DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan 2021, No.847 di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.
(2)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.Kebijakan pertahanan; dan 2021, No.847
2. b.rencana pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.
(3)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan;
2. b.pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan; dan
3. c.pelaporan kegiatan Litbang Alpalhan.

Pasal 3

(1)Perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
2. b.perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan
2. b.penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan; dan
3. c.penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan.
(3)Perencanaan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan Pelaksana Litbang Alpalhan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.judul; 2021, No.847
2. b.naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan; dan
3. c.rencana kebutuhan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan untuk pengajuan perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(3)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka menengah diajukan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun ke-5 (lima) dari program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan.
(4)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka pendek diajukan paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berjalan sebelum kegiatan Litbang Alpalhan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan untuk menentukan:
1. a.program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
2. b.program kegiatan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(2)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(3)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keluaran atau output Litbang berupa First Article; dan
2. b.sasaran kegiatan yaitu tersedianya First Article Alpalhan yang sesuai dengan Standar Alpalhan atau Operational Requirement dan Spesifikasi Teknis yang 2021, No.847 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(4)Program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disetujui oleh Menteri.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

a.tahap persiapan;
b.tahap pelaksanaan; dan
c.tahap pengakhiran.

Pasal 8

(1)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyiapan komponen Litbang Alpalhan oleh pelaksana sebelum diadakannya pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
2. b.Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI;
3. c.Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
4. d.Lembaga, Pusat dan Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Litbang Alpalhan.
(3)Komponen litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 2021, No.847
1. a.sumber daya manusia Peneliti:
2. b.sumber daya manusia Perekayasa;
3. c.laboratorium dan alat peralatan laboratorium; dan
4. d.fasilitas pendukung.

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.kemampuan;
2. b.latar belakang penugasan di bidang Litbang Alpalhan;
3. c.potensi untuk berkembang; dan
4. d.diarahkan pada penugasan Litbang Alpalhan.
(2)Persyaratan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memiliki:
1. a.kualifikasi Peneliti oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
2. b.sertifikasi Peneliti oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.kemampuan;
2. b.latar belakang penugasan di bidang perekayasa;
3. c.potensi untuk berkembang; atau
4. d.diarahkan pada penugasan perekayasa.
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber daya manusia Perekayasa harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang meliputi:
1. a.kualifikasi Perekayasa oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
2. b.sertifikasi Perekayasa oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2021, No.847

Pasal 11

Laboratorium dan alat peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memenuhi standardisasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.
(2)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.Kebijakan pertahanan; dan 2021, No.847
2. b.rencana pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.
(3)Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan;
2. b.pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan; dan
3. c.pelaporan kegiatan Litbang Alpalhan.

Pasal 3

(1)Perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
2. b.perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan
2. b.penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan; dan
3. c.penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan.
(3)Perencanaan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan Pelaksana Litbang Alpalhan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.judul; 2021, No.847
2. b.naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan; dan
3. c.rencana kebutuhan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan untuk pengajuan perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(3)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka menengah diajukan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun ke-5 (lima) dari program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan.
(4)Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka pendek diajukan paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berjalan sebelum kegiatan Litbang Alpalhan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan untuk menentukan:
1. a.program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
2. b.program kegiatan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
(2)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(3)Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.keluaran atau output Litbang berupa First Article; dan
2. b.sasaran kegiatan yaitu tersedianya First Article Alpalhan yang sesuai dengan Standar Alpalhan atau Operational Requirement dan Spesifikasi Teknis yang 2021, No.847 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(4)Program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disetujui oleh Menteri.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

a.tahap persiapan;
b.tahap pelaksanaan; dan
c.tahap pengakhiran.

Pasal 8

(1)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyiapan komponen Litbang Alpalhan oleh pelaksana sebelum diadakannya pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
2. b.Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI;
3. c.Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
4. d.Lembaga, Pusat dan Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Litbang Alpalhan.
(3)Komponen litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 2021, No.847
1. a.sumber daya manusia Peneliti:
2. b.sumber daya manusia Perekayasa;
3. c.laboratorium dan alat peralatan laboratorium; dan
4. d.fasilitas pendukung.

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.kemampuan;
2. b.latar belakang penugasan di bidang Litbang Alpalhan;
3. c.potensi untuk berkembang; dan
4. d.diarahkan pada penugasan Litbang Alpalhan.
(2)Persyaratan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memiliki:
1. a.kualifikasi Peneliti oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
2. b.sertifikasi Peneliti oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.kemampuan;
2. b.latar belakang penugasan di bidang perekayasa;
3. c.potensi untuk berkembang; atau
4. d.diarahkan pada penugasan perekayasa.
(2)Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber daya manusia Perekayasa harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang meliputi:
1. a.kualifikasi Perekayasa oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
2. b.sertifikasi Perekayasa oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2021, No.847

Pasal 11

Laboratorium dan alat peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memenuhi standardisasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008