DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan diperlukan pengaturan sebagai acuan pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.798 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191);
3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);
7.Keputusan Pre MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
2.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. www.peraturan.go.id 2018, No.798
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
6.Pejabat Fungsional Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan.
7.Tim Penyelenggara Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh unit organisasi penyelenggara Uji Kompetensi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8.Peserta Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
9.Tim Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang duduk dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dibentuk untuk menguji peserta Uji Kompetensi dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi.
10.Tim Pelaksana Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. www.peraturan.go.id 2018, No.798
13.Portofolio adalah laporan lengkap kecakapan Pejabat Fungsional Kesehatan sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

UJI KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi PNS Kemhan dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penyelenggara Uji Kompetensi;
2. b.Tim Uji Kompetensi; dan
3. c.Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Peserta Uji Kompetensi.

Pasal 3

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di lingkungan:

a.Kemhan; dan
b.TNI.

Pasal 4

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.798
(2)Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di:

a.Pusat Kesehatan TNI;
b.Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
c.Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
d.Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Pasal 6

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI.
(2)Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
(3)Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI diselenggarakan di rumah sakit yang ditunjuk.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

Pasal 7

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
(2)Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. www.peraturan.go.id 2018, No.798
(3)Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pasal 8

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.
(2)Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan.
(3)Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Pasal 9

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
(2)Uji Kompetensi di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito.
(3)Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2018, No.798 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

Setiap anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.membuat rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi;
b.membentuk kepanitiaan atau sekretariat penyelenggara Uji Kompetensi;
c.membuat surat permohonan pengiriman Tim Uji Kompetensi kepada Tim Pelaksana Uji Kompetensi;
d.menginformasikan maksud dan tujuan Uji Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Kesehatan;
e.mengidentifikasi jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang layak ikut Uji Kompetensi;
f.menerima password dan menjadi admin data online dari Kementerian Kesehatan sehingga dapat memverifikasi data online calon Peserta Uji Kompetensi;
g.memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi, termasuk dalam menyiapkan fasilitas, dukungan akomodasi, makan, snack, honor penguji, pendukung, dan sumber daya lain yang dibutuhkan;
h.pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
i.membuat berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
j.memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2018, No.798

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan diperlukan pengaturan sebagai acuan pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191);
3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);
7.Keputusan Pre MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
2.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. www.peraturan.go.id 2018, No.798
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
6.Pejabat Fungsional Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan.
7.Tim Penyelenggara Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh unit organisasi penyelenggara Uji Kompetensi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8.Peserta Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
9.Tim Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang duduk dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dibentuk untuk menguji peserta Uji Kompetensi dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi.
10.Tim Pelaksana Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12.Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. www.peraturan.go.id 2018, No.798
13.Portofolio adalah laporan lengkap kecakapan Pejabat Fungsional Kesehatan sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

UJI KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi PNS Kemhan dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penyelenggara Uji Kompetensi;
2. b.Tim Uji Kompetensi; dan
3. c.Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Peserta Uji Kompetensi.

Pasal 3

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di lingkungan:

a.Kemhan; dan
b.TNI.

Pasal 4

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan. www.peraturan.go.id 2018, No.798
(2)Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di:

a.Pusat Kesehatan TNI;
b.Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
c.Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
d.Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Pasal 6

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI.
(2)Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
(3)Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI diselenggarakan di rumah sakit yang ditunjuk.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

Pasal 7

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
(2)Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. www.peraturan.go.id 2018, No.798
(3)Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pasal 8

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.
(2)Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan.
(3)Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Pasal 9

(1)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
(2)Uji Kompetensi di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito.
(3)Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2018, No.798 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
(4)Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

Setiap anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.membuat rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi;
b.membentuk kepanitiaan atau sekretariat penyelenggara Uji Kompetensi;
c.membuat surat permohonan pengiriman Tim Uji Kompetensi kepada Tim Pelaksana Uji Kompetensi;
d.menginformasikan maksud dan tujuan Uji Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Kesehatan;
e.mengidentifikasi jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang layak ikut Uji Kompetensi;
f.menerima password dan menjadi admin data online dari Kementerian Kesehatan sehingga dapat memverifikasi data online calon Peserta Uji Kompetensi;
g.memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi, termasuk dalam menyiapkan fasilitas, dukungan akomodasi, makan, snack, honor penguji, pendukung, dan sumber daya lain yang dibutuhkan;
h.pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
i.membuat berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
j.memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2018, No.798