DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014

Nomor: 59
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional, perlu diatur Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2014, No.1592 2

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
3.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. 2014, No.1592 3
4.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
5.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Tugas Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui tugas yang digolongkan sesuai jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)Tujuan ditetapkannya tugas Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Jabatan fungsional tertentu terdiri atas :

a.Arsiparis;
b.Pustakawan;
c.Dokter;
d.Dokter Gigi;
e.Apoteker;
f.Asisten Apoteker;
g.Bidan;
h.Administrator Kesehatan;
i.Fisioterapis;
j.Perawat;
k.Perawat Gigi;
l.Okupasi Terapis;
m.Ortotis Prostetis; 2014, No.1592 4
n.Nutrisionis;
o.Radio Grafer;
p.Pranata Laboratorium Kesehatan; q Psikolog Klinis;
r.Teknisi Gigi;
s.Sandiman;
t.Operator Transmisi Sandi;
u.Pranata Komputer;
v.Peneliti; w Perekayasa; x Penterjemah; y Perancang Peraturan Perundang-undangan;
z.Perencana; aa. Pranata Hubungan Masyarakat; bb. Widyaiswara; cc. Instruktur; dd. Auditor; ee. Kataloger; ff. Analis Kepegawaian; gg. Pekerja Sosial;dan hh. Assesor.

Pasal 4

Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan kearsipan, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pasal 5

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi sesuai tingkat kompetensinya. 2014, No.1592 5

Pasal 6

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 7

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

Pasal 8

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

Pasal 9

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 10

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tingkat kompetensinya

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional, perlu diatur Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
3.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. 2014, No.1592 3
4.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
5.Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Tugas Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui tugas yang digolongkan sesuai jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)Tujuan ditetapkannya tugas Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Jabatan fungsional tertentu terdiri atas :

a.Arsiparis;
b.Pustakawan;
c.Dokter;
d.Dokter Gigi;
e.Apoteker;
f.Asisten Apoteker;
g.Bidan;
h.Administrator Kesehatan;
i.Fisioterapis;
j.Perawat;
k.Perawat Gigi;
l.Okupasi Terapis;
m.Ortotis Prostetis; 2014, No.1592 4
n.Nutrisionis;
o.Radio Grafer;
p.Pranata Laboratorium Kesehatan; q Psikolog Klinis;
r.Teknisi Gigi;
s.Sandiman;
t.Operator Transmisi Sandi;
u.Pranata Komputer;
v.Peneliti; w Perekayasa; x Penterjemah; y Perancang Peraturan Perundang-undangan;
z.Perencana; aa. Pranata Hubungan Masyarakat; bb. Widyaiswara; cc. Instruktur; dd. Auditor; ee. Kataloger; ff. Analis Kepegawaian; gg. Pekerja Sosial;dan hh. Assesor.