dan
b.kondisi khusus.