DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan ketersediaan data dan Informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan dapat diakses secara terbatas;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sistem informasi geomedik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); www.peraturan.go.id 2023, No.134
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7.Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOMEDIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Geomedik adalah seperangkat tatanan yang disiapkan dalam rangka memetakan seluruh kekuatan kesehatan baik sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta informasi geospasial lainnya sesuai kebutuhan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4.Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
5.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri suatu objek. www.peraturan.go.id 2023, No.134
6.Informasi adalah pesan ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari rangkaian simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.
7.Informasi Kesehatan adalah Data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
8.Sistem Informasi Kesehatan Pertahanan Negara adalah Sistem Informasi Kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem Informasi dan lintas sistem Informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga Data dari suatu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas/mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.
9.Input Data adalah media yang digunakan untuk menerima masukan Data dan program yang akan diproses didalam komputer dengan tujuan menghasilkan Informasi yang diperlukan.
10.Verifikasi Data adalah proses penyusunan laporan yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian diolah, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk Informasi.
11.Integrasi Data adalah proses menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan.
12.Keamanan Informasi adalah perlindungan aset Informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset Informasi.
13.Pengguna adalah bagian dari instansi dan jabatan yang dapat melakukan pengolahan Data dan mengakses Sistem Informasi Geomedik.
14.Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Pusdatin Kemhan adalah satuan kerja meyelenggarakan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemhan dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi pertahanan, infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, pengamanan sistem Informasi dan persandian.
15.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2023, No.134

Pasal 2

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.manajemen risiko; dan
2. b.Keamanan Informasi.
(2)Prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin kontinuitas operasional infrastruktur teknologi Informasi.
(3)Prinsip Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset Informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOMEDIK

Pasal 3

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
2. b.Pusdatin Kemhan; dan
3. c.Fasilitas Kesehatan.
(2)Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Kemhan.
(3)Pusdatin Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur Sistem Informasi Geomedik;
2. b.menyediakan, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur Sistem Informasi Geomedik;
3. c.mengkoordinasikan pengelolaan, menyediakan, dan memutakhirkan Data dan Informasi Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
4. d.mengkoordinasikan dan melaksanakan integrasi Data dan Informasi Kesehatan Kemhan dan TNI.
(4)Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan inisiatif kebutuhan Sistem Informasi Geomedik Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
2. b.menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan Sistem Informasi Geomedik di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
3. c.menyediakan dan memutakhirkan Data dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan; dan
4. d.menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan teknologi Informasi Sistem Informasi Geomedik di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2023, No.134

Pasal 4

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik dilakukan dengan memetakan melalui pengelompokan seluruh kekuatan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pemetaan Seluruh Kekuatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan Data melalui permintaan Data kepada Fasilitas Kesehatan dengan menggunakan aplikasi database berbasis komputer.
(3)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Input Data;
2. b.Verifikasi Data;
3. c.Integrasi Data;
4. d.pengolahan Data dan tampilan hasil; dan
5. e.penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan.

Pasal 5

Input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa Data:

a.sumber daya kesehatan;
b.kesehatan lain; dan
c.Informasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Data sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 huruf a meliputi:

a.sumber daya manusia kesehatan;
b.Fasilitas Kesehatan;
c.alat kesehatan; dan
d.material kesehatan.

Pasal 7

(1)Data kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.Data khusus; dan
2. b.Data luar biasa.
(2)Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Data faktor risiko, Data lingkungan, dan Data lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan.
(3)Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Informasi lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Data penyakit atau risiko dalam kesehatan yang menyebabkan situasi medik dan dapat www.peraturan.go.id 2023, No.134 mempengaruhi sistem kesehatan pertahanan Negara.

