DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan gugatan perdata melalui penanganan bersama diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengamanan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Penanganan Gugatan Perdata Aset Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 2 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGANAN GUGATAN PERDATA ASET TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Aset tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Negara yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Gugatan adalah tuntutan perkara perdata ke pengadilan.
4.Penggugat adalah pihak yang menggugat ke pengadilan.
5.Tergugat adalah pihak yang digugat di pengadilan.
6.Upaya hukum adalah hak Terguggat/Penggugat berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3803
7.Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
8.Mitra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Pihak Ketiga yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset.
9.Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
10.Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PBMN adalah Pengguna Barang Milik Negara yang memiliki kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
11.Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat KPBMN adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
12.Kepala Staf Angkatan selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PKPBMN adalah Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
14.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanganan gugatan perdata aset tanah dan/atau bangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Menteri Pertahanan selaku PBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik dengan bantuan Kuasa Pengguna Barang atau Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 4
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(2)Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku KPBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik dengan bantuan PKPBMN yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(3)Kepala Staf Angkatan selaku PKPBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik aset tanah dan/atau bangunan, yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di Pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Angkatan telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(4)Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat wajib.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN GUGATAN

Pasal 4

Objek gugatan terdiri atas:

a.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Kemhan;
b.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3805
c.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Markas Besar Angkatan.

Pasal 5

(1)Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Menteri dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
(2)Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
2. b.menyiapkan alat bukti:
  1. 1.mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Kemhan;
  2. 2.mencari dan menghadirkan saksi; dan
  3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
3. c.menyimpan salinan putusan:
  1. 1.asli salinan di Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
  2. 2.fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 6

Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti dengan:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 6
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Fasilitas Konstruksi Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7

Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Angkatan, Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti dengan:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Angkatan;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Angkatan; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut dan Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 8

(1)Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3807 Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
(2)Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mengadakan koordinasi dengan Kemhan, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
2. b.menyiapakan alat bukti:
  1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Kemhan;
  2. 2.menghadirkan saksi dari Kemhan; dan
  3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
3. c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
4. d.menyimpan salinan putusan:
  1. 1.asli salinan putusan disimpan di Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
  2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti:
1. 1.mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. 2.mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 8
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Fasilitas Konstruksi Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 10

Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Angkatan, Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Angkatan;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Angkatan; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri dan/atau Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut dan Dinas Hukum Angkatan Udara.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan gugatan perdata melalui penanganan bersama diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengamanan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGANAN GUGATAN PERDATA ASET TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Aset tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Negara yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3.Gugatan adalah tuntutan perkara perdata ke pengadilan.
4.Penggugat adalah pihak yang menggugat ke pengadilan.
5.Tergugat adalah pihak yang digugat di pengadilan.
6.Upaya hukum adalah hak Terguggat/Penggugat berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3803
7.Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara.
8.Mitra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah Pihak Ketiga yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset.
9.Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
10.Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PBMN adalah Pengguna Barang Milik Negara yang memiliki kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
11.Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat KPBMN adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
12.Kepala Staf Angkatan selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PKPBMN adalah Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai Pengguna Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
14.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanganan gugatan perdata aset tanah dan/atau bangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Menteri Pertahanan selaku PBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik dengan bantuan Kuasa Pengguna Barang atau Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 4
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(2)Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku KPBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik dengan bantuan PKPBMN yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(3)Kepala Staf Angkatan selaku PKPBMN bertanggung jawab antara lain:
1. a.mengamankan secara fisik aset tanah dan/atau bangunan, yang secara faktual menguasai aset tanah dan/atau bangunan;
2. b.mengamankan secara administrasi terhadap semua dokumen aset tanah dan/atau bangunan; dan
3. c.mengamankan secara hukum antara lain melalui penanganan terhadap gugatan yang timbul di Pengadilan atau melakukan gugatan dalam hal aset tanah dan/atau bangunan di lingkungan Angkatan telah dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.
(4)Pengamanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat wajib.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN GUGATAN

Pasal 4

Objek gugatan terdiri atas:

a.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Kemhan;
b.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3805
c.Aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris BMN Markas Besar Angkatan.

Pasal 5

(1)Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Menteri dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
(2)Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
2. b.menyiapkan alat bukti:
  1. 1.mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Kemhan;
  2. 2.mencari dan menghadirkan saksi; dan
  3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
3. c.menyimpan salinan putusan:
  1. 1.asli salinan di Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
  2. 2.fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 6

Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti dengan:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 6
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Fasilitas Konstruksi Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7

Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Angkatan, Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti dengan:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Angkatan;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Angkatan; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut dan Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 8

(1)Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3807 Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
(2)Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.mengadakan koordinasi dengan Kemhan, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
2. b.menyiapakan alat bukti:
  1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Kemhan;
  2. 2.menghadirkan saksi dari Kemhan; dan
  3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
3. c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
4. d.menyimpan salinan putusan:
  1. 1.asli salinan putusan disimpan di Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
  2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti:
1. 1.mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
2. 2.mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.380 8
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Fasilitas Konstruksi Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 10

Dalam hal Panglima Tentara Nasional Indonesia selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Kuasa Hukum menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.mengadakan koordinasi dengan Markas Besar Angkatan, Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan aset tanah dan/atau bangunan objek gugatan;
b.menyiapkan alat bukti:
1. 1.meminjam/meminta bukti-bukti surat yang tersimpan di Markas Besar Angkatan;
2. 2.menghadirkan saksi dari Markas Besar Angkatan; dan
3. 3.dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
c.dalam rangka mengamankan aset tanah dan/atau bangunan, Menteri dan/atau Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi sebagai pihak atas gugatan yang sedang berlangsung;
d.menyimpan salinan putusan:
1. 1.asli salinan putusan disimpan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
2. 2.fotokopi salinan putusan disimpan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut dan Dinas Hukum Angkatan Udara.