DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang merupakan jabatan karier bagi pegawai Kementerian Pertahanan, dibutuhkan persyaratan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan spesifikasinya;
c.bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai Kemhan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat berjalan sesuai dengan kualifikasinya, perlu adanya pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2015, No.1847
e.bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); www.peraturan.go.id 2015, No.1847 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
4.Lembaga Penyelenggara Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
5.Peserta Diklat adalah Pegawai Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan serta pegawai dari Instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat dilingkungan Kementerian Pertahanan.
6.Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat dan diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1847

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DIKLAT

Pasal 2

(1)Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat berdasarkan strategi Diklat yang mencakup perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan atau sasaran pendidikan.
(2)Strategi Diklat ditetapkan secara periodik oleh Sekjen Kemhan atas masukan dari Kabadiklat Kemhan.
(3)Strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana strategis;
2. b.keterkaitan tugas dengan Satker/Subsatker;
3. c.kompleksitas dan tantangan tugas;
4. d.kapasitas Diklat dan tenaga kependidikan; dan
5. e.hasil evaluasi Diklat.
(4)Pelaksanaan strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terlaksana bila didukung oleh:
1. a.peningkatan manajemen Diklat;
2. b.kualitas tenaga Diklat;
3. c.anggaran; dan
4. d.sarana dan prasarana Diklat.

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, dan rencana strategis Kemhan.

Pasal 4

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.analisis kebutuhan Diklat;
b.perumusan tujuan; www.peraturan.go.id 2015, No.1847
c.perencanaan kurikulum; dan
d.program Diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 5

Kebijakan Diklat meliputi:

a.Diklat merupakan bagian Integral dari sistem pembinaan pegawai;
b.Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier pegawai;
c.Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat;
d.Diklat mengacu kepada keilmuan yang berpengaruh langsung terhadap fungsi pertahanan negara;
e.Diklat diarahkan untuk mempersiapkan pegawai agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf; dan
f.Kurikulum Bela Negara merupakan Kurikulum wajib di Pusdiklat Badiklat Kemhan.

Pasal 6

Menteri dapat memberhentikan atau menunda peserta Diklat berdasarkan:

a.kepentingan Dinas;
b.pertimbangan penyelenggara Diklat bahwa peserta Diklat dinilai tidak menunjukkan kemajuan atau dinilai tidak akan mampu menyelesaikan Diklatnya; dan
c.pertimbangan lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1847

BAB III

JENIS DIKLAT

Pasal 7

Jenis Diklat terdiri dari:

a.Diklat Prajabatan;
b.Diklat dalam Jabatan; dan
c.Diklat diluar Jabatan.

Pasal 8

(1)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Diklat yang wajib diikuti Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membentuk PNS yang profesional yang karakternya dibentuk oleh nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS, pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 9

(1)Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Diklat dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
(2)Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Diklat Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklatpim;
2. b.Diklat Fungsional;
3. c.Diklat Teknis;

Pasal 10

(1)Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai www.peraturan.go.id 2015, No.1847 dengan jenjang jabatan struktural terdiri dari:
1. a.Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV;
2. b.Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III;
3. c.Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon II; dan
4. d.Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan strukturaleselon I.
(2)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
(3)Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang merupakan jabatan karier bagi pegawai Kementerian Pertahanan, dibutuhkan persyaratan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan spesifikasinya;
c.bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai Kemhan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat berjalan sesuai dengan kualifikasinya, perlu adanya pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;
d.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2015, No.1847
e.bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592); www.peraturan.go.id 2015, No.1847 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
4.Lembaga Penyelenggara Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
5.Peserta Diklat adalah Pegawai Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan serta pegawai dari Instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat dilingkungan Kementerian Pertahanan.
6.Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat dan diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1847

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DIKLAT

Pasal 2

(1)Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat berdasarkan strategi Diklat yang mencakup perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan atau sasaran pendidikan.
(2)Strategi Diklat ditetapkan secara periodik oleh Sekjen Kemhan atas masukan dari Kabadiklat Kemhan.
(3)Strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana strategis;
2. b.keterkaitan tugas dengan Satker/Subsatker;
3. c.kompleksitas dan tantangan tugas;
4. d.kapasitas Diklat dan tenaga kependidikan; dan
5. e.hasil evaluasi Diklat.
(4)Pelaksanaan strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terlaksana bila didukung oleh:
1. a.peningkatan manajemen Diklat;
2. b.kualitas tenaga Diklat;
3. c.anggaran; dan
4. d.sarana dan prasarana Diklat.

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, dan rencana strategis Kemhan.

Pasal 4

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.analisis kebutuhan Diklat;
b.perumusan tujuan; www.peraturan.go.id 2015, No.1847
c.perencanaan kurikulum; dan
d.program Diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 5

Kebijakan Diklat meliputi:

a.Diklat merupakan bagian Integral dari sistem pembinaan pegawai;
b.Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier pegawai;
c.Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat;
d.Diklat mengacu kepada keilmuan yang berpengaruh langsung terhadap fungsi pertahanan negara;
e.Diklat diarahkan untuk mempersiapkan pegawai agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf; dan
f.Kurikulum Bela Negara merupakan Kurikulum wajib di Pusdiklat Badiklat Kemhan.

Pasal 6

Menteri dapat memberhentikan atau menunda peserta Diklat berdasarkan:

a.kepentingan Dinas;
b.pertimbangan penyelenggara Diklat bahwa peserta Diklat dinilai tidak menunjukkan kemajuan atau dinilai tidak akan mampu menyelesaikan Diklatnya; dan
c.pertimbangan lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum. www.peraturan.go.id 2015, No.1847

BAB III

JENIS DIKLAT

Pasal 7

Jenis Diklat terdiri dari:

a.Diklat Prajabatan;
b.Diklat dalam Jabatan; dan
c.Diklat diluar Jabatan.

Pasal 8

(1)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Diklat yang wajib diikuti Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membentuk PNS yang profesional yang karakternya dibentuk oleh nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS, pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 9

(1)Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Diklat dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
(2)Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Diklat Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklatpim;
2. b.Diklat Fungsional;
3. c.Diklat Teknis;

Pasal 10

(1)Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai www.peraturan.go.id 2015, No.1847 dengan jenjang jabatan struktural terdiri dari:
1. a.Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV;
2. b.Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III;
3. c.Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon II; dan
4. d.Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan strukturaleselon I.
(2)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
(3)Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.