DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 2 Nomor 3890);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan, selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS Kemhan dalam dan dari jabatan, yang sebagian wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya di lingkungan Kemhan, atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri Pertahanan adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2513
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Jabatan Fungsional Tertentu PNS selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6.Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah himpunan Jabatan Fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
7.Jenis rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah perumpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
8.Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya, dengan tugas utama meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
9.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, dengan tugas utama meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan.

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Tertentu PNS Kemhan ditetapkan dengan maksud untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional PNS di lingkungan Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 4
(2)Tujuan ditetapkannya Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar diperoleh persamaan dan kesamaan persepsi serta keseragaman dalam pelaksanaan jabatan fungsional di setiap satuan kerja berada/bernaung pada satuan kerja koordinator pelaksana yang berpijak pada instansi pembina jabatan fungsional yang sama dan sesuai dengan bidang kegiatan tugas pokok satuan kerja tersebut.

BAB II

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

(1)Jenis Jabatan Fungsional Tertentu yang diterapkan bagi PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.Perencana;
2. b.Peneliti;
3. c.Perekayasa;
4. d.Widyaiswara;
5. e.Pamong Belajar;
6. f.Instruktur;
7. g.Dokter;
8. h.Dokter Gigi;
9. i.Perawat;
10. j.Perawat Gigi;
11. k.Apoteker;
12. l.Asisten Apoteker;
13. m.Bidan;
14. n.Fisioterapis;
15. o.Pranata Komputer;
16. p.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
17. q.Pustakawan;
18. r.Arsiparis
19. s.Analis Kepegawaian;
20. t.Assesor SDM Aparatur; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2515
21. u.Auditor; dan
22. v.Kataloger.
(2)Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III

TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

(1)Tim Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
(2)Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Instansi.
(3)Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4)Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan di lingkungan Kemhan.

Pasal 5

(1)Tim Penilai Pusat mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama.
(2)Tim Penilai Instansi mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Jenjang Pertama, dan Tingkat Terampil.
(3)Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 6

(1)Penilaian prestasi kerja terhadap Pejabat fungsional dilakukan dengan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dan/atau Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional.
(2)Penilaian oleh Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila belum dibentuk Tim Penilai Instansi.
(3)Penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional oleh Tim Penilai Instansi dilakukan apabila yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 6
(4)Penilaian angka kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Tim Penilai Instansi disusun sebagai berikut:
1. a.Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
2. b.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur Kepegawaian;
3. c.Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur teknis/kepegawaian; dan
4. d.Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(2)Persyaratan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat pejabat fungsional yang dinilai;
2. b.Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja; dan
3. c.Dapat aktif melakukan penilaian.
(3)Masa jabatan Tim Penilai dalam satu periode paling lama 5 (lima) tahun dan Tim Penilai dapat diangkat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, selanjutnya dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(4)Tim Penilai Instansi dalam tugasnya dibantu oleh Sekretaris Tim Penilai.
(5)Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya habis.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai.
(7)Tata kerja Tim Penilai meliputi:
1. a.menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.memonitor dan mengevaluasi;
5. e.melaporkan; dan
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2517

Pasal 8

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu adalah:
1. a.pejabat instansi pembina Jabatan Fungsional untuk Jenjang Madya ke atas atau Golongan ruang IV/a ke atas;
2. b.pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan atau pejabat lain yang diberi delegasi/kuasa untuk Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian Pertama dan Muda atau Golongan ruang III/a sampai dengan Golongan ruang III/d dan semua Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan atau Golongan ruang II/a sampai dengan Golongan ruang II/d; dan
3. c.pejabat penerima delegasi/kuasa yang berwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional bagi PNS Kemhan diajukan secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. b.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Angkatan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Kepala Staf Angkatan ke Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
3. c.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Kasatker kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
4. d.Sekretaris Jenderal Kemhan akan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional secara kolektif sesuai Jabatan Fungsional masing-masing.
(3)Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pejabat fungsional yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 8
(4)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)Prosedur pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diajukan secara berjenjang dari Satker pengguna jabatan fungsional/Satker/Kotama/Balakpus kepada :
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan.
(6)Satker pengguna Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) selanjutnya mengirimkan kepada satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM DAN MEMBERHENTIKAN DARI JABATAN

Pasal 9

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional adalah Menteri.
(2)Menteri dapat mendelegasikan wewenang/memberikan kuasa kepada pejabat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia, untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan.
(3)Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2519

Pasal 10

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a.dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
1. 1.Jenjang Pelaksana Golongan Ruang II/b sampai dengan Jenjang Penyelia Golongan ruang III/c; dan
2. 2.Jenjang Pertama Golongan Ruang III/a sampai dengan Jenjang Utama Golongan Ruang IV/d.
b.dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsionalnya;
c.ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;
d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
f.cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke 3 (tiga); dan
g.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan, selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS Kemhan dalam dan dari jabatan, yang sebagian wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya di lingkungan Kemhan, atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
3.Menteri Pertahanan adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2513
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional tertentu yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Jabatan Fungsional Tertentu PNS selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6.Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah himpunan Jabatan Fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
7.Jenis rumpun Jabatan Fungsional Tertentu adalah perumpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
8.Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya, dengan tugas utama meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
9.Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, dengan tugas utama meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan.

