DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 61 Tahun 2014

Nomor: 61
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI belum mengatur mekanisme perhitungan susut dan penghapusan bahan bakar minyak dan pelumas.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 2014, No.1594 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUSUT DAN PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. 2014, No.1594 3
2.Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berbentuk cair yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek.
3.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin bahan pelumas.
4.Penghapusan BMP adalah tindakan dan usaha pembebasan bahan bakar minyak dan pelumas dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisa berdasarkan peraturan perundang undangan.
5.Menteri Pertahanan adalah Penanggung jawab pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia disebut Kepala Fungsi (Kafung).
6.Panglima TNI adalah Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI.
7.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi angkatan.
8.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.
9.Dirjen Kuathan Kemhan adalah Pengawas Fungsi kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahananan dan Tentara Nasional Indonesia.
10.Aslog Panglima TNI adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Kababek TNI.
11.Komisi Pencelaan adalah tim yang bertugas mengadakan penilaian terhadap data fisik dan administrasi barang BMP.
12.Penilaian mutu BMP adalah suatu proses kegiatan penelitian secara laboratorium yang ditangguhkan atau ditetapkan melalui sertifikat untuk memperoleh hasil mutu BMP.
13.Berita Acara Pencelaan adalah dokumen laporan yang berbentuk berita acara penilaian terhadap BMP yang diusulkan untuk dihapus.
14.Komisi Penghapusan adalah tim yang bertugas melaksanakan penghapusan BMP yang didasarkan pada Keputusan Penghapusan dan Pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan. 2014, No.1594 4
15.Berita Acara penghapusan adalah hasil dari kegiatan tim penghapusan BMP yang di tuangkan dalam laporan berita acara penghapusan.
16.Susut adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat adanya penguapan dan tumpahan akibat dari bocornya peralatan, tangki maupun pipa.
17.Susut Timbun adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari penampungan dan/atau penimbunan dalam waktu tertentu.
18.Susut Angkut adalah berkurangnya volume (kuantitas ) minyak akibat dari kebocoran peralatan dan tangki selama pengangkutan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Pasal 3

(1)Perhitungan Susut dan Penghapusan BMP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.transparan;
2. b.akuntabel; dan
3. c.efektif dan efisien.
(2)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua pelaksanaan kegiatan, informasi dan syarat teknis bersifat terbuka.
(3)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencapai sasaran secara fisik, administrasi dan bermanfaat.
(4)Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam dukungan logistik BMP.

BAB II

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

(1)Jenis bahan bakar minyak terdiri atas:
1. a.pertamax;
2. b.premium/MT (Machine Turbine); 2014, No.1594 5
3. c.avtur;
4. d.avgas;
5. e.solar/HSD (High Speed Diesel);
6. f.MDF (Marine Diesel Fuel); dan
7. g.minyak tanah (kerosene);
(2)Jenis pelumas terdiri atas:
1. a.pelumas mesin;
2. b.minyak hidraulik;
3. c.grease (gemuk);
4. d.minyak senjata; dan
5. e.pelumas khusus.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

Menteri Pertahanan berwenang:

a.menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
b.mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
c.menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Mabes TNI;
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; dan
e.menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pasal 6

Dalam hal usulan disetujui oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Panglima TNI dapat menindaklanjuti kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kegiatan dilakukan oleh Dirjen Kuathan dalam hal ini Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan. 2014, No.1594 6