Pasal 9

(1)Data sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.tenaga kebidanan;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga kesehatan dan keselamatan kerja;
9. i.tenaga gizi;
10. j.tenaga keterapian fisik;
11. k.tenaga keteknisan medis;
12. l.tenaga teknik biomedika;
13. m.tenaga operator peralatan khusus; dan
14. n.tenaga kesehatan lainnya.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.dokter umum dengan keahlian khusus;
4. d.dokter spesialis;
5. e.dokter subspesialis;
6. f.dokter gigi spesialis; dan
7. g.dokter gigi subspesialis.
(3)Tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga psikologi terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara alamiah.
(4)Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.perawat kesehatan masyarakat;
2. b.perawat kesehatan anak;
3. c.perawat maternitas;
4. d.perawat medical bedah;
5. e.perawat geriatri;
6. f.perawat kesehatan jiwa; dan
7. g.perawat kesehatan lainnya.
(5)Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.apoteker; dan
2. b.tenaga teknis kefarmasian.
(6)Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.epidemiolog kesehatan;
2. b.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
3. c.tenaga kesehatan kerja;
4. d.tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
5. e.tenaga biostatistik dan kependudukan;
6. f.tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; dan
7. g.tenaga kesehatan masyarakat lainnya. www.peraturan.go.id 2023, No.134
(7)Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.tenaga sanitasi lingkungan;
2. b.entomolog kesehatan;
3. c.mikrobiolog kesehatan; dan
4. d.tenaga kesehatan lingkungan lainnya.
(8)Tenaga kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja yang bertugas mengantisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya ditempat kerja.
(9)Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
1. a.nutrisionis; dan
2. b.dietisien.
(10)Tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j meliputi:
1. a.fisioterapis;
2. b.okupasi terapis;
3. c.terapis wicara
4. d.akupunktur; dan
5. e.tenaga keterapian fisik lainnya.
(11)Tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
1. a.perekam medis dan Informasi Kesehatan;
2. b.teknik kardiovaskuler;
3. c.teknisi pelayanan darah;
4. d.refraksionis optisien/optometris;
5. e.teknisi gigi;
6. f.penata anestesi;
7. g.terapis gigi dan mulut;
8. h.audiologis; dan
9. i.tenaga keteknisian medis lainnya.
(12)Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
1. a.radiographer;
2. b.elektromedis;
3. c.ahli teknologi laboratorium medik;
4. d.fisikawan medik;
5. e.radioterafis;
6. f.ortotik prostetik; dan
7. g.tenaga teknik biomedika lainnya.
(13)Tenaga operator peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi tenaga kesehatan yang mengawaki mesin atau peralatan khusus yang penting dalam tindakan dan latihan kedokteran militer.
(14)Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf n ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 10

Data Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2023, No.134

a.instalasi kesehatan berupa satuan kesehatan lapangan bergerak meliputi: Peleton Kesehatan Batalyon, Seksi Kesehatan Pangkalan Angkatan Laut/Udara sampai dengan Batalyon Kesehatan;
b.instalasi kesehatan dalam bentuk statis meliputi: Poliklinik Satuan sampai dengan Rumah Sakit Tingkat I, Rumah Sakit Tingkat II, Rumah Sakit Tingkat III, dan Rumah Sakit Tingkat IV; dan
c.lembaga kesehatan meliputi: lembaga farmasi kesehatan angkatan, lembaga biomedis, lembaga alat peralatan kesehatan, lembaga kesehatan militer, lembaga kesehatan matra laut, dan lembaga kesehatan matra udara serta tempat pendidikan dan latihan personel kesehatan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan ketersediaan data dan Informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan dapat diakses secara terbatas;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sistem informasi geomedik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); www.peraturan.go.id 2023, No.134
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7.Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOMEDIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Geomedik adalah seperangkat tatanan yang disiapkan dalam rangka memetakan seluruh kekuatan kesehatan baik sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta informasi geospasial lainnya sesuai kebutuhan.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4.Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
5.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri suatu objek. www.peraturan.go.id 2023, No.134
6.Informasi adalah pesan ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari rangkaian simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.
7.Informasi Kesehatan adalah Data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
8.Sistem Informasi Kesehatan Pertahanan Negara adalah Sistem Informasi Kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem Informasi dan lintas sistem Informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga Data dari suatu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas/mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.
9.Input Data adalah media yang digunakan untuk menerima masukan Data dan program yang akan diproses didalam komputer dengan tujuan menghasilkan Informasi yang diperlukan.
10.Verifikasi Data adalah proses penyusunan laporan yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian diolah, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk Informasi.
11.Integrasi Data adalah proses menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan.
12.Keamanan Informasi adalah perlindungan aset Informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset Informasi.
13.Pengguna adalah bagian dari instansi dan jabatan yang dapat melakukan pengolahan Data dan mengakses Sistem Informasi Geomedik.
14.Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Pusdatin Kemhan adalah satuan kerja meyelenggarakan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemhan dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi pertahanan, infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, pengamanan sistem Informasi dan persandian.
15.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2023, No.134

Pasal 2

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.manajemen risiko; dan
2. b.Keamanan Informasi.
(2)Prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin kontinuitas operasional infrastruktur teknologi Informasi.
(3)Prinsip Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset Informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOMEDIK

Pasal 3

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
2. b.Pusdatin Kemhan; dan
3. c.Fasilitas Kesehatan.
(2)Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja Kemhan.
(3)Pusdatin Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur Sistem Informasi Geomedik;
2. b.menyediakan, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur Sistem Informasi Geomedik;
3. c.mengkoordinasikan pengelolaan, menyediakan, dan memutakhirkan Data dan Informasi Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
4. d.mengkoordinasikan dan melaksanakan integrasi Data dan Informasi Kesehatan Kemhan dan TNI.
(4)Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan inisiatif kebutuhan Sistem Informasi Geomedik Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
2. b.menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan Sistem Informasi Geomedik di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
3. c.menyediakan dan memutakhirkan Data dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan; dan
4. d.menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan teknologi Informasi Sistem Informasi Geomedik di Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2023, No.134

