DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan hak dan kewajiban Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 3 Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 871); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Pertahanan.
3.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan, baik struktural maupun fungsional yang dikelompokkan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
6.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam Satker/Subsatker yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7.Status di luar Daftar Susunan Personel (DSP) adalah keberadaan Pegawai dalam Satker/Subsatker akan tetapi tidak menduduki www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 4 jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan daftar susunan personel, dilepas dari jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai serta sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
8.Keadaan Khusus adalah situasi yang memerlukan suatu penanganan khusus pada sesuatu yang bersifat darurat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini:

a.sebagai pedoman dalam pemberian, pengurangan, dan pengawasan tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;dan
b.tertib administrasi dalam pemberian, pengurangan, dan pengawasan tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Prinsip pemberian tunjangan kinerja:

a.adil yaitu tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilakukan;
b.layak yaitu tunjangan kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.transparan yaitu tunjangan kinerja diberikan secara jelas dan terbuka;dan
d.akuntabel yaitu tunjangan kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati jabatan struktural maupun jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada di luar Daftar Susunan Personel, selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 5
(2)Tunjangan Kinerja diberikan menurut peringkat jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan;
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
f.Pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per kelas jabatan bagi Pegawai dalam DSP di lingkungan Kementerian Pertahanan diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per kelas jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan, di luar DSP diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per kelas jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, di luar DSP diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 6

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 8

(1)Hari kerja di Kementerian Pertahanan yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB waktu Istirahat : pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
2. b.hari Jumat : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu istirahat : pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
(3)Dalam hal tertentu hari dan jam kerja bagi Satker/Subsatker yang melaksanakan tugas khusus di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 9

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(3)Pegawai yang di tempat tugas/pekerjaan tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, wajib mengisi Formulir Daftar Hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ka Satker/Ka Subsatker, paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 (dua) jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
(5)Daftar Hadir sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 7

Pasal 10

Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan rekam kehadiran secara elektronik, wajib menyampaikan Surat Perintah dari Ka Satker/Ka Subsatker, sesuai Formulir Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebelum atau sesudah melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan hak dan kewajiban Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 3 Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 871); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Pertahanan.
3.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan, baik struktural maupun fungsional yang dikelompokkan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
6.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam Satker/Subsatker yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7.Status di luar Daftar Susunan Personel (DSP) adalah keberadaan Pegawai dalam Satker/Subsatker akan tetapi tidak menduduki www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 4 jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan daftar susunan personel, dilepas dari jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai serta sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
8.Keadaan Khusus adalah situasi yang memerlukan suatu penanganan khusus pada sesuatu yang bersifat darurat.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini:

a.sebagai pedoman dalam pemberian, pengurangan, dan pengawasan tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;dan
b.tertib administrasi dalam pemberian, pengurangan, dan pengawasan tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Prinsip pemberian tunjangan kinerja:

a.adil yaitu tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilakukan;
b.layak yaitu tunjangan kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;
c.transparan yaitu tunjangan kinerja diberikan secara jelas dan terbuka;dan
d.akuntabel yaitu tunjangan kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati jabatan struktural maupun jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada di luar Daftar Susunan Personel, selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 5
(2)Tunjangan Kinerja diberikan menurut peringkat jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertahanan;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan;
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
f.Pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per kelas jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan, di luar DSP diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per kelas jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, di luar DSP diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 6

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 8

(1)Hari kerja di Kementerian Pertahanan yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB waktu Istirahat : pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
2. b.hari Jumat : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu istirahat : pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
(3)Dalam hal tertentu hari dan jam kerja bagi Satker/Subsatker yang melaksanakan tugas khusus di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 9

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(3)Pegawai yang di tempat tugas/pekerjaan tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, wajib mengisi Formulir Daftar Hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ka Satker/Ka Subsatker, paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 (dua) jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
(5)Daftar Hadir sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.314 7