DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2013

Nomor: 8
Tahun: 2013
Ditetapkan: 12 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada Kementerian Pertahanan berperan dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan karier pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IV/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertahanan sudah mengalami perubahan organisasi dan penyempurnaan dalam penataan jabatan dan kepangkatan sehingga perlu diganti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 2
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);
4.Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN TINGKAT KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3233

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Wakil Menteri selanjutnya disebut Wamen adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
4.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian.
6.Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
8.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
9.Tim Penilai Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan komisi kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 4
11.Pangkat adalah tingkat keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki kepegawaian yang didasarkan atas kualifikasi yang dimiliki seorang Pegawai.
12.Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terencana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai melalui lembaga pendidikan.
13.Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi pegawai dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan.
14.Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan pegawai berupa pemberian kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan, memperoleh pendidikan atau memperkaya pengalaman untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi.
15.Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai.
16.Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembinaan karier pegawai Kemhan dapat mencapai tingkat objektivitas yang optimal, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karier pegawai.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Baperjakat tingkat pusat di lingkungan Kemhan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
(2)Baperjakat tingkat Satker berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatker.

Pasal 4

Baperjakat di lingkungan Kemhan mempunyai tugas pokok:

a.memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3235
b.memberikan pertimbangan kepangkatan bagi pegawai (Prajurit TNI dan PNS) yang telah diangkat ke dalam jabatan di lingkungan Kemhan;
c.mengadakan sidang paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Baperjakat tingkat pusat;
d.memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional; dan
e.memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS Kemhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Baperjakat tingkat pusat Kemhan memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kemhan dan Universitas Pertahanan yang berada di bawah pembinaan Kemhan.

Pasal 6

Baperjakat Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang jabatan dan kepangkatan; dan
b.mengembangkan karier pegawai Kemhan, namun apabila belum ada pegawai yang memenuhi kriteria jabatan dapat mengusulkan pegawai dari kementerian/instansi lain dan Mabes TNI.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

(1)Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon I dan eselon II terdiri atas:
1. a.Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 6
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Irjen Kemhan;
  2. 2.Rektor Unhan;
  3. 3.Dirjen Kemhan;
  4. 4.Kabadan Kemhan; dan
  5. 5.Karoum Setjen Kemhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait.
(3)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon III terdiri atas:
1. a.Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Sesitjen Kemhan;
  2. 2.Sesditjen Kemhan;
  3. 3.Sesbadan Kemhan;
  4. 4.Kapus Kemhan;
  5. 5.Karoum Setjen Kemhan; dan
  6. 6.Karoum Unhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait.
(4)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon IV terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Sesitjen Kemhan;
  2. 2.Sesditjen Kemhan;
  3. 3.Sesbadan Kemhan;
  4. 4.Kapus Kemhan;
  5. 5.Karo Setjen Kemhan; dan
  6. 6.Karoum Unhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3237
(5)Sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan paling sedikit dihadiri oleh ketua, 3 (tiga) orang anggota dan sekretaris.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI dan PNS terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  2. 2.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  3. 3.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat TNI dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait.
(3)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan IV/a ke atas terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan;
  2. 2.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  3. 3.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  4. 4.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan, Paban VI/Binpers PNS Spers TNI dan kebutuhan instansi terkait.
(4)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan III/d ke bawah terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 8
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan;
  2. 2.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  3. 3.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  4. 4.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait.

Pasal 9

(1)Tiap Satker di lingkungan Kemhan membentuk Baperjakat tingkat Satker.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat Satker terdiri atas:
1. a.Kasatker sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Apabila diperlukan Kasatker lain yang terkait.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSYARATAN

Pasal 10

(1)Tata cara pengusulan pejabat struktural Kemhan dan pejabat setingkat di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.Sekjen mengusulkan 3 (tiga) orang calon pejabat struktural eselon I Kemhan dan/atau pejabat setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kemhan kepada Menteri melalui pertimbangan Wakil Menteri, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut:
  1. 1.pejabat struktural eselon I Kemhan setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan surat usulan kepada Presiden; dan
  2. 2.pejabat struktural di lingkungan Universitas Pertahanan: a) pejabat Rektor Universitas Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3239 b) pejabat lainnya setingkat eselon I dan eselon II terdiri atas: 1) unsur TNI setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan usul kepada Panglima TNI; dan 2) unsur PNS ditetapkan oleh Menteri.
2. b.Kasatker di lingkungan Kemhan dan Universitas Pertahanan mengusulkan kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Karopeg Setjen Kemhan untuk calon pejabat struktural, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut:
  1. 1.calon pejabat struktural eselon II di lingkungannya dan pejabat setingkat eselon II paling sedikit 3 (tiga) orang pada Universitas Pertahanan;
  2. 2.calon pejabat struktural eselon III di lingkungannya; dan
  3. 3.calon pejabat eselon IV yang telah disetujui sidang Baperjakat tingkat Satker, diusulkan penetapan pengangkatannya kepada Sekjen Kemhan untuk mendapatkan keputusan melalui sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan.
3. c.Karopeg Setjen Kemhan mengajukan usul kepada Sekjen Kemhan tentang penggantian pejabat struktural eselon II ke bawah beserta rangkaiannya di lingkungan Kemhan dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pegawai (Tour of Duty dan Tour of Area); dan
(2)Eselon jabatan struktural Kemhan bagi TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Eselon jabatan struktural Kemhan bagi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada Kementerian Pertahanan berperan dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan karier pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IV/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertahanan sudah mengalami perubahan organisasi dan penyempurnaan dalam penataan jabatan dan kepangkatan sehingga perlu diganti; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 2
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);
4.Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN TINGKAT KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3233

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Wakil Menteri selanjutnya disebut Wamen adalah pejabat yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
4.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang kepegawaian.
6.Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Kasubsatker adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
8.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
9.Tim Penilai Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan komisi kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 4
11.Pangkat adalah tingkat keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki kepegawaian yang didasarkan atas kualifikasi yang dimiliki seorang Pegawai.
12.Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terencana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai melalui lembaga pendidikan.
13.Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi pegawai dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan.
14.Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan pegawai berupa pemberian kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan, memperoleh pendidikan atau memperkaya pengalaman untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi.
15.Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai.
16.Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.

Pasal 2

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Baperjakat tingkat pusat di lingkungan Kemhan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
(2)Baperjakat tingkat Satker berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatker.

Pasal 4

Baperjakat di lingkungan Kemhan mempunyai tugas pokok:

a.memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3235
b.memberikan pertimbangan kepangkatan bagi pegawai (Prajurit TNI dan PNS) yang telah diangkat ke dalam jabatan di lingkungan Kemhan;
c.mengadakan sidang paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Baperjakat tingkat pusat;
d.memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional; dan
e.memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS Kemhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 6

Baperjakat Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang jabatan dan kepangkatan; dan
b.mengembangkan karier pegawai Kemhan, namun apabila belum ada pegawai yang memenuhi kriteria jabatan dapat mengusulkan pegawai dari kementerian/instansi lain dan Mabes TNI.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

(1)Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon I dan eselon II terdiri atas:
1. a.Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 6
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Irjen Kemhan;
  2. 2.Rektor Unhan;
  3. 3.Dirjen Kemhan;
  4. 4.Kabadan Kemhan; dan
  5. 5.Karoum Setjen Kemhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait.
(3)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon III terdiri atas:
1. a.Sekjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Karopeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Sesitjen Kemhan;
  2. 2.Sesditjen Kemhan;
  3. 3.Sesbadan Kemhan;
  4. 4.Kapus Kemhan;
  5. 5.Karoum Setjen Kemhan; dan
  6. 6.Karoum Unhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait.
(4)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan eselon IV terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Sesitjen Kemhan;
  2. 2.Sesditjen Kemhan;
  3. 3.Sesbadan Kemhan;
  4. 4.Kapus Kemhan;
  5. 5.Karo Setjen Kemhan; dan
  6. 6.Karoum Unhan.
4. d.anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3237
(5)Sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang jabatan paling sedikit dihadiri oleh ketua, 3 (tiga) orang anggota dan sekretaris.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI dan PNS terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan TNI terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  2. 2.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  3. 3.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat TNI dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait.
(3)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan IV/a ke atas terdiri atas:
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan;
  2. 2.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  3. 3.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  4. 4.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan, Paban VI/Binpers PNS Spers TNI dan kebutuhan instansi terkait.
(4)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat pusat Kemhan bidang kepangkatan PNS golongan III/d ke bawah terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.323 8
1. a.Karopeg Setjen Kemhan sebagai ketua merangkap anggota tetap;
2. b.Kabagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan sebagai sekretaris merangkap anggota tetap;
3. c.anggota tetap terdiri atas:
  1. 1.Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan;
  2. 2.Auditor Madya Bidang Umum Itjen Kemhan;
  3. 3.Kabagpam Roum Setjen Kemhan; dan
  4. 4.Kasubbag Kepangkatan Bagkarpeg Ropeg Setjen Kemhan;
4. d.anggota tidak tetap sesuai usul kenaikan pangkat dari satuan kerja di Kemhan dan kebutuhan instansi terkait.

Pasal 9

(1)Tiap Satker di lingkungan Kemhan membentuk Baperjakat tingkat Satker.
(2)Susunan keanggotaan Baperjakat tingkat Satker terdiri atas:
1. a.Kasatker sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan.
(3)Apabila diperlukan Kasatker lain yang terkait.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN DAN PERSYARATAN

Pasal 10

(1)Tata cara pengusulan pejabat struktural Kemhan dan pejabat setingkat di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.Sekjen mengusulkan 3 (tiga) orang calon pejabat struktural eselon I Kemhan dan/atau pejabat setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kemhan kepada Menteri melalui pertimbangan Wakil Menteri, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut:
  1. 1.pejabat struktural eselon I Kemhan setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan surat usulan kepada Presiden; dan
  2. 2.pejabat struktural di lingkungan Universitas Pertahanan: a) pejabat Rektor Universitas Pertahanan setelah mendapat persetujuan Menteri diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3239 b) pejabat lainnya setingkat eselon I dan eselon II terdiri atas: 1) unsur TNI setelah mendapat persetujuan Menteri, dibuatkan usul kepada Panglima TNI; dan 2) unsur PNS ditetapkan oleh Menteri.
2. b.Kasatker di lingkungan Kemhan dan Universitas Pertahanan mengusulkan kepada Sekjen Kemhan dengan tembusan Karopeg Setjen Kemhan untuk calon pejabat struktural, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut:
  1. 1.calon pejabat struktural eselon II di lingkungannya dan pejabat setingkat eselon II paling sedikit 3 (tiga) orang pada Universitas Pertahanan;
  2. 2.calon pejabat struktural eselon III di lingkungannya; dan
  3. 3.calon pejabat eselon IV yang telah disetujui sidang Baperjakat tingkat Satker, diusulkan penetapan pengangkatannya kepada Sekjen Kemhan untuk mendapatkan keputusan melalui sidang Baperjakat tingkat pusat Kemhan.
3. c.Karopeg Setjen Kemhan mengajukan usul kepada Sekjen Kemhan tentang penggantian pejabat struktural eselon II ke bawah beserta rangkaiannya di lingkungan Kemhan dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pegawai (Tour of Duty dan Tour of Area); dan
(2)Eselon jabatan struktural Kemhan bagi TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Eselon jabatan struktural Kemhan bagi PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.