Pasal 4

(1)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik dilakukan dengan memetakan melalui pengelompokan seluruh kekuatan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Pemetaan Seluruh Kekuatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan Data melalui permintaan Data kepada Fasilitas Kesehatan dengan menggunakan aplikasi database berbasis komputer.
(3)Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Input Data;
2. b.Verifikasi Data;
3. c.Integrasi Data;
4. d.pengolahan Data dan tampilan hasil; dan
5. e.penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan.

Pasal 5

Input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa Data:

a.sumber daya kesehatan;
b.kesehatan lain; dan
c.Informasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Data sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 huruf a meliputi:

a.sumber daya manusia kesehatan;
b.Fasilitas Kesehatan;
c.alat kesehatan; dan
d.material kesehatan.

Pasal 7

(1)Data kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.Data khusus; dan
2. b.Data luar biasa.
(2)Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Data faktor risiko, Data lingkungan, dan Data lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan.
(3)Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Data sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.tenaga kebidanan;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga kesehatan dan keselamatan kerja;
9. i.tenaga gizi;
10. j.tenaga keterapian fisik;
11. k.tenaga keteknisan medis;
12. l.tenaga teknik biomedika;
13. m.tenaga operator peralatan khusus; dan
14. n.tenaga kesehatan lainnya.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.dokter umum dengan keahlian khusus;
4. d.dokter spesialis;
5. e.dokter subspesialis;
6. f.dokter gigi spesialis; dan
7. g.dokter gigi subspesialis.
(3)Tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga psikologi terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara alamiah.
(4)Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.perawat kesehatan masyarakat;
2. b.perawat kesehatan anak;
3. c.perawat maternitas;
4. d.perawat medical bedah;
5. e.perawat geriatri;
6. f.perawat kesehatan jiwa; dan
7. g.perawat kesehatan lainnya.
(5)Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.apoteker; dan
2. b.tenaga teknis kefarmasian.
(6)Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.epidemiolog kesehatan;
2. b.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
3. c.tenaga kesehatan kerja;
4. d.tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
5. e.tenaga biostatistik dan kependudukan;
6. f.tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; dan
7. g.tenaga kesehatan masyarakat lainnya. www.peraturan.go.id 2023, No.134
(7)Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.tenaga sanitasi lingkungan;
2. b.entomolog kesehatan;
3. c.mikrobiolog kesehatan; dan
4. d.tenaga kesehatan lingkungan lainnya.
(8)Tenaga kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja yang bertugas mengantisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya ditempat kerja.
(9)Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
1. a.nutrisionis; dan
2. b.dietisien.
(10)Tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j meliputi:
1. a.fisioterapis;
2. b.okupasi terapis;
3. c.terapis wicara
4. d.akupunktur; dan
5. e.tenaga keterapian fisik lainnya.
(11)Tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
1. a.perekam medis dan Informasi Kesehatan;
2. b.teknik kardiovaskuler;
3. c.teknisi pelayanan darah;
4. d.refraksionis optisien/optometris;
5. e.teknisi gigi;
6. f.penata anestesi;
7. g.terapis gigi dan mulut;
8. h.audiologis; dan
9. i.tenaga keteknisian medis lainnya.
(12)Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
1. a.radiographer;
2. b.elektromedis;
3. c.ahli teknologi laboratorium medik;
4. d.fisikawan medik;
5. e.radioterafis;
6. f.ortotik prostetik; dan
7. g.tenaga teknik biomedika lainnya.
(13)Tenaga operator peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi tenaga kesehatan yang mengawaki mesin atau peralatan khusus yang penting dalam tindakan dan latihan kedokteran militer.
(14)Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf n ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 10

Data Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2023, No.134

a.instalasi kesehatan berupa satuan kesehatan lapangan bergerak meliputi: Peleton Kesehatan Batalyon, Seksi Kesehatan Pangkalan Angkatan Laut/Udara sampai dengan Batalyon Kesehatan;
b.instalasi kesehatan dalam bentuk statis meliputi: Poliklinik Satuan sampai dengan Rumah Sakit Tingkat I, Rumah Sakit Tingkat II, Rumah Sakit Tingkat III, dan Rumah Sakit Tingkat IV; dan
c.lembaga kesehatan meliputi: lembaga farmasi kesehatan angkatan, lembaga biomedis, lembaga alat peralatan kesehatan, lembaga kesehatan militer, lembaga kesehatan matra laut, dan lembaga kesehatan matra udara serta tempat pendidikan dan latihan personel kesehatan.