DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 70 Tahun 2014

Nomor: 70
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelibatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing merupakan bagian dari kerja sama hubungan internasional dalam kegiatan operasi, latihan dan penanggulangan bencana antara Pemerintah Indonesia dengan negara asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Dukungan Dan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2014, No.1633 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN DUKUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2.Dukungan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditujukan 2014, No.1633 3 secara langsung untuk mendukung latihan dan penggunaan kekuatan TNI.
3.Pelayanan Kesehatan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi prajurit, PNS beserta keluarganya dalam rangka pembinaan kekuatan TNI.
4.Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia dalam rangka memberikan dukungan kesehatan dan bhakti sosial pada penanggulangan bencana, dan operasi latihan TNI.
5.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
6.Security Clearanceyang selanjutnya disingkat SCadalah fasilitas keamanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang terhadap suatu bahan keterangan rahasia sesuai dengan tugasnya.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsure pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.TentaraNasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif milik Kemhan dan TNI.
11.Operasi militer yang selanjutnya disebut Opsmil adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan perang yang melibatkan operasi darat, laut, dan udara.
12.Latihan adalah proses kerja yang dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban yang semakin meningkat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dukungan dan pelayanan kesehatan oleh 2014, No.1633 4 Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien.

BAB II

PELIBATAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 3

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan operasi, latihan, dan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.memberikan bantuan dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi dan latihan;
b.memberikan bantuan dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
c.memberikan bantuan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan menghargai.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh tenaga kesehatan dari negara Indonesia.

Pasal 6

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.tidak melakukan bantuan dukungan dan pelayanan kesehatan secara mandiri, termasuk dalam rangka bakti sosial;
b.tidak menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan tanpa izin tertulis dari Badan Pengawas Obat Makanan, dan tanpa izin masuk dari Bea Cukai;
c.tidak menduduki jabatan kepala, jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA;
e.tidak mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang Indonesia; dan 2014, No.1633 5
f.tidak meminta jasa atas pelaksanaan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan.

BAB III

JENIS DAN KUALIFIKASI

Pasal 7

Jenis Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan meliputi:

a.tenaga dokter dan dokter gigi;
b.tenaga keperawatan;
c.tenaga kefarmasian;
d.tenaga kesehatan masyarakat;
e.tenaga gizi;
f.tenaga keterapian fisik; dan
g.tenaga keteknisian medis.

Pasal 8

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kualifikasi keahlian dan sertifikat yang masih berlaku.

Pasal 9

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapatkan SC dari Mabes TNI.

BAB IV

FASILITAS KESEHATAN PENGGUNA

Pasal 10

(1)Fasilitas kesehatan pengguna Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam pelaksanaan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan meliputi:
1. a.rumah sakit yang telah terakreditasi;
2. b.rumah sakit kapal dan kontainer medik udara;
3. c.Lembaga Kesehatan Matra; dan
4. d.Lembaga Kedokteran Gigi atau Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut.
(2)Lembaga Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Lembaga Kesehatan Militer; 2014, No.1633 6
2. b.Lembaga Kesehatan Kelautan; dan
3. c.Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelibatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing merupakan bagian dari kerja sama hubungan internasional dalam kegiatan operasi, latihan dan penanggulangan bencana antara Pemerintah Indonesia dengan negara asing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN DUKUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2.Dukungan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditujukan 2014, No.1633 3 secara langsung untuk mendukung latihan dan penggunaan kekuatan TNI.
3.Pelayanan Kesehatan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi prajurit, PNS beserta keluarganya dalam rangka pembinaan kekuatan TNI.
4.Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia dalam rangka memberikan dukungan kesehatan dan bhakti sosial pada penanggulangan bencana, dan operasi latihan TNI.
5.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
6.Security Clearanceyang selanjutnya disingkat SCadalah fasilitas keamanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang terhadap suatu bahan keterangan rahasia sesuai dengan tugasnya.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsure pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.TentaraNasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif milik Kemhan dan TNI.
11.Operasi militer yang selanjutnya disebut Opsmil adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan perang yang melibatkan operasi darat, laut, dan udara.
12.Latihan adalah proses kerja yang dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban yang semakin meningkat.

Pasal 2

BAB II

PELIBATAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 3

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan dalam kegiatan operasi, latihan, dan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.memberikan bantuan dukungan kesehatan dalam kegiatan operasi dan latihan;
b.memberikan bantuan dukungan kesehatan dalam penanggulangan bencana; dan
c.memberikan bantuan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan menghargai.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh tenaga kesehatan dari negara Indonesia.

Pasal 6

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.tidak melakukan bantuan dukungan dan pelayanan kesehatan secara mandiri, termasuk dalam rangka bakti sosial;
b.tidak menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan tanpa izin tertulis dari Badan Pengawas Obat Makanan, dan tanpa izin masuk dari Bea Cukai;
c.tidak menduduki jabatan kepala, jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA;
e.tidak mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang Indonesia; dan 2014, No.1633 5
f.tidak meminta jasa atas pelaksanaan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan.

BAB III

JENIS DAN KUALIFIKASI

Pasal 7

Jenis Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan meliputi:

a.tenaga dokter dan dokter gigi;
b.tenaga keperawatan;
c.tenaga kefarmasian;
d.tenaga kesehatan masyarakat;
e.tenaga gizi;
f.tenaga keterapian fisik; dan
g.tenaga keteknisian medis.

Pasal 8

Pasal 9

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan melaksanakan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mendapatkan SC dari Mabes TNI.

BAB IV

FASILITAS KESEHATAN PENGGUNA

Pasal 10

(1)Fasilitas kesehatan pengguna Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam pelaksanaan kegiatan dukungan dan pelayanan kesehatan meliputi:
1. a.rumah sakit yang telah terakreditasi;
2. b.rumah sakit kapal dan kontainer medik udara;
3. c.Lembaga Kesehatan Matra; dan
4. d.Lembaga Kedokteran Gigi atau Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut.
(2)Lembaga Kesehatan Matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Lembaga Kesehatan Militer; 2014, No.1633 6
2. b.Lembaga Kesehatan Kelautan; dan
3. c.Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa.