DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010

Nomor: 7
Tahun: 2010
Ditetapkan: 18 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3383

1.Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
2.Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.
3.Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
4.Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
5.Instansi Pemerintah adalah semua Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI.
6.Instansi Non Pemerintah adalah lembaga masyarakat, organisasi, Kesatuan Hukum dan badan-badan Hukum Nasional Indonesia.
7.Badan Hukum Indonesia tertentu adalah Badan-Badan Hukum Indonesia yang berdasarkan perundang-undangan diberikan kewenangan menggunakan senjata api.
8.Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya.
9.Perorangan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu.
10.Kapal Laut Indonesia adalah kapal-kapal milik Pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang yang masih berada dalam keadaan laik berlayar.
11.Pesawat Udara adalah pesawat udara Indonesia yang bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia serta memenuhi standar kelaikudaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengamanan pada proyek Pemerintah yang dinyatakan vital. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.338 4
13.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
15.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
16.Kemhan adalah Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas-asas sebagai berikut :

a.Pemisahan, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api harus dipisahkan antara senjata api standar militer yang digunakan oleh TNI untuk melaksanakan tugas Pertahanan Negara dan senjata api non standar militer yang tidak lazim digunakan oleh TNI;
b.Berlanjut, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin kegiatan penyelenggaraan persenjataan secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga pengelolaan senjata api dapat terlaksana sesuai aturan;
c.Kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan senjata api dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mempermudah pelaksanaannya;
d.Keluwesan, yaitu pengorganisasian dalam sistem penyelenggaraan senjata api yang terdiri dari berbagai jaringan terkait harus peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan senjata api harus dapat memberikan ruang gerak yang cukup sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal;
e.Keamanan, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin keamanan baik terhadap senjata api, pelaksana penyelenggaraan maupun pengguna senjata api;
f.Ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pembinaan senjata api memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai fungsinya; dan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3385
g.Legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

Pasal 3

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.Integral, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengelolaan senjata api;
b.Sentralisasi, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terpusat, namun di dalam pelaksanaannya didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan;
c.Prioritas, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api diperlukan batasan secara prioritas sesuai kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan senjata api;
d.Terus menerus, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
e.Efektif dan efisien, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna;
f.Realistis, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api mengacu pada kondisi objektif dan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
g.Fleksibel, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI sesuai situasi dan kondisi;

Pasal 4

Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan dan melaksanakan perizinan, pengawasan serta pengendalian senjata api standar militer dengan tujuan agar diperoleh keseragaman dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam pengelolaan penyelenggaraannya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan perizinan, pengawasan dan pengendalian penggunaan dan/atau pengelolaan senjata api standar militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.338 6

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi.
(2)Sasaran penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer tercapainya penggunaan dan pengelolaan senjata api standar militer secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, dan mutu, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.
(2)Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, Badan Hukun Nasional Indonesia tertentu, perorangan, kapal laut Indonesia dan pesawat udara Indonesia.
(3)Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3387
1. a.instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;
2. b.badan hukum nasional Indonesia tertentu;
3. c.perorangan;
4. d.kapal laut Indonesia; dan
5. e.pesawat udara Indonesia.

Pasal 8

Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu :

a.Kementerian Dalam Negeri;
b.Kementerian Hukum dan Ham;
c.Kementerian Keuangan;
d.Kementerian Perindustrian;
e.Kementerian Perdagangan;
f.Kementerian Kehutanan;
g.Kementerian Perhubungan;
h.Kementerian BUMN
i.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
j.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k.Kejaksaan Agung; dan
l.Badan Intelijen Negara;

Pasal 9

Badan hukum nasional Indonesia tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yaitu :

a.perbankan;
b.industri strategis;
c.badan hukum pengelola obyek vital nasional;
d.badan usaha non pemerintah; dan
e.kedutaan besar;

