DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dalam penyelenggaraan dalam merencanakan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; 2022, No.439
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Pertahanan Negara 2022, No.439 yang selanjutnya disebut Dokumen Renbut Alpalhankam adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dihasilkan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penetapan untuk memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
2.Operational Requirements yang selanjutnya disebut Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Tentara Nasional Indonesia, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun spesifikasi teknis.
3.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek pada dokumen Renbut adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya dari Alpalhankam yang dibutuhkan untuk memenuhi Opsreq yang meliputi: jenis/type, dimensi, limitasi, kelengkapan, usia pakai, kapasitas, dan gambar.
4.Kebijakan Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Kebijakan Strategis adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang meliputi postur, doktrin, strategi, dan kebijakan pertahanan negara.
5.Postur Pertahanan Negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
6.Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan untuk dipedomani oleh satuan di bawahnya.
7.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk pertahanan negara yang selanjutnya disebut Alpalhankam untuk pertahanan negara adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara. 2022, No.439
8.Kajian Teknis adalah analisis terhadap latar belakang, data dan fakta serta evaluasi dari berbagai aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alpalhankam untuk pertahanan negara tertentu yang akan diadakan, meliputi aspek teknis, operasional, penyedia, ekonomi, politik, legal, organisasi, target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk kemandirian.
9.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan penyusunan dokumen Renbut Alpalhankam dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam untuk pertahanan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam meliputi:

a.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam;
b.pelaksanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam; dan
c.penetapan Dokumen Renbut Alpalhankam. 2022, No.439

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam yang dilaksanakan pada tingkat UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan periode waktu pembangunan pertahanan negara.
(3)Perencanaan penyusunan dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
1. a.kebijakan umum pertahanan negara;
2. b.postur pertahanan negara;
3. c.strategi pertahanan negara;
4. d.kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
5. e.dokumen strategis lain yang dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan pemenuhan Alpalhankam untuk pertahanan negara.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

a.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang;
b.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah; dan
c.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek. 2022, No.439

Pasal 6

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersusun dua tahun sebelum berakhirnya Renstra terakhir atau paling lambat satu tahun sebelum Renstra berikutnya.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tersusun dua tahun sebelum Renstra berikutnya atau paling lambat satu tahun sebelum Renstra berikutnya.

Pasal 8

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan penjabaran atau tindak lanjut dari Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang dan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah. 2022, No.439

Pasal 9

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:
1. a.jenis kebutuhan;
2. b.Opsreq;
3. c.Spektek;
4. d.perkiraan biaya;
5. e.rencana distribusi;
6. f.Kajian Teknis; dan
7. g.daftar penyedia.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c memuat:
1. a.jenis kebutuhan;
2. b.jumlah kebutuhan;
3. c.Opsreq;
4. d.Spektek;
5. e.perkiraan biaya;
6. f.rencana distribusi;
7. g.Kajian Teknis; dan
8. h.daftar penyedia.
(3)Jenis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat daftar kebutuhan beserta peralatan pendukungnya sesuai kebutuhan.
(4)Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat penjelasan mengenai banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan.
(5)Opsreq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c memuat persyaratan dan kemampuan operasional Alpalhankam TNI yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(6)Spektek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d memuat persyaratan teknis materiil yang terukur dan penjabaran dari Opsreq dengan 2022, No.439 memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia serta kebutuhan kemandirian.
(7)Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e memuat:
1. a.biaya perencanaan;
2. b.harga termasuk biaya sertifikasi kelaikan, asuransi, angkutan atau distribusi, pajak, pelatihan, dan biaya pendukung lainnya; dan
3. c.biaya operasional, pemeliharaan sampai dengan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(8)Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f memuat rencana awal pendistribusian yang direncanakan.
(9)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g memuat latar belakang, data dan fakta, analisis dan evaluasi terhadap layak atau tidak layak Alpalhankam diadakan.
(10)Daftar penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h memuat daftar calon penyedia Alpalhankam.