Pasal 8

Panglima TNI berwenang:

a.mengajukan usul perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan;
b.menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
c.menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Kas Angkatan;
d.mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
e.menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kas Angkatan;
f.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan TNI dan Angkatan;
g.menerima laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan di lingkungan TNI dan Angkatan; dan
h.membuat laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Dalam hal usulan disetujui oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Kas Angkatan dapat menindaklanjuti kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kegiatan dilakukan oleh Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Pembekalan TNI.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI belum mengatur mekanisme perhitungan susut dan penghapusan bahan bakar minyak dan pelumas.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUSUT DAN PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. 2014, No.1594 3
2.Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berbentuk cair yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek.
3.Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin bahan pelumas.
4.Penghapusan BMP adalah tindakan dan usaha pembebasan bahan bakar minyak dan pelumas dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisa berdasarkan peraturan perundang undangan.
5.Menteri Pertahanan adalah Penanggung jawab pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia disebut Kepala Fungsi (Kafung).
6.Panglima TNI adalah Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI.
7.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi angkatan.
8.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan.
9.Dirjen Kuathan Kemhan adalah Pengawas Fungsi kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahananan dan Tentara Nasional Indonesia.
10.Aslog Panglima TNI adalah Kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Kababek TNI.
11.Komisi Pencelaan adalah tim yang bertugas mengadakan penilaian terhadap data fisik dan administrasi barang BMP.
12.Penilaian mutu BMP adalah suatu proses kegiatan penelitian secara laboratorium yang ditangguhkan atau ditetapkan melalui sertifikat untuk memperoleh hasil mutu BMP.
13.Berita Acara Pencelaan adalah dokumen laporan yang berbentuk berita acara penilaian terhadap BMP yang diusulkan untuk dihapus.
14.Komisi Penghapusan adalah tim yang bertugas melaksanakan penghapusan BMP yang didasarkan pada Keputusan Penghapusan dan Pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan. 2014, No.1594 4
15.Berita Acara penghapusan adalah hasil dari kegiatan tim penghapusan BMP yang di tuangkan dalam laporan berita acara penghapusan.
16.Susut adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat adanya penguapan dan tumpahan akibat dari bocornya peralatan, tangki maupun pipa.
17.Susut Timbun adalah berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari penampungan dan/atau penimbunan dalam waktu tertentu.
18.Susut Angkut adalah berkurangnya volume (kuantitas ) minyak akibat dari kebocoran peralatan dan tangki selama pengangkutan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perhitungan Susut dan Penghapusan BMP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.transparan;
2. b.akuntabel; dan
3. c.efektif dan efisien.
(2)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua pelaksanaan kegiatan, informasi dan syarat teknis bersifat terbuka.
(3)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencapai sasaran secara fisik, administrasi dan bermanfaat.
(4)Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam dukungan logistik BMP.

BAB II

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

(1)Jenis bahan bakar minyak terdiri atas:
1. a.pertamax;
2. b.premium/MT (Machine Turbine); 2014, No.1594 5
3. c.avtur;
4. d.avgas;
5. e.solar/HSD (High Speed Diesel);
6. f.MDF (Marine Diesel Fuel); dan
7. g.minyak tanah (kerosene);
(2)Jenis pelumas terdiri atas:
1. a.pelumas mesin;
2. b.minyak hidraulik;
3. c.grease (gemuk);
4. d.minyak senjata; dan
5. e.pelumas khusus.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

Menteri Pertahanan berwenang:

a.menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
b.mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
c.menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Mabes TNI;
d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI; dan
e.menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kegiatan dilakukan oleh Dirjen Kuathan dalam hal ini Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan. 2014, No.1594 6

Pasal 8

Panglima TNI berwenang:

a.mengajukan usul perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan;
b.menetapkan keputusan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
c.menyetujui atau menolak usulan perhitungan susut dan penghapusan BMP yang diajukan oleh Kas Angkatan;
d.mengatur pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan;
e.menerbitkan surat perintah penghapusan kepada Kas Angkatan;
f.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP di lingkungan TNI dan Angkatan;
g.menerima laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan di lingkungan TNI dan Angkatan; dan
h.membuat laporan pelaksanaan perhitungan susut dan penghapusan BMP kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Dalam hal usulan disetujui oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Kas Angkatan dapat menindaklanjuti kepada Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kegiatan dilakukan oleh Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Pembekalan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 61 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009