DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Metode, Kriteria, dan Lingkup, Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan, Matrik dan Bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3.Pembangunan Hanneg adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta komponen lainnya untuk mencapai tujuan Hanneg.
4.Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Hanneg yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta penyelenggara negara lainnya termasuk Tentara Nasional Indonesia.
5.Pemikiran Visioner adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif.
6.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.
8.Rancangan Teknokratik adalah Perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra.
9.Rencana Kebutuhan Lima Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Lima Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan langgaran lima tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
10.Rencana Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Hanneg yang selanjutnya disebut Renbut Alpalhankam adalah dokumen strategis Kemhan yang dihasilkan melalui proses Perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk Hanneg dalam rangka investasi Hanneg.
11.Rencana Kebutuhan Tahunan yang selanjutnya disebut Renbut Tahunan adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran tahunan yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
12.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dipedomani oleh satuan dibawahnya.
13.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
15.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
16.DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA persatker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran.
17.DIPA Petikan adalah DIPA persatker yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker.
18.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas Hanneg.
21.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi Angkatan Darat, Unit Organisasi Angkatan Laut, dan Unit Organisasi Angkatan Udara.
22.Unit Organisasi Angkatan yang selanjutnya disingkat UO Angkatan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara.
23.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
24.Satuan Kerja Angkatan yang selanjutnya disebut Satker Angkatan adalah unit organisasi lini Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara yang melaksanakan kegiatan Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
25.Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
26.Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.
27.Postur Angkatan adalah wujud penampilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan.

Pasal 2

(1)Pedoman umum dalam proses Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:
1. a.prosedur dan mekanisme dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg;
2. b.rangkaian kegiatan Perencanaan secara periodik setiap 5 (lima) tahunan, yakni dokumen Renstra Kemhan dan dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan tahunan yang terdiri atas Renja, RKA, dan DIPA;
3. c.dokumen Perencanaan sesuai dengan tingkatan lembaga penyusun berdasarkan sistem Perencanaan terpadu, yakni dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah;
4. d.dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa menunggu penetapan dokumen dari level diatasnya; dan
5. e.dokumen yang ditetapkan dari level diatasnya menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen dibawahnya.
(2)Perencanaan Pembangunan Hanneg mencakup penyelenggaraan Perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Hanneg sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.
(3)Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara terpadu oleh semua UO di lingkungan Kemhan serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Hanneg harus memperhatikan asas:

a.kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
b.tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
c.kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d.keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
e.proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
f.profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
g.akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

METODE, KRITERIA, DAN LINGKUP

Pasal 4

Metode dalam Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:

a.paralel yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara bersamaan oleh 2 (dua) atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda;
b.berurutan yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan mengikuti urutan dan strata Perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen Perencanaan strata diatasnya ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan
c.tetap yaitu hasil Perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk Perencanaan tahunan, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

Pasal 5

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kesesuaian program dengan Perencanaan Pembangunan Hanneg meliputi:

a.terwujudnya keterpaduan;
b.terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan;
c.terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia;
d.terpenuhinya kepentingan Hanneg serta terwujudnya kepentingan nasional;
e.terpenuhinya prinsip ekonomi;
f.terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
g.terlaksananya asas Perencanaan; dan
h.terwujudnya tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg merupakan satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg.

Pasal 7

(1)Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menghasilkan:
1. a.dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang;
2. b.dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah; dan
3. c.dokumen Perencanaan pembangunan tahunan.
(2)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.UO Angkatan.
(3)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI;
3. c.UO Kemhan;
4. d.UO Markas Besar TNI;
5. e.UO Angkatan; dan
6. f.Satker.
(4)Dokumen Perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI;
3. c.UO Kemhan;
4. d.UO Markas Besar TNI;
5. e.UO Angkatan; dan
6. f.Satker.
(5)Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibawah koordinasi Kemhan kecuali Satker di lingkungan Markas Besar TNI dan Satker Angkatan.

BAB III

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 8

Kemhan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang meliputi:

a.Pemikiran Visioner; dan
b.Postur Hanneg.

Pasal 9

(1)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Pemikiran Visioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum rencana pembangunan jangka panjang nasional berakhir.
(3)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merumuskan Postur Hanneg.
(4)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai masukan dalam menyusun Rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 10

(1)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang Postur Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari Pemikiran Visioner dan masukan dari TNI.
(3)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) bulan setelah penetapan Pemikiran Visioner.
(4)Dokumen Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renbut Lima Tahunan Kemhan dan pedoman dalam penyusunan Postur TNI.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…