DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 83 Tahun 2014

Nomor: 83
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI, perlu diubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014; 2014, No.1888 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2014, No.1888 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara.
2.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4.Pejabat Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI.
6.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7.Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
9.Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
10.Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah Kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
11.Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan ke Dalam Negeri dan atau ketempat tujuan ke Luar Negeri 2014, No.1888 4
12.Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
13.Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri.
14.Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
15.Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
16.Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17.Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar Negeri.
18.Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
19.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
20.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22.Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
23.Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas penyelenggaraan yang berkaitan dengan Kemhan dan TNI. 2014, No.1888 5

Pasal 3

(1)Perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan:
1. a.memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
2. b.berdasarkan SPPD.
(2)Pegawai Perjalanan dinas Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pegawai Negeri; dan
3. c.Pegawai Tidak Tetap.
(3)Perjalanan dinas luar negeri selain dilaksanakan oleh pegawai Kemhan dan TNI dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b.Perjalanan Dinas Pindah.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri;
2. b.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri;
3. c.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau
4. d.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri 2014, No.1888 6 dilanjutkan ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri.
(2)Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
1. a.mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
2. b.mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang;
3. c.menjemput atau mengantar jenazah Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
4. d.mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
5. e.melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
6. f.mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
7. g.mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
8. h.mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis.

Pasal 6

(1)Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh izin dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri dan/atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, izin Perjalanan Dinas Jabatan diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2014, No.1888 7
(2)Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dari wilayah Indonesia, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia.
(3)Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan antar wilayah/negara di luar negeri, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri.
(4)Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada Surat Perintah.
(5)Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh:
1. a.atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
2. b.dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
(2)Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain harus memperoleh Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)Perjalanan Dinas Pindah merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah dari Pejabat yang berwenang dalam rangka:
1. a.penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
2. b.penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya; atau
3. c.penarikan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas 2014, No.1888 8 tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah dalam negeri.
(2)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan;
2. b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
3. d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3)Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang pengasuh anak atas biaya negara.
(4)Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat tujuan pindah di dalam negeri.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI, perlu diubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014; 2014, No.1888 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2014, No.1888 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara.
2.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4.Pejabat Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI.
6.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7.Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
9.Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
10.Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah Kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
11.Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan ke Dalam Negeri dan atau ketempat tujuan ke Luar Negeri 2014, No.1888 4
12.Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
13.Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri.
14.Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
15.Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
16.Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17.Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar Negeri.
18.Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
19.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
20.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22.Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
23.Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan:
1. a.memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
2. b.berdasarkan SPPD.
(2)Pegawai Perjalanan dinas Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pegawai Negeri; dan
3. c.Pegawai Tidak Tetap.
(3)Perjalanan dinas luar negeri selain dilaksanakan oleh pegawai Kemhan dan TNI dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b.Perjalanan Dinas Pindah.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri;
2. b.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri;
3. c.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau
4. d.Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri 2014, No.1888 6 dilanjutkan ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri.
(2)Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
1. a.mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
2. b.mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang;
3. c.menjemput atau mengantar jenazah Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
4. d.mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
5. e.melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
6. f.mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
7. g.mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
8. h.mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis.

Pasal 6

(1)Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh izin dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri dan/atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, izin Perjalanan Dinas Jabatan diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2014, No.1888 7
(2)Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dari wilayah Indonesia, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia.
(3)Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan antar wilayah/negara di luar negeri, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri.
(4)Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada Surat Perintah.
(5)Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh:
1. a.atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
2. b.dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
(2)Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain harus memperoleh Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)Perjalanan Dinas Pindah merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah dari Pejabat yang berwenang dalam rangka:
1. a.penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;
2. b.penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya; atau
3. c.penarikan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas 2014, No.1888 8 tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah dalam negeri.
(2)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan;
2. b.anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
3. d.anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3)Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang pengasuh anak atas biaya negara.
(4)Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat tujuan pindah di dalam negeri.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 83 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014