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Tertentu PNS Kemhan ditetapkan dengan maksud untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional PNS di lingkungan Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 4
(2)Tujuan ditetapkannya Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar diperoleh persamaan dan kesamaan persepsi serta keseragaman dalam pelaksanaan jabatan fungsional di setiap satuan kerja berada/bernaung pada satuan kerja koordinator pelaksana yang berpijak pada instansi pembina jabatan fungsional yang sama dan sesuai dengan bidang kegiatan tugas pokok satuan kerja tersebut.

BAB II

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

(1)Jenis Jabatan Fungsional Tertentu yang diterapkan bagi PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.Perencana;
2. b.Peneliti;
3. c.Perekayasa;
4. d.Widyaiswara;
5. e.Pamong Belajar;
6. f.Instruktur;
7. g.Dokter;
8. h.Dokter Gigi;
9. i.Perawat;
10. j.Perawat Gigi;
11. k.Apoteker;
12. l.Asisten Apoteker;
13. m.Bidan;
14. n.Fisioterapis;
15. o.Pranata Komputer;
16. p.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
17. q.Pustakawan;
18. r.Arsiparis
19. s.Analis Kepegawaian;
20. t.Assesor SDM Aparatur; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2515
21. u.Auditor; dan
22. v.Kataloger.
(2)Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB III

TIM PENILAI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

(1)Tim Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional.
(2)Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Instansi.
(3)Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4)Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan di lingkungan Kemhan.

Pasal 5

(1)Tim Penilai Pusat mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama.
(2)Tim Penilai Instansi mempunyai wewenang untuk menilai Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Jenjang Pertama, dan Tingkat Terampil.
(3)Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 6

(1)Penilaian prestasi kerja terhadap Pejabat fungsional dilakukan dengan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dan/atau Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional.
(2)Penilaian oleh Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila belum dibentuk Tim Penilai Instansi.
(3)Penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional oleh Tim Penilai Instansi dilakukan apabila yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 6
(4)Penilaian angka kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Tim Penilai Instansi disusun sebagai berikut:
1. a.Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
2. b.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur Kepegawaian;
3. c.Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur teknis/kepegawaian; dan
4. d.Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(2)Persyaratan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat pejabat fungsional yang dinilai;
2. b.Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja; dan
3. c.Dapat aktif melakukan penilaian.
(3)Masa jabatan Tim Penilai dalam satu periode paling lama 5 (lima) tahun dan Tim Penilai dapat diangkat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, selanjutnya dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(4)Tim Penilai Instansi dalam tugasnya dibantu oleh Sekretaris Tim Penilai.
(5)Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya habis.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai.
(7)Tata kerja Tim Penilai meliputi:
1. a.menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.memonitor dan mengevaluasi;
5. e.melaporkan; dan
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2517

Pasal 8

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu adalah:
1. a.pejabat instansi pembina Jabatan Fungsional untuk Jenjang Madya ke atas atau Golongan ruang IV/a ke atas;
2. b.pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan atau pejabat lain yang diberi delegasi/kuasa untuk Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian Pertama dan Muda atau Golongan ruang III/a sampai dengan Golongan ruang III/d dan semua Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan atau Golongan ruang II/a sampai dengan Golongan ruang II/d; dan
3. c.pejabat penerima delegasi/kuasa yang berwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Jenjang Utama ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional bagi PNS Kemhan diajukan secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. b.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Angkatan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya diajukan oleh Asisten Personel Kepala Staf Angkatan ke Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan;
3. c.PNS Kemhan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh Kasatker kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
4. d.Sekretaris Jenderal Kemhan akan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit beserta administrasinya ke Instansi Pembina Jabatan Fungsional secara kolektif sesuai Jabatan Fungsional masing-masing.
(3)Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pejabat fungsional yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.251 8
(4)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)Prosedur pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diajukan secara berjenjang dari Satker pengguna jabatan fungsional/Satker/Kotama/Balakpus kepada :
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan.
(6)Satker pengguna Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) selanjutnya mengirimkan kepada satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM DAN MEMBERHENTIKAN DARI JABATAN

Pasal 9

(1)Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional adalah Menteri.
(2)Menteri dapat mendelegasikan wewenang/memberikan kuasa kepada pejabat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia, untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan di lingkungan Angkatan.
(3)Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.2519

Pasal 10

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a.dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
1. 1.Jenjang Pelaksana Golongan Ruang II/b sampai dengan Jenjang Penyelia Golongan ruang III/c; dan
2. 2.Jenjang Pertama Golongan Ruang III/a sampai dengan Jenjang Utama Golongan Ruang IV/d.
b.dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsionalnya;
c.ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;
d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
f.cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke 3 (tiga); dan
g.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.