DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara serta Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64); www.peraturan.go.id 2018, No.643 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAERAH PRIORITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA JALUR INSPEKSI DAN PATROLI PERBATASAN DI SEPANJANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Kalimantan dengan Negara Malaysia, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.
3.Sabuk Pengamanan Perbatasan adalah konsepsi pengembangan wilayah di Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara di perbatasan darat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang selanjutnya disebut Daerah Prioritas Pertahanan adalah suatu kawasan di dalam Kawasan Perbatasan Negara sejauh 4 (empat) kilometer dari garis perbatasan kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan merupakan sentral Sabuk Pengamanan Perbatasan yang www.peraturan.go.id 2018, No.643 berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara.
5.Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak di sepanjang perbatasan di sisi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan yang selanjutnya disingkat JIPP adalah jalur yang dibangun sejajar dengan garis batas negara kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter dari garis batas negara yang digunakan untuk inspeksi dan patroli pengamanan perbatasan darat.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.menetapkan Daerah Prioritas Pertahanan; dan
b.menetapkan JIPP.

BAB II

DAERAH PRIORITAS PERTAHANAN

Pasal 3

Daerah Prioritas Pertahanan ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.643
b.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan;
c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Prioritas Pertahanan;
d.pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan; dan
e.perwujudan pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Prioritas Pertahanan.

Pasal 4

Penetapan Daerah Prioritas Pertahanan bertujuan untuk mewujudkan:

a.keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara; dan
b.pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 5

(1)Daerah Prioritas Pertahanan mencakup suatu kawasan di dalam Kawasan Perbatasan Negara sejauh 4 (empat) kilometer dari garis perbatasan negara.
(2)Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.643

Pasal 6

Kebijakan untuk mewujudkan keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan Negara Malaysia; dan
b.peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.peningkatan upaya pengawasan batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan negara;
b.peningkatan pengamanan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan;
c.peningkatan kerja sama dan sinergitas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah; dan
d.peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.643

Pasal 8

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan Negara Malaysia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.menetapkan tim perunding tapal batas negara secara permanen/panitia tetap; dan
b.mengefektifkan kepanitiaan perundingan tapal batas negara.

Pasal 9

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.menyelesaikan kesepakatan batas negara yang bermasalah dengan Negara Malaysia;
b.melakukan penegasan tapal batas negara; dan
c.melakukan pemeliharaan tapal batas negara.

Pasal 10

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya pengawasan garis batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan dengan jadwal yang ketat;
b.mengoperasikan Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk memantau patok/tugu perbatasan negara; dan
c.memasang chips pada/atau di sekitar patok/tugu perbatasan Negara.

Pasal 11

Strategi untuk kebijakan peningkatan pengamanan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 www.peraturan.go.id 2018, No.643 huruf b meliputi:

a.melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan JIPP;
b.membangun dan memelihara Pos Pamtas dengan jarak rentang antar pos kurang lebih 10 km (sepuluh kilo meter);
c.melaksanakan pembangunan jalan administrasi yang menghubungkan kampung dengan Pos Pamtas terdekat;
d.melaksanakan pembangunan helipad; dan
e.melaksanakan pembangunan landasan Pesawat Terbang Tanpa Awak.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64); www.peraturan.go.id 2018, No.643 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DAERAH PRIORITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA JALUR INSPEKSI DAN PATROLI PERBATASAN DI SEPANJANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2.Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Kalimantan dengan Negara Malaysia, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.
3.Sabuk Pengamanan Perbatasan adalah konsepsi pengembangan wilayah di Kawasan Perbatasan Negara yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara di perbatasan darat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Daerah Prioritas Pertahanan dan Keamanan Negara di Sepanjang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang selanjutnya disebut Daerah Prioritas Pertahanan adalah suatu kawasan di dalam Kawasan Perbatasan Negara sejauh 4 (empat) kilometer dari garis perbatasan kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan merupakan sentral Sabuk Pengamanan Perbatasan yang www.peraturan.go.id 2018, No.643 berada di dalam Kawasan Perbatasan Negara.
5.Pos Pengamanan Perbatasan yang selanjutnya disebut Pospamtas adalah tempat aktivitas satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, di wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak di sepanjang perbatasan di sisi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan yang selanjutnya disingkat JIPP adalah jalur yang dibangun sejajar dengan garis batas negara kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter dari garis batas negara yang digunakan untuk inspeksi dan patroli pengamanan perbatasan darat.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.menetapkan Daerah Prioritas Pertahanan; dan
b.menetapkan JIPP.

BAB II

DAERAH PRIORITAS PERTAHANAN

Pasal 3

Daerah Prioritas Pertahanan ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.643
b.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan;
c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Prioritas Pertahanan;
d.pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan; dan
e.perwujudan pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Prioritas Pertahanan.

Pasal 4

Penetapan Daerah Prioritas Pertahanan bertujuan untuk mewujudkan:

a.keutuhan wilayah negara di perbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan Perbatasan Negara; dan
b.pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 5

(1)Daerah Prioritas Pertahanan mencakup suatu kawasan di dalam Kawasan Perbatasan Negara sejauh 4 (empat) kilometer dari garis perbatasan negara.
(2)Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.643

Pasal 6

a.peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan Negara Malaysia; dan
b.peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan pengamanan dan pemberdayaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.peningkatan upaya pengawasan batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan negara;
b.peningkatan pengamanan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan;
c.peningkatan kerja sama dan sinergitas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dengan kementerian/ lembaga dan/atau pemerintah daerah; dan
d.peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.643

Pasal 8

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan Negara Malaysia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.menetapkan tim perunding tapal batas negara secara permanen/panitia tetap; dan
b.mengefektifkan kepanitiaan perundingan tapal batas negara.

Pasal 9

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.menyelesaikan kesepakatan batas negara yang bermasalah dengan Negara Malaysia;
b.melakukan penegasan tapal batas negara; dan
c.melakukan pemeliharaan tapal batas negara.

Pasal 10

Strategi untuk kebijakan peningkatan upaya pengawasan garis batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan dengan jadwal yang ketat;
b.mengoperasikan Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk memantau patok/tugu perbatasan negara; dan
c.memasang chips pada/atau di sekitar patok/tugu perbatasan Negara.

Pasal 11

a.melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan JIPP;
b.membangun dan memelihara Pos Pamtas dengan jarak rentang antar pos kurang lebih 10 km (sepuluh kilo meter);
c.melaksanakan pembangunan jalan administrasi yang menghubungkan kampung dengan Pos Pamtas terdekat;
d.melaksanakan pembangunan helipad; dan
e.melaksanakan pembangunan landasan Pesawat Terbang Tanpa Awak.