DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2013

Nomor: 9
Tahun: 2013
Ditetapkan: 20 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam Peraturan Menteri;
c.bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 2

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011 – 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERAPAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disebut Hukum Humaniter adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.
2.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3.Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
4.Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
5.Kementerian Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3243
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(2)Kebijakan Menteri Pertahanan dalam penyelenggaraan Hukum Humaniter dan Hukum HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.agar seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai persepsi yang sama mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM;
2. b.agar program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien; dan
3. c.agar strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM mudah dipahami prajurit maupun komandan.

Pasal 3

Penerapan Hukum Humaniter harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip:

a.kemanusiaan (Humanity);
b.kepentingan Militer (Military Necessity);
c.penderitaan yang tidak perlu (Unnecessary Suffering);
d.keseimbangan (Proporsionality); dan
e.pembedaan (Distinction).

Pasal 4

(1)Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hukum Humaniter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan dalam 2 (dua) konferensi Perdamaian Internasional pada Tahun 1899 dan Tahun 1907; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 4
b.Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang terdiri atas:
1. 1.Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka dan Sakit dalam Pertempuran Darat;
2. 2.Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam di Laut;
3. 3.Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang; dan
4. 4.Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.
c.San Remo Manual tentang Hukum Perang di Laut (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea) 1994;
d.Pedoman dan Petunjuk Manual untuk Militer tentang Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata (Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict) ICRC/UNGA 1994;
e.Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya Tahun 1999 (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction ) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006; dan
f.Hukum Kebiasaan Internasional yaitu konvensi-konvensi internasional tentang Hukum Humaniter yang telah diterima sebagai hukum dan diterapkan oleh masyarakat internasional.

Pasal 6

(1)Hukum HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional termasuk konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi.
(2)Konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diantaranya:
1. a.Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. b.Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3245
3. c.Kovenan Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4. d.Kovenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5. e.Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6. f.Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) Tahun 1990;
7. g.Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 Tahun 1988 tentang Etika Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
8. h.Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
9. i.Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan;
10. j.Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan (“Tokyo Rule”);
11. k.Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
12. l.Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun1985;
13. m.Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
14. n.Deklarasi Pembela HAM Tahun 1989;
15. o.Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989);
16. p.Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Prinsiple and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Basic Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005;
17. q.Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 6
18. r.Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) yang telah disahkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

Pasal 7

Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui:

a.produk strategis Kementerian Pertahanan;
b.pendidikan; dan
c.pelatihan.

Pasal 8

(1)Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan TNI dilaksanakan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
(2)Penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.doktrin;
2. b.pendidikan; dan
3. c.pelatihan.
(3)Penerapan Hukum Humaniter dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
1. a.Operasi Militer Perang (OMP); dan
2. b.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang meliputi:
  1. 1.operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. 2.operasi mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. 3.operasi mengatasi aksi terrorisme; dan
  4. 4.melaksanakan tugas perdamaian dunia.
(4)Penerapan Hukum HAM dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
1. a.Operasi Militer Perang (OMP); dan
2. b.Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3247

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam Peraturan Menteri;
c.bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 2

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011 – 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERAPAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disebut Hukum Humaniter adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.
2.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3.Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
4.Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
5.Kementerian Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3243
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(2)Kebijakan Menteri Pertahanan dalam penyelenggaraan Hukum Humaniter dan Hukum HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.agar seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai persepsi yang sama mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM;
2. b.agar program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien; dan
3. c.agar strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM mudah dipahami prajurit maupun komandan.

Pasal 3

Penerapan Hukum Humaniter harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip:

a.kemanusiaan (Humanity);
b.kepentingan Militer (Military Necessity);
c.penderitaan yang tidak perlu (Unnecessary Suffering);
d.keseimbangan (Proporsionality); dan
e.pembedaan (Distinction).

Pasal 4

(1)Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hukum Humaniter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan dalam 2 (dua) konferensi Perdamaian Internasional pada Tahun 1899 dan Tahun 1907; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 4
b.Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang terdiri atas:
1. 1.Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka dan Sakit dalam Pertempuran Darat;
2. 2.Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam di Laut;
3. 3.Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang; dan
4. 4.Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.
c.San Remo Manual tentang Hukum Perang di Laut (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea) 1994;
d.Pedoman dan Petunjuk Manual untuk Militer tentang Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata (Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict) ICRC/UNGA 1994;
e.Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya Tahun 1999 (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction ) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006; dan
f.Hukum Kebiasaan Internasional yaitu konvensi-konvensi internasional tentang Hukum Humaniter yang telah diterima sebagai hukum dan diterapkan oleh masyarakat internasional.

Pasal 6

(1)Hukum HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional termasuk konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi.
(2)Konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diantaranya:
1. a.Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. b.Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3245
3. c.Kovenan Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4. d.Kovenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5. e.Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6. f.Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) Tahun 1990;
7. g.Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 Tahun 1988 tentang Etika Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
8. h.Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
9. i.Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan;
10. j.Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan (“Tokyo Rule”);
11. k.Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
12. l.Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun1985;
13. m.Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
14. n.Deklarasi Pembela HAM Tahun 1989;
15. o.Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989);
16. p.Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Prinsiple and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Basic Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005;
17. q.Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.324 6
18. r.Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict) yang telah disahkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

Pasal 7

Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui:

a.produk strategis Kementerian Pertahanan;
b.pendidikan; dan
c.pelatihan.

Pasal 8

(1)Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan TNI dilaksanakan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
(2)Penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.doktrin;
2. b.pendidikan; dan
3. c.pelatihan.
(3)Penerapan Hukum Humaniter dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
1. a.Operasi Militer Perang (OMP); dan
2. b.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang meliputi:
  1. 1.operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. 2.operasi mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. 3.operasi mengatasi aksi terrorisme; dan
  4. 4.melaksanakan tugas perdamaian dunia.
(4)Penerapan Hukum HAM dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
1. a.Operasi Militer Perang (OMP); dan
2. b.Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3247