DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014

Nomor: 57
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2014, No.1567 2
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 973); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER.

Pasal 1

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.1567 3 KATA PENGANTAR Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keterpaduan dan keterarahan merujuk pada elemen kekuatan yang dibangun dalam sistem pertahanan semesta, yang memadukan kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter. Merujuk pada dasar Konstitusi, kekuatan pertahanan militer dibangun berdasarkan diktum usaha pertahanan negara dengan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang secara yuridis disusun komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara kekuatan pertahanan nirmiliter, merujuk pada Konstitusi dibangun berdasarkan diktum upaya pembelaan negara, yang secara konseptual kekuatannya diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung unsur lain kekuatan bangsa. Dalam kerangka pertahanan nirmiliter ini, Kementerian/LPNK di luar bidang pertahanan termasuk di dalamnya Pemda diharapkan memahami dan memiliki visi pertahanan negara, sehingga Kementerian/LPNK dan Pemda dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar untuk mengelola sektornya masing-masing. Dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter berada di bawahnya, sehingga sejajar dengan Doktrin Pertahanan Militer (Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma). Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di samping berisi ajaran dan konsepsi pertahanan nirmiliter juga berisi kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara di bidang nirmiliter. Melalui muatan yang lebih komprehensif diharapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter dapat lebih menggugah kesadaran implementatif pertahanan negara khususnya di bidang nirmiliter. Dengan terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter ini, segenap aparat penyelenggara pemerintahan RI maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya sehingga menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua 2014, No.1567 4 pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan dharma bhakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro 2014, No.1567 5 2014, No.1567 6 2014, No.1567 7 2014, No.1567 8 2014, No.1567 9 2014, No.1567 10 2014, No.1567 11 2014, No.1567 12

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2014, No.1567 2
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 973); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER.

Pasal 1

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.