DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 77 Tahun 2014

Nomor: 77
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2014, No.1638 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); dan
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGENDALIAN INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengendalian Inventori adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka penyediaan data/informasi untuk perencanaan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan materiil.
2.Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut materiil adalah 2014, No.1638 3 semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
4.Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2

(1)Tujuan Pengendalian Inventori materiil untuk mewujudkan data materiil yang akurat dan valid sebagai data pengarahan fungsi pembinaan materiil yang dapat menjamin penyajian data dan kesiapan materiil pada setiap perkembangan keadaan guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok organisasi.
(2)Sasaran Pengendalian Inventori materiil untuk terpenuhinya kebutuhan data materiil Alutsista TNI yang up to date, cermat, teliti, akurat dan sinergi.

Pasal 3

Pengendalian Inventori materiil, memperhatikan asas:

a.peningkatan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan sistem inventori yang dapat memberikan informasi yang akurat dan valid sehingga dengan cepat diketahui kuantitas, kualitas maupun dislokasi materiil;
b.manfaat, yaitu hasil Pengendalian Inventori materiil harus bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil; 2014, No.1638 4
c.berlanjut, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus dilaksanakan secara terus menerus guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;
d.keterpaduan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus didukung dengan data yang komprehensif;
e.rasional, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus logis dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai rencana dan penentuan kebutuhan yang ditetapkan;
f.pengamanan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan;
g.kesederhanaan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil dilaksanakan sesederhana mungkin sehingga memudahkan dalam penyiapan data guna pembinaan materiil; dan
h.keluwesan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus dapat dilaksanakan secara fleksibel dihadapkan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kondisi di lapangan.

Pasal 4

Pengendalian Inventori materiil dilaksanakan dengan prinsip:

a.dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
b.bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara;
c.diselaraskan sesuai dengan kebutuhan operasional;
d.dapat dipedomani dalam penyajian data sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
e.tepat dan akurat.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pengendalian Inventori terdiri atas:

a.Kementerian Pertahanan;
b.Mabes TNI;
c.Mabes Angkatan; dan
d.Setjen Kemhan.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan umum Pengendalian 2014, No.1638 5 Inventori materiil dalam rangka pertahanan negara;
b.aspek perencanaan, merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran Pengendalian Inventori materiil dalam rangka pembinaan materiil pertahanan negara;
c.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil pertahanan negara; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil pertahanan negara.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil TNI dan kebijakan teknis tingkat UO Mabes TNI;
b.aspek perencanaan, merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran Pengendalian Inventori materiil dalam rangka pembinaan materiil di lingkungan UO Mabes TNI dan UO Angkatan;
c.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil yang dilakukan oleh TNI serta melaporkan data materiil TNI kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil TNI kemudian memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Mabes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil yang dilakukan oleh TNI serta melaporkan data materiil UO Mabes TNI kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
b.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil UO Mabes TNI kemudian memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Mabes Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 2014, No.1638 6

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil masing-masing UO;
b.aspek perencanaan, menyusun program pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil dalam rangka penyajian data materiil yang akurat dan valid di masing-masing Mabes Angkatan;
c.aspek pelaksanaan, melaksanakan kegiatan Pengendalian Inventori materiil Angkatan dan melaporkan data materiil UO Angkatan masing- masing kepada Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan d aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil di lingkungan UO Angkatan dan memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil UO Kemhan;
b.aspek perencanaan, menyusun program pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil dalam rangka penyajian data materiil yang akurat dan valid di UO Kemhan;
c.aspek pelaksanaan, melaksanakan kegiatan Pengendalian Inventori materiil Satker Kemhan serta melaporkan data materiil UO Kemhan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil di lingkungan UO Kemhan dan memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); dan
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGENDALIAN INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengendalian Inventori adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka penyediaan data/informasi untuk perencanaan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan materiil.
2.Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Materiil Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut materiil adalah 2014, No.1638 3 semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
4.Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
5.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
8.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2

(1)Tujuan Pengendalian Inventori materiil untuk mewujudkan data materiil yang akurat dan valid sebagai data pengarahan fungsi pembinaan materiil yang dapat menjamin penyajian data dan kesiapan materiil pada setiap perkembangan keadaan guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok organisasi.
(2)Sasaran Pengendalian Inventori materiil untuk terpenuhinya kebutuhan data materiil Alutsista TNI yang up to date, cermat, teliti, akurat dan sinergi.

Pasal 3

Pengendalian Inventori materiil, memperhatikan asas:

a.peningkatan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan sistem inventori yang dapat memberikan informasi yang akurat dan valid sehingga dengan cepat diketahui kuantitas, kualitas maupun dislokasi materiil;
b.manfaat, yaitu hasil Pengendalian Inventori materiil harus bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil; 2014, No.1638 4
c.berlanjut, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus dilaksanakan secara terus menerus guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;
d.keterpaduan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus didukung dengan data yang komprehensif;
e.rasional, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus logis dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai rencana dan penentuan kebutuhan yang ditetapkan;
f.pengamanan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan;
g.kesederhanaan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil dilaksanakan sesederhana mungkin sehingga memudahkan dalam penyiapan data guna pembinaan materiil; dan
h.keluwesan, yaitu kegiatan Pengendalian Inventori materiil harus dapat dilaksanakan secara fleksibel dihadapkan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kondisi di lapangan.

Pasal 4

Pengendalian Inventori materiil dilaksanakan dengan prinsip:

a.dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
b.bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara;
c.diselaraskan sesuai dengan kebutuhan operasional;
d.dapat dipedomani dalam penyajian data sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
e.tepat dan akurat.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pengendalian Inventori terdiri atas:

a.Kementerian Pertahanan;
b.Mabes TNI;
c.Mabes Angkatan; dan
d.Setjen Kemhan.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan umum Pengendalian 2014, No.1638 5 Inventori materiil dalam rangka pertahanan negara;
b.aspek perencanaan, merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran Pengendalian Inventori materiil dalam rangka pembinaan materiil pertahanan negara;
c.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil pertahanan negara; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil pertahanan negara.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil TNI dan kebijakan teknis tingkat UO Mabes TNI;
b.aspek perencanaan, merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran Pengendalian Inventori materiil dalam rangka pembinaan materiil di lingkungan UO Mabes TNI dan UO Angkatan;
c.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil yang dilakukan oleh TNI serta melaporkan data materiil TNI kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil TNI kemudian memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Mabes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.aspek pelaksanaan, menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inventori materiil yang dilakukan oleh TNI serta melaporkan data materiil UO Mabes TNI kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
b.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil UO Mabes TNI kemudian memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Mabes Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 2014, No.1638 6

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil masing-masing UO;
b.aspek perencanaan, menyusun program pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil dalam rangka penyajian data materiil yang akurat dan valid di masing-masing Mabes Angkatan;
c.aspek pelaksanaan, melaksanakan kegiatan Pengendalian Inventori materiil Angkatan dan melaporkan data materiil UO Angkatan masing- masing kepada Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan d aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil di lingkungan UO Angkatan dan memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Panglima TNI dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.aspek kebijakan, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil UO Kemhan;
b.aspek perencanaan, menyusun program pelaksanaan Pengendalian Inventori materiil dalam rangka penyajian data materiil yang akurat dan valid di UO Kemhan;
c.aspek pelaksanaan, melaksanakan kegiatan Pengendalian Inventori materiil Satker Kemhan serta melaporkan data materiil UO Kemhan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan; dan
d.aspek pengawasan pengendalian, melaksanakan pengawasan Pengendalian Inventori materiil untuk mendukung fungsi pembinaan materiil di lingkungan UO Kemhan dan memberikan laporan periodik setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.