DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014

Nomor: 85
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2014, No.2109 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG BERTUGAS DI LUAR INSTITUSI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tenaga yang dimiliki Prajurit TNI karena kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus melalui izin praktik profesi maupun penugasan.
2.Penugasan adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri tanpa dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya.
3.Praktik profesi adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri harus dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya.
4.Surat Izin Praktik Profesi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi profesi kepada tenaga profesi yang akan menjalankan praktik sesuai dengan profesinya dan memenuhi persyaratan.
5.Kompetensi khusus adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 2014, No.2109 3
7.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
9.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
10.Instansi Pemerintah adalah satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah.
11.Instansi non Pemerintah adalah organisasi atau perusahaan swasta yang berbadan hukum.
12.Pembina profesi adalah badan atau lembaga yang membina dan bertindak profesional kepada suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik.
13.Pejabat yang berwenang adalah pejabat struktural di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas:

a.Panglima Komando Utama TNI.
b.Kepala Badan Pelaksana Pusat.
c.Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dan
d.Komandan Detasemen Markas Markas Besar TNI.
1. 14.Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
2. 15.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas TNI atau Markas Besar Angkatan.
3. 16.Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Ropeg Setjen Kemhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Setjen yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pembinaan kepegawaian Kemhan serta pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
4. 17.Detasemen Markas Mabes TNI yang selanjutnya disebut Denma Mabes TNI adalah unsur pelayanan yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI. 2014, No.2109 4

BAB II

TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari:

a.Instansi Pemerintah;
b.Instansi non Pemerintah; dan/atau
c.Mandiri.

Pasal 3

(1)Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.tenaga profesi penerbangan;
2. b.tenaga profesi pelayaran;
3. c.tenaga profesi pendidik;
4. d.tenaga profesi medis;
5. e.tenaga profesi para medis;
6. f.tenaga profesi kefarmasian; dan
7. g.tenaga profesi psikolog.
(2)Tenaga profesi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pilot;
2. b.mekanik pesawat udara;
3. c.pramugari/pramugara;
4. d.pengatur lalulintas udara; dan
5. e.parkir pesawat.
(3)Tenaga profesi pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.nakhoda;
2. b.mekanik mesin;
3. c.navigator;
4. d.telekomunikasi pelayaran; dan
5. e.nautika. 2014, No.2109 5
(4)Tenaga profesi lainnya yang memiliki sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang melaksanakan penugasan profesi di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki izin tertulis penugasan profesi.
(2)Izin tertulis penugasan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan atau TNI.

Pasal 5

(1)Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang melaksanakan praktik di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki Surat Izin Praktik Profesi. 2) Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga profesi Prajurit TNI wajib memiliki:
1. a.Surat Tanda Registrasi sesuai profesi yang masih berlaku;
2. b.tempat praktik; dan
3. c.rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 6

(1)Tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI mempunyai hak:
1. a.memperoleh perlindungan dan/atau bantuan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
2. b.bekerja sesuai standar;
3. c.menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
4. d.memperoleh informasi yang lengkap tentang profesi yang dijalaninya;
5. e.menjadi anggota perhimpunan profesi; dan
6. f.hak-hak lain sesuai profesi yang dijalani.
(2)Tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar Kemhan dan TNI mempunyai kewajiban:
1. a.menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial; 2014, No.2109 6
2. b.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan suku, agama, ras dan golongan; dan
4. d.menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya sesuai aturan profesi yang dijalani.

BAB III

PROSEDUR PENUGASAN ATAU PRAKTIK

Pasal 7

Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik sebagai tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.diizinkan atau disetujui oleh Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja;
2. b.memiliki keahlian atau kompetensi khusus;
3. c.memiliki pengalaman sebagai tenaga profesi yang dipersyaratkan;
4. d.berkelakuan baik selama berdinas di Kemhan atau TNI; dan
5. e.sehat jasmani dan rohani.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.telah berdinas sebagai prajurit TNI minimal 5 (lima) tahun;
2. b.selama melaksanakan penugasan atau praktik tidak mengganggu dinas di institusi Kemhan atau TNI;
3. c.memiliki jenjang pendidikan umum minimal SLTA di bidangnya;
4. d.dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kemhan atau TNI;
5. e.surat izin berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang; dan
6. f.memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan profesinya yang dibutuhkan oleh pengguna. 2014, No.2109 7

Pasal 9

(1)Tenaga profesi prajurit TNI yang akan melaksanakan penugasan atau praktik profesi membuat permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi kepada Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pangkotama TNI atau Kabalakpus atau Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI.
(3)Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI mengeluarkan surat izin penugasan atau surat izin praktik profesi.
(4)Surat izin penugasan atau Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Asisten Personel Panglima TNI dan Asisten Personel Angkatan.

Pasal 10

Tempat pelaksanaan penugasan atau praktik tenaga profesi prajurit TNI meliputi:

a.Instansi Pemerintah;
b.Instansi non Pemerintah; dan/atau
c.praktik secara mandiri.

Pasal 11

Waktu pemberian penugasan atau praktik profesi bagi Prajurit TNI dilaksanakan di luar jam dinas atau sesuai waktu penugasan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pangkotama TNI atau Kabalakpus atau Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2014, No.2109 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG BERTUGAS DI LUAR INSTITUSI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tenaga yang dimiliki Prajurit TNI karena kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus melalui izin praktik profesi maupun penugasan.
2.Penugasan adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri tanpa dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya.
3.Praktik profesi adalah rangkaian kegiatan tenaga profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mendapat izin dari atasannya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi Pemerintah, instansi non Pemerintah dan mandiri harus dilengkapi surat izin praktik dari organisasi profesinya.
4.Surat Izin Praktik Profesi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi profesi kepada tenaga profesi yang akan menjalankan praktik sesuai dengan profesinya dan memenuhi persyaratan.
5.Kompetensi khusus adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait dengan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. 2014, No.2109 3
7.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
9.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
10.Instansi Pemerintah adalah satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah.
11.Instansi non Pemerintah adalah organisasi atau perusahaan swasta yang berbadan hukum.
12.Pembina profesi adalah badan atau lembaga yang membina dan bertindak profesional kepada suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik.
13.Pejabat yang berwenang adalah pejabat struktural di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas:

a.Panglima Komando Utama TNI.
b.Kepala Badan Pelaksana Pusat.
c.Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dan
d.Komandan Detasemen Markas Markas Besar TNI.
1. 14.Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
2. 15.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas TNI atau Markas Besar Angkatan.
3. 16.Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Ropeg Setjen Kemhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Setjen yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pembinaan kepegawaian Kemhan serta pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
4. 17.Detasemen Markas Mabes TNI yang selanjutnya disebut Denma Mabes TNI adalah unsur pelayanan yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI. 2014, No.2109 4

BAB II

TENAGA PROFESI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

a.Instansi Pemerintah;
b.Instansi non Pemerintah; dan/atau
c.Mandiri.

Pasal 3

(1)Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.tenaga profesi penerbangan;
2. b.tenaga profesi pelayaran;
3. c.tenaga profesi pendidik;
4. d.tenaga profesi medis;
5. e.tenaga profesi para medis;
6. f.tenaga profesi kefarmasian; dan
7. g.tenaga profesi psikolog.
(2)Tenaga profesi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pilot;
2. b.mekanik pesawat udara;
3. c.pramugari/pramugara;
4. d.pengatur lalulintas udara; dan
5. e.parkir pesawat.
(3)Tenaga profesi pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.nakhoda;
2. b.mekanik mesin;
3. c.navigator;
4. d.telekomunikasi pelayaran; dan
5. e.nautika. 2014, No.2109 5
(4)Tenaga profesi lainnya yang memiliki sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang melaksanakan penugasan profesi di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki izin tertulis penugasan profesi.
(2)Izin tertulis penugasan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kemhan atau TNI.

Pasal 5

(1)Setiap tenaga profesi prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang melaksanakan praktik di luar Institusi Kemhan dan TNI wajib memiliki Surat Izin Praktik Profesi. 2) Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga profesi Prajurit TNI wajib memiliki:
1. a.Surat Tanda Registrasi sesuai profesi yang masih berlaku;
2. b.tempat praktik; dan
3. c.rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 6

(1)Tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI mempunyai hak:
1. a.memperoleh perlindungan dan/atau bantuan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
2. b.bekerja sesuai standar;
3. c.menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
4. d.memperoleh informasi yang lengkap tentang profesi yang dijalaninya;
5. e.menjadi anggota perhimpunan profesi; dan
6. f.hak-hak lain sesuai profesi yang dijalani.
(2)Tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar Kemhan dan TNI mempunyai kewajiban:
1. a.menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial; 2014, No.2109 6
2. b.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan suku, agama, ras dan golongan; dan
4. d.menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya sesuai aturan profesi yang dijalani.

BAB III

PROSEDUR PENUGASAN ATAU PRAKTIK

Pasal 7

Prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik sebagai tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.diizinkan atau disetujui oleh Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja;
2. b.memiliki keahlian atau kompetensi khusus;
3. c.memiliki pengalaman sebagai tenaga profesi yang dipersyaratkan;
4. d.berkelakuan baik selama berdinas di Kemhan atau TNI; dan
5. e.sehat jasmani dan rohani.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.telah berdinas sebagai prajurit TNI minimal 5 (lima) tahun;
2. b.selama melaksanakan penugasan atau praktik tidak mengganggu dinas di institusi Kemhan atau TNI;
3. c.memiliki jenjang pendidikan umum minimal SLTA di bidangnya;
4. d.dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kemhan atau TNI;
5. e.surat izin berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang; dan
6. f.memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan profesinya yang dibutuhkan oleh pengguna. 2014, No.2109 7

Pasal 9

(1)Tenaga profesi prajurit TNI yang akan melaksanakan penugasan atau praktik profesi membuat permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi kepada Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan izin penugasan atau permohonan izin praktik profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pangkotama TNI atau Kabalakpus atau Karopeg Setjen Kemhan atau Dandenma Mabes TNI.
(3)Pangkotama TNI, Kabalakpus, Karopeg Setjen Kemhan dan Dandenma Mabes TNI mengeluarkan surat izin penugasan atau surat izin praktik profesi.
(4)Surat izin penugasan atau Surat Izin Praktik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Asisten Personel Panglima TNI dan Asisten Personel Angkatan.

Pasal 10

Tempat pelaksanaan penugasan atau praktik tenaga profesi prajurit TNI meliputi:

a.Instansi Pemerintah;
b.Instansi non Pemerintah; dan/atau
c.praktik secara mandiri.