DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi www.peraturan.go.id 2015, No.789 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6.Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
2.Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. www.peraturan.go.id 2015, No.789 3
4.Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.
5.Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelola LHKPN.
6.Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan adalah pejabat struktural, fungsional, pengelola anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan yang wajib LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri Pertahanan;
2. b.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
3. c.Pejabat Eselon I/setingkat;
4. d.Pejabat Eselon II/setingkat;
5. e.Pejabat Pengelola Anggaran;
6. f.Pejabat Pembuat Komitmen;
7. g.Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP); dan
8. h.Pejabat pengadaan barang dan jasa.
(2)Setiap Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya, atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama.
(3)Kewajiban Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan penilaian dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(4)Daftar Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2015, No.789 4

BAB III

KOORDINATOR PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

(1)Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:
1. a.menyusun dan mengirimkan daftar nama Pejabat Wajib LHKPN setiap akhir triwulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Itjen Kemhan;
2. b.melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
3. c.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;
4. d.melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;
5. e.menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada pimpinan;
6. f.mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; dan
7. g.bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

(1)Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari.
(2)Setiap minggu pertama bulan berikutnya Koordinator Pengelola LHKPN menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN.
(3)Koordinator Pengelola LHKPN menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Administrator LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Bagian Karier Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2015, No.789 5

Pasal 7

Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
d.bertanggung jawab kepada Karopeg Setjen Kemhan.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

Pejabat Wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatannya.

Pasal 9

(1)Pejabat Wajib LHKPN yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
1. a.mengalami mutasi atau promosi jabatan;
2. b.mengakhiri jabatan atau pensiun;
3. c.menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
4. d.menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.

Pasal 10

Pejabat Wajib LHKPN wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, yang ditandatangani di atas materai.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi www.peraturan.go.id 2015, No.789 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6.Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
2.Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. www.peraturan.go.id 2015, No.789 3
4.Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.
5.Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelola LHKPN.
6.Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan adalah pejabat struktural, fungsional, pengelola anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan yang wajib LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan yaitu:
1. a.Menteri Pertahanan;
2. b.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
3. c.Pejabat Eselon I/setingkat;
4. d.Pejabat Eselon II/setingkat;
5. e.Pejabat Pengelola Anggaran;
6. f.Pejabat Pembuat Komitmen;
7. g.Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP); dan
8. h.Pejabat pengadaan barang dan jasa.
(2)Setiap Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya, atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama.
(3)Kewajiban Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan penilaian dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(4)Daftar Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2015, No.789 4

BAB III

KOORDINATOR PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

(1)Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:
1. a.menyusun dan mengirimkan daftar nama Pejabat Wajib LHKPN setiap akhir triwulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Itjen Kemhan;
2. b.melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
3. c.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;
4. d.melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;
5. e.menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada pimpinan;
6. f.mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; dan
7. g.bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

(1)Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari.
(2)Setiap minggu pertama bulan berikutnya Koordinator Pengelola LHKPN menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN.
(3)Koordinator Pengelola LHKPN menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Administrator LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Bagian Karier Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2015, No.789 5

Pasal 7

Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
d.bertanggung jawab kepada Karopeg Setjen Kemhan.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pejabat Wajib LHKPN yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
1. a.mengalami mutasi atau promosi jabatan;
2. b.mengakhiri jabatan atau pensiun;
3. c.menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
4. d.menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.