Pasal 10

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu :

a.pejabat pemerintah tertentu;
b.atlet menembak; dan
c.kolektor; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.338 8

Pasal 11

Kapal laut Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu :

a.kapal laut milik pemerintah; dan
b.kapal laut non pemerintah;

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3383

1.Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
2.Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.
3.Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
4.Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
5.Instansi Pemerintah adalah semua Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI.
6.Instansi Non Pemerintah adalah lembaga masyarakat, organisasi, Kesatuan Hukum dan badan-badan Hukum Nasional Indonesia.
7.Badan Hukum Indonesia tertentu adalah Badan-Badan Hukum Indonesia yang berdasarkan perundang-undangan diberikan kewenangan menggunakan senjata api.
8.Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya.
9.Perorangan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu.
10.Kapal Laut Indonesia adalah kapal-kapal milik Pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang yang masih berada dalam keadaan laik berlayar.
11.Pesawat Udara adalah pesawat udara Indonesia yang bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia serta memenuhi standar kelaikudaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengamanan pada proyek Pemerintah yang dinyatakan vital. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.338 4
13.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
15.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
16.Kemhan adalah Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas-asas sebagai berikut :

a.Pemisahan, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api harus dipisahkan antara senjata api standar militer yang digunakan oleh TNI untuk melaksanakan tugas Pertahanan Negara dan senjata api non standar militer yang tidak lazim digunakan oleh TNI;
b.Berlanjut, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin kegiatan penyelenggaraan persenjataan secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga pengelolaan senjata api dapat terlaksana sesuai aturan;
c.Kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan senjata api dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mempermudah pelaksanaannya;
d.Keluwesan, yaitu pengorganisasian dalam sistem penyelenggaraan senjata api yang terdiri dari berbagai jaringan terkait harus peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan senjata api harus dapat memberikan ruang gerak yang cukup sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal;
e.Keamanan, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin keamanan baik terhadap senjata api, pelaksana penyelenggaraan maupun pengguna senjata api;
f.Ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pembinaan senjata api memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai fungsinya; dan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3385
g.Legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

Pasal 3

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.Integral, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengelolaan senjata api;
b.Sentralisasi, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terpusat, namun di dalam pelaksanaannya didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan;
c.Prioritas, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api diperlukan batasan secara prioritas sesuai kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan senjata api;
d.Terus menerus, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
e.Efektif dan efisien, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna;
f.Realistis, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api mengacu pada kondisi objektif dan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
g.Fleksibel, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI sesuai situasi dan kondisi;

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi.
(2)Sasaran penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer tercapainya penggunaan dan pengelolaan senjata api standar militer secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, dan mutu, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.
(2)Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, Badan Hukun Nasional Indonesia tertentu, perorangan, kapal laut Indonesia dan pesawat udara Indonesia.
(3)Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3387
1. a.instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;
2. b.badan hukum nasional Indonesia tertentu;
3. c.perorangan;
4. d.kapal laut Indonesia; dan
5. e.pesawat udara Indonesia.

Pasal 8

Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu :

a.Kementerian Dalam Negeri;
b.Kementerian Hukum dan Ham;
c.Kementerian Keuangan;
d.Kementerian Perindustrian;
e.Kementerian Perdagangan;
f.Kementerian Kehutanan;
g.Kementerian Perhubungan;
h.Kementerian BUMN
i.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
j.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k.Kejaksaan Agung; dan
l.Badan Intelijen Negara;

Pasal 9

Badan hukum nasional Indonesia tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yaitu :

a.perbankan;
b.industri strategis;
c.badan hukum pengelola obyek vital nasional;
d.badan usaha non pemerintah; dan
e.kedutaan besar;

Pasal 10

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu :

a.pejabat pemerintah tertentu;
b.atlet menembak; dan
c.kolektor; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.338 8

Pasal 11

Kapal laut Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu :

a.kapal laut milik pemerintah; dan
b.kapal laut non pemerintah;