DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); www.peraturan.go.id 2017, No.1209
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1209
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai warga negara Indonesia.
10.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara asing.
11.Tim Peneliti Pusat adalah tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
12.Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal dunia. www.peraturan.go.id 2017, No.1209

BAB II

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Pasal 3

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI yang meninggal dunia.

Pasal 4

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sama.

Pasal 5

Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209

Pasal 6

Tanda Kehormatan terdiri atas:

a.Bintang;
b.Satyalancana; dan
c.Samkaryanugraha.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Militer; dan
2. b.Bintang Sipil.
(2)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Militer; dan
2. b.Satyalancana Sipil.
(3)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
1. a.Samkaryanugraha Militer; dan
2. b.Samkaryanugraha Sipil.

Pasal 8

(1)Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer dan semua Bintang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209
(2)Tanda Kehormatan berupa semua Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Prajurit TNI.
(3)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.

Pasal 10

(1)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNA.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNA.

Pasal 11

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat diberikan kepada kesatuan di lingkungan TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); www.peraturan.go.id 2017, No.1209
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, WARGA NEGARA INDONESIA BUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1209
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5.Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai warga negara Indonesia.
10.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara asing.
11.Tim Peneliti Pusat adalah tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
12.Anumerta adalah Penghargaan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang dianggap berjasa kepada negara sesudah orangnya meninggal dunia. www.peraturan.go.id 2017, No.1209

BAB II

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Pasal 3

Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI yang meninggal dunia.

Pasal 4

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat sama.

Pasal 5

Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada Prajurit TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209

Pasal 6

Tanda Kehormatan terdiri atas:

a.Bintang;
b.Satyalancana; dan
c.Samkaryanugraha.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Militer; dan
2. b.Bintang Sipil.
(2)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Militer; dan
2. b.Satyalancana Sipil.
(3)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
1. a.Samkaryanugraha Militer; dan
2. b.Samkaryanugraha Sipil.

Pasal 8

(1)Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer dan semua Bintang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209
(2)Tanda Kehormatan berupa semua Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Prajurit TNI.
(3)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Prajurit TNI.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa semua Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI.

Pasal 10

(1)Tanda Kehormatan Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada WNA.
(2)Tanda Kehormatan Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada WNA.

Pasal 11

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat diberikan kepada kesatuan di lingkungan TNI. www.peraturan.go.id 2017, No.1209