DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2010

Nomor: 8
Tahun: 2010
Ditetapkan: 13 Juli 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/ 1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3653
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8.Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/ 1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Pertahanan.
2.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara.
3.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 4
4.Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
5.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
6.Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi.
7.Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang selanjutnya disebut dengan UPN “Veteran” adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan.
9.Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN “Veteran” yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”.
10.Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” sebagai salah satu pengemban visi dan misi Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3655
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini, agar setiap pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pertahanan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembinaan, pengelolaan, penyelenggara, koordinasi, pengawasan dan pemeriksaan, di lingkungan UPN “Veteran”.

Pasal 3

Nilai Dasar UPN “Veteran” meliputi :

a.sesanti “Widya Mwat Yasa”, adalah menuntut ilmu guna diabdikan kepada negara dengan hati yang suci bersih serta tulus dan ikhlas; dan
b.disiplin, kejuangan, dan kreativitas serta memiliki kesadaran bela negara.

Pasal 4

(1)UPN “Veteran” berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2)Asas-asas UPN “Veteran” meliputi :
1. a.asas kejelasan tujuan yaitu, setiap kegiatan UPN “Veteran” harus mempunyai tujuan yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan;
2. b.asas keterbukaan yaitu semua kegiatan bersifat transparan dan terbuka, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran;
3. c.asas kenusantaraan yaitu setiap kegiatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
4. d.asas Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi kegiatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya masyarakat;
5. e.asas keadilan yaitu setiap rencana dan kegiatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap civitas akademika. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 6

BAB II

PEMBINAAN UPN "VETERAN"

Pasal 5

Pegawai UPN “Veteran” terdiri atas :

a.PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN “Veteran”;
b.PNS Kementerian lainnya sebagai dosen;
c.Pegawai Tetap Yayasan.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
(2)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat Jabatan Akademik dari Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
(3)Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan dan tenaga lainnya selain dosen.

Pasal 7

(1)Kenaikan pangkat diberikan melalui kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan.
(2)Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan.
(3)Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan fungsional Dosen.
(4)Jangka waktu kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan minimal 4 tahun, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional Dosen ditetapkan berdasarkan penilaian angka kredit yang sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan.
(5)Penetapan dalam jabatan fungsional Dosen oleh Menteri, setelah mendapatkan penilaian angka kredit yang ditentukan dalam jabatan Dosen oleh Mendiknas. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3657

Pasal 8

Pembinaan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja PNS Kemhan dpk UPN “Veteran” meliputi penghasilan, pemberian cuti, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman, pemberian tanda kehormatan, pemberian izin perkawinan/perceraian, pemberian bantuan uang muka perumahan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberian tali kasih, pemberian santunan asuransi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Masa penugasan PNS dpk UPN "Veteran" paling lama sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan.
(2)Bagi Dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan batas usia pensiun atas persetujuan Menteri.

Pasal 10

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi gaji pokok, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan.
(2)Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan Dosen serta tunjangan lainnya bagi yang berhak dibayarkan oleh dan dengan anggaran UPN “Veteran”.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/ 1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3653
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8.Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: 110/1995, 311/KMK.03/ 1995, KEP/06/VII/1995 tanggal 12 Juli 1995 tentang Ketentuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, yang di pekerjakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Pertahanan.
2.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara.
3.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 4
4.Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
5.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
6.Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi.
7.Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang selanjutnya disebut dengan UPN “Veteran” adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan.
9.Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN “Veteran” yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”.
10.Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” sebagai salah satu pengemban visi dan misi Kementerian Pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3655
(2)Tujuan Peraturan Menteri ini, agar setiap pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pertahanan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembinaan, pengelolaan, penyelenggara, koordinasi, pengawasan dan pemeriksaan, di lingkungan UPN “Veteran”.

Pasal 3

Nilai Dasar UPN “Veteran” meliputi :

a.sesanti “Widya Mwat Yasa”, adalah menuntut ilmu guna diabdikan kepada negara dengan hati yang suci bersih serta tulus dan ikhlas; dan
b.disiplin, kejuangan, dan kreativitas serta memiliki kesadaran bela negara.

Pasal 4

(1)UPN “Veteran” berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2)Asas-asas UPN “Veteran” meliputi :
1. a.asas kejelasan tujuan yaitu, setiap kegiatan UPN “Veteran” harus mempunyai tujuan yang mendukung visi dan misi Kementerian Pertahanan;
2. b.asas keterbukaan yaitu semua kegiatan bersifat transparan dan terbuka, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran;
3. c.asas kenusantaraan yaitu setiap kegiatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia;
4. d.asas Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi kegiatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya masyarakat;
5. e.asas keadilan yaitu setiap rencana dan kegiatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap civitas akademika. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.365 6

BAB II

PEMBINAAN UPN "VETERAN"

Pasal 5

Pegawai UPN “Veteran” terdiri atas :

a.PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN “Veteran”;
b.PNS Kementerian lainnya sebagai dosen;
c.Pegawai Tetap Yayasan.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
(2)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat Jabatan Akademik dari Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
(3)Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan dan tenaga lainnya selain dosen.

Pasal 7

(1)Kenaikan pangkat diberikan melalui kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan.
(2)Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan.
(3)Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan fungsional Dosen.
(4)Jangka waktu kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan minimal 4 tahun, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional Dosen ditetapkan berdasarkan penilaian angka kredit yang sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan.
(5)Penetapan dalam jabatan fungsional Dosen oleh Menteri, setelah mendapatkan penilaian angka kredit yang ditentukan dalam jabatan Dosen oleh Mendiknas. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3657

Pasal 8

Pasal 9

(1)Masa penugasan PNS dpk UPN "Veteran" paling lama sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan.
(2)Bagi Dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan batas usia pensiun atas persetujuan Menteri.

Pasal 10

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi gaji pokok, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan.
(2)Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan Dosen serta tunjangan lainnya bagi yang berhak dibayarkan oleh dan dengan anggaran UPN “Veteran”.