Pasal 10

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam untuk pertahanan negara dilaksanakan pada tingkat:
1. a.UO Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI untuk satuan operasional di bawah UO Markas Besar TNI oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum; dan
3. c.UO Markas Besar Angkatan untuk satuan operasional di bawah UO Markas Besar Angkatan oleh Staf Perencanaan Angkatan.
(2)Dokumen Renbut Alpalhankam untuk pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun 2022, No.439 oleh UO Kemhan, UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dalam penyelenggaraan dalam merencanakan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; 2022, No.439
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Pertahanan Negara 2022, No.439 yang selanjutnya disebut Dokumen Renbut Alpalhankam adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dihasilkan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penetapan untuk memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
2.Operational Requirements yang selanjutnya disebut Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Tentara Nasional Indonesia, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun spesifikasi teknis.
3.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek pada dokumen Renbut adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya dari Alpalhankam yang dibutuhkan untuk memenuhi Opsreq yang meliputi: jenis/type, dimensi, limitasi, kelengkapan, usia pakai, kapasitas, dan gambar.
4.Kebijakan Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Kebijakan Strategis adalah dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang meliputi postur, doktrin, strategi, dan kebijakan pertahanan negara.
5.Postur Pertahanan Negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
6.Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan untuk dipedomani oleh satuan di bawahnya.
7.Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk pertahanan negara yang selanjutnya disebut Alpalhankam untuk pertahanan negara adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara. 2022, No.439
8.Kajian Teknis adalah analisis terhadap latar belakang, data dan fakta serta evaluasi dari berbagai aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alpalhankam untuk pertahanan negara tertentu yang akan diadakan, meliputi aspek teknis, operasional, penyedia, ekonomi, politik, legal, organisasi, target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk kemandirian.
9.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan penyusunan dokumen Renbut Alpalhankam dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam untuk pertahanan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam meliputi:

a.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam;
b.pelaksanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam; dan
c.penetapan Dokumen Renbut Alpalhankam. 2022, No.439

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam yang dilaksanakan pada tingkat UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Markas Besar Angkatan.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan periode waktu pembangunan pertahanan negara.
(3)Perencanaan penyusunan dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
1. a.kebijakan umum pertahanan negara;
2. b.postur pertahanan negara;
3. c.strategi pertahanan negara;
4. d.kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
5. e.dokumen strategis lain yang dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan pemenuhan Alpalhankam untuk pertahanan negara.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

a.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang;
b.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah; dan
c.perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek. 2022, No.439

Pasal 6

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersusun dua tahun sebelum berakhirnya Renstra terakhir atau paling lambat satu tahun sebelum Renstra berikutnya.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tersusun dua tahun sebelum Renstra berikutnya atau paling lambat satu tahun sebelum Renstra berikutnya.

Pasal 8

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan merencanakan kebutuhan Alpalhankam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan penjabaran atau tindak lanjut dari Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang dan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah. 2022, No.439

Pasal 9

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:
1. a.jenis kebutuhan;
2. b.Opsreq;
3. c.Spektek;
4. d.perkiraan biaya;
5. e.rencana distribusi;
6. f.Kajian Teknis; dan
7. g.daftar penyedia.
(2)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c memuat:
1. a.jenis kebutuhan;
2. b.jumlah kebutuhan;
3. c.Opsreq;
4. d.Spektek;
5. e.perkiraan biaya;
6. f.rencana distribusi;
7. g.Kajian Teknis; dan
8. h.daftar penyedia.
(3)Jenis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat daftar kebutuhan beserta peralatan pendukungnya sesuai kebutuhan.
(4)Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat penjelasan mengenai banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan.
(5)Opsreq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c memuat persyaratan dan kemampuan operasional Alpalhankam TNI yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(6)Spektek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d memuat persyaratan teknis materiil yang terukur dan penjabaran dari Opsreq dengan 2022, No.439 memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia serta kebutuhan kemandirian.
(7)Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e memuat:
1. a.biaya perencanaan;
2. b.harga termasuk biaya sertifikasi kelaikan, asuransi, angkutan atau distribusi, pajak, pelatihan, dan biaya pendukung lainnya; dan
3. c.biaya operasional, pemeliharaan sampai dengan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(8)Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f memuat rencana awal pendistribusian yang direncanakan.
(9)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g memuat latar belakang, data dan fakta, analisis dan evaluasi terhadap layak atau tidak layak Alpalhankam diadakan.
(10)Daftar penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h memuat daftar calon penyedia Alpalhankam.

Pasal 10

(1)Perencanaan penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam untuk pertahanan negara dilaksanakan pada tingkat:
1. a.UO Kemhan untuk satuan operasional di bawah UO Kemhan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI untuk satuan operasional di bawah UO Markas Besar TNI oleh Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum; dan
3. c.UO Markas Besar Angkatan untuk satuan operasional di bawah UO Markas Besar Angkatan oleh Staf Perencanaan Angkatan.
(2)Dokumen Renbut Alpalhankam untuk pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun 2022, No.439 oleh UO Kemhan, UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.