DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian dan pengembangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.peraturan.go.id 2019, No.222 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. www.peraturan.go.id 2019, No.222

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penelitian dan Pengembangan Pertahanan yang selanjutnya disebut Litbanghan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
2.Peneliti adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Rancang Bangun/Desain adalah rancangan yang dihasilkan dari pengolahan dan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan produk baru berupa sistem atau materiil atau prototipe.
4.Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan Rancang Bangun/Desain atau konsep dari ide yang belum pernah ada produk sebelumnya.
5.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.222

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
(2)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan oleh Menteri kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan
(2)Objek Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.materiil; dan
2. b.non materiil.
(3)Objek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Rancang Bangun/Desain, model dan mock-up alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara; dan
2. b.Prototipe dan hasil rekayasa alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara.
(4)Objek non materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.222
1. a.penelitian dan pengembangan di bidang strategi pertahanan;
2. b.penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya pertahanan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan buatan, serta sarana dan prasarana pertahanan; dan
3. c.penelitian dan pengembangan di bidang insani, organisasi serta sistem dan metode di lingkungan TNI.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan Litbanghan jangka menengah (5 tahun); dan
2. b.perencanaan Litbanghan jangka pendek (tahunan).
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rencana kegiatan Litbanghan;
2. b.penyusunan program kegiatan Litbanghan; dan
3. c.penetapan program kegiatan Litbanghan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.
(2)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung:
1. a.Pencapaian sasaran strategis renstra Kemhan dan TNI pada periode berjalan; dan
2. b.Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan pada 1 (satu) periode jangka menengah berikutnya. www.peraturan.go.id 2019, No.222
(3)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan pada kegiatan pembuatan rancang bangun dan prototipe alutsita TNI.

Pasal 6

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.judul; dan
2. b.naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan.
(2)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dilaksanakan oleh pengusul:
1. a.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat melalui staf perencanaan TNI Angkatan Darat;
3. c.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut melalui staf perencanaan TNI Angkatan Laut; dan
4. d.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara melalui staf perencanaan TNI Angkatan Udara.
(3)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka menengah, dilaksanakan paling lambat akhir semester I tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan rencana strategi Kemhan dan TNI.
(4)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka tahunan, paling lambat akhir bulan Februari.
(5)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan jangka tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan rencana kebutuhaan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan, antara lain meliputi:
1. a.belanja operasional; www.peraturan.go.id 2019, No.222
2. b.belanja barang persediaan bahan baku;
3. c.honorarium kelebihan jam Perekayasaan;
4. d.honorarium penunjang penelitian; dan
5. e.belanja jasa profesi, yaitu belanja untuk pembayaran honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang bertindak sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan.

Pasal 7

(1)Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam mengajukan rencana kegiatan Litbanghan harus berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara, sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara dan dokumen rencana strategi Kemhan dan TNI.
(2)Selain berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria:
1. a.Litbanghan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
2. b.tidak terjadi duplikasi keluaran (output) kegiatan dengan fungsi yang sama;
3. c.tidak terjadi pengulangan Litbanghan yang sama di lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau antar lembaga penelitian dan pengembangan;
4. d.Litbanghan sesuai dengan tingkat kepentingan, efisien, efektifitas, dan akuntabel; dan
5. e.Litbanghan ditujukan untuk mengembangkan, memenuhi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata TNI.

Pasal 8

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan yang telah disampaikan pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan, Direktorat Jenderal www.peraturan.go.id 2019, No.222 Perencanaan Pertahanan Kemhan menyampaikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
(3)Rencana kegiatan Litbanghan yang telah diperbaiki dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Kemhan dan TNI pada jangka menengah dan jangka pendek..

Pasal 9

Penyusunan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.penyusunan rencana program/kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan;
b.penyusunan rencana kegiatan Litbanghan di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Angkatan laut, Angkatan Udara, dan staf perencanaan masing-masing Angkatan; dan
c.penyusunan rencana program/kegiatan Litbanghan di tingkat Kemhan dan TNI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

Penyusunan program/kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.penelitian dan pengembangan strategi pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output): dokumen (hasil penelitian);
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk menyusun bahan perumusan kebijakan strategi pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.222
3. 3.indikator keberhasilan: nilai dokumen dengan kategori baik;
b.penelitian dan pengembangan sumber daya Pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output): dokumen (hasil penelitian/hasil pengkajian);
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk menyusun bahan perumusan kebijakan tata kelola sumber daya pertahanan; dan
3. 3.indikator keberhasilan: nilai dokumen dengan kategori baik;
c.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output) : Rancang Bangun/Desain;
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya Rancang Bangun/Desain yang dimanfaatkan sebagai acuan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan, untuk menghasilkan Prototipe Alat Utama Sistem Senjata TNI yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
3. 3.indikator keberhasilan: nilai Rancang Bangun/ Desain dengan kategori baik;
d.penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan meliputi:
1. 1.keluaran (output) : Prototipe;
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya Prototipe dan/atau bagian dari Alat Utama Sistem Senjata TNI yang memenuhi standar mutu sesuai dengan spesifikasi teknik dan dapat dikembangkan secara mandiri; dan
3. 3.indikator keberhasilan: nilai materiil/Prototipe dengan kategori baik.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian dan pengembangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. www.peraturan.go.id 2019, No.222

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penelitian dan Pengembangan Pertahanan yang selanjutnya disebut Litbanghan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
2.Peneliti adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Rancang Bangun/Desain adalah rancangan yang dihasilkan dari pengolahan dan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan produk baru berupa sistem atau materiil atau prototipe.
4.Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan Rancang Bangun/Desain atau konsep dari ide yang belum pernah ada produk sebelumnya.
5.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. www.peraturan.go.id 2019, No.222

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
(2)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan oleh Menteri kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan
(2)Objek Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.materiil; dan
2. b.non materiil.
(3)Objek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Rancang Bangun/Desain, model dan mock-up alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara; dan
2. b.Prototipe dan hasil rekayasa alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara.
(4)Objek non materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: www.peraturan.go.id 2019, No.222
1. a.penelitian dan pengembangan di bidang strategi pertahanan;
2. b.penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya pertahanan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan buatan, serta sarana dan prasarana pertahanan; dan
3. c.penelitian dan pengembangan di bidang insani, organisasi serta sistem dan metode di lingkungan TNI.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan Litbanghan jangka menengah (5 tahun); dan
2. b.perencanaan Litbanghan jangka pendek (tahunan).
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rencana kegiatan Litbanghan;
2. b.penyusunan program kegiatan Litbanghan; dan
3. c.penetapan program kegiatan Litbanghan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.
(2)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung:
1. a.Pencapaian sasaran strategis renstra Kemhan dan TNI pada periode berjalan; dan
2. b.Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan pada 1 (satu) periode jangka menengah berikutnya. www.peraturan.go.id 2019, No.222
(3)Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan pada kegiatan pembuatan rancang bangun dan prototipe alutsita TNI.

Pasal 6

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.judul; dan
2. b.naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan.
(2)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dilaksanakan oleh pengusul:
1. a.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan;
2. b.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat melalui staf perencanaan TNI Angkatan Darat;
3. c.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut melalui staf perencanaan TNI Angkatan Laut; dan
4. d.Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara melalui staf perencanaan TNI Angkatan Udara.
(3)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka menengah, dilaksanakan paling lambat akhir semester I tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan rencana strategi Kemhan dan TNI.
(4)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka tahunan, paling lambat akhir bulan Februari.
(5)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan jangka tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan rencana kebutuhaan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan, antara lain meliputi:
1. a.belanja operasional; www.peraturan.go.id 2019, No.222
2. b.belanja barang persediaan bahan baku;
3. c.honorarium kelebihan jam Perekayasaan;
4. d.honorarium penunjang penelitian; dan
5. e.belanja jasa profesi, yaitu belanja untuk pembayaran honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang bertindak sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan.

Pasal 7

(1)Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam mengajukan rencana kegiatan Litbanghan harus berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara, sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara dan dokumen rencana strategi Kemhan dan TNI.
(2)Selain berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria:
1. a.Litbanghan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
2. b.tidak terjadi duplikasi keluaran (output) kegiatan dengan fungsi yang sama;
3. c.tidak terjadi pengulangan Litbanghan yang sama di lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau antar lembaga penelitian dan pengembangan;
4. d.Litbanghan sesuai dengan tingkat kepentingan, efisien, efektifitas, dan akuntabel; dan
5. e.Litbanghan ditujukan untuk mengembangkan, memenuhi dan pemeliharaan alat utama sistem senjata TNI.

Pasal 8

(1)Pengajuan rencana kegiatan Litbanghan yang telah disampaikan pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan, Direktorat Jenderal www.peraturan.go.id 2019, No.222 Perencanaan Pertahanan Kemhan menyampaikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
(3)Rencana kegiatan Litbanghan yang telah diperbaiki dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Kemhan dan TNI pada jangka menengah dan jangka pendek..

Pasal 9

Penyusunan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.penyusunan rencana program/kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan;
b.penyusunan rencana kegiatan Litbanghan di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Angkatan laut, Angkatan Udara, dan staf perencanaan masing-masing Angkatan; dan
c.penyusunan rencana program/kegiatan Litbanghan di tingkat Kemhan dan TNI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

Penyusunan program/kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.penelitian dan pengembangan strategi pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output): dokumen (hasil penelitian);
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk menyusun bahan perumusan kebijakan strategi pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.222
3. 3.indikator keberhasilan: nilai dokumen dengan kategori baik;
b.penelitian dan pengembangan sumber daya Pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output): dokumen (hasil penelitian/hasil pengkajian);
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk menyusun bahan perumusan kebijakan tata kelola sumber daya pertahanan; dan
3. 3.indikator keberhasilan: nilai dokumen dengan kategori baik;
c.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dengan:
1. 1.keluaran (output) : Rancang Bangun/Desain;
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya Rancang Bangun/Desain yang dimanfaatkