DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 63 Tahun 2014

Nomor: 63
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2014, No.1596 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 50/PMK.06/2014 tanggal 23 Februari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 897). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas- tugas pertahanan negara. 2014, No.1596 3
3.Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
5.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
7.Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
8.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
10.Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
11.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
12.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
13.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
14.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam 2014, No.1596 4 penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
15.Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
16.Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Komandan/Direktur/Kepala Balakpus, atau pejabat lainnya yang setingkat.
17.Pejabat pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
18.Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

BAB II

KETENTUAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

(1)Penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:
1. a.Tanah dan/atau Bangunan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI sesuai ketentuan perundang- undangan, karena:
  1. 1.penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. 2.pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya;
  3. 3.Pemindahtanganan kepada pihak lain;
  4. 4.putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan 2014, No.1596 5 sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. 5.melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. 6.status kepemilikan BMN beralih kepada pihak lain akibat tukar menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
  7. 7.sudah tidak ditemukan.
2. b.Bangunan yang masih berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI, seperti:
  1. 1.bangunan/gedung lama sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas dan pelaksanaan rencana strategis pertahanan;
  2. 2.kondisinya rusak berat;
  3. 3.berdiri diatas tanah milik pihak lain; atau
  4. 4.sudah dibongkar sebelum mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 3

Penghapusan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dari daftar barang Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh pejabat yang berwenang, yaitu:

a.Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang tingkat pusat; atau
b.KPB atau PPB-E1 setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

Pasal 4

Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a.aspek teknis, antara lain kondisi barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset tidak dihapus dari daftar barang Kemhan dan TNI; dan
c.aspek yuridis, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 5

Perubahan DBP, DBKP, DBPP-E1, dan DBPP-W sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang, KPB, PPB-E1 dan PPB-W. 2014, No.1596 6

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1 dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMN kepada Pengelola Barang.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima. 2014, No.1596 7
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMN kepada Pengguna Barang lainnya.

Pasal 8

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima.
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
1. a.Berita Acara Serah Terima dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar; atau
2. b.Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pasal 9

(1)Penghapusan BMN dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa hak 2014, No.1596 8 kepemilikan atas Tanah dan/atau Bangunan baik secara administrasi maupun keperdataan berada pada pihak lain dan sudah tidak ada peluang bagi Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk melakukan upaya hukum lainnya.
(2)Selama proses Penghapusan masih berlangsung, BMN tidak diserahkan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PPB-W membentuk tim asset internal yang terdiri dari unsur teknis, administrasi, hukum dan pengamanan dengan melibatkan unsur Pengelola Barang untuk melakukan penelitian/pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap BMN yang akan dihapus karena hak kepemilikannya sudah beralih kepada pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, serta menyiapkan bahan administrasi yang diperlukan antara lain:

a.surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:
1. 1.pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
2. 2.data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang- kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
1. 1.salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
2. 2.fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 50/PMK.06/2014 tanggal 23 Februari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 897). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas- tugas pertahanan negara. 2014, No.1596 3
3.Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
5.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
7.Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
8.Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
10.Alih status penggunaan adalah pengalihan penguasaan dan penggunaan BMN baik fisik maupun administrasi dari Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga lainnya.
11.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
12.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
13.Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
14.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam 2014, No.1596 4 penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
15.Pembantu Pengguna Barang - Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-EI adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
16.Pembantu Pengguna Barang - Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-EI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Komandan/Direktur/Kepala Balakpus, atau pejabat lainnya yang setingkat.
17.Pejabat pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
18.Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi, serta menilai kelayakan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.

BAB II

KETENTUAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

(1)Penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:
1. a.Tanah dan/atau Bangunan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI sesuai ketentuan perundang- undangan, karena:
  1. 1.penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. 2.pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya;
  3. 3.Pemindahtanganan kepada pihak lain;
  4. 4.putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan 2014, No.1596 5 sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. 5.melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. 6.status kepemilikan BMN beralih kepada pihak lain akibat tukar menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
  7. 7.sudah tidak ditemukan.
2. b.Bangunan yang masih berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI, seperti:
  1. 1.bangunan/gedung lama sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas dan pelaksanaan rencana strategis pertahanan;
  2. 2.kondisinya rusak berat;
  3. 3.berdiri diatas tanah milik pihak lain; atau
  4. 4.sudah dibongkar sebelum mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 3

Penghapusan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dari daftar barang Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh pejabat yang berwenang, yaitu:

a.Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang tingkat pusat; atau
b.KPB atau PPB-E1 setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

Pasal 4

Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a.aspek teknis, antara lain kondisi barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
b.aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian apabila asset tidak dihapus dari daftar barang Kemhan dan TNI; dan
c.aspek yuridis, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 5

Perubahan DBP, DBKP, DBPP-E1, dan DBPP-W sebagai akibat dari Penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang, KPB, PPB-E1 dan PPB-W. 2014, No.1596 6

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1 dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMN kepada Pengelola Barang.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima. 2014, No.1596 7
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMN kepada Pengguna Barang lainnya.

Pasal 8

(1)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari daftar barang Kemhan dan TNI dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
(2)Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang, KPB, PPB-E1, dan PPB-W mencatat perubahan atau pengurangan BMN dalam daftar barang masing-masing pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SIMAK BMN.
(3)Perubahan atau pengurangan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima.
(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
1. a.Berita Acara Serah Terima dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar; atau
2. b.Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Pasal 9

(1)Penghapusan BMN dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa hak 2014, No.1596 8 kepemilikan atas Tanah dan/atau Bangunan baik secara administrasi maupun keperdataan berada pada pihak lain dan sudah tidak ada peluang bagi Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk melakukan upaya hukum lainnya.
(2)Selama proses Penghapusan masih berlangsung, BMN tidak diserahkan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

a.surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:
1. 1.pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
2. 2.data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang- kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
1. 1.salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
2. 2.fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 63 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2014