DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2012

Nomor: 8
Tahun: 2012
Ditetapkan: 24 Februari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Presiden

Menetapkan

menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai acuan dalam menyusun Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review ) 2011;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.359 2 menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN (STRATEGIC DEFENCE REVIEW) 2011.

Pasal 1

Menetapkan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi (enam) produk kebijakan yaitu:

a.Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah;
b.Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
c.Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
d.Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama;
e.Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara; dan
f.Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3593 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Presiden

Menetapkan

menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai acuan dalam menyusun Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review ) 2011;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.359 2 menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN (STRATEGIC DEFENCE REVIEW) 2011.

Pasal 1

Menetapkan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi (enam) produk kebijakan yaitu:

a.Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah;
b.Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
c.Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
d.Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama;
e.Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara; dan
f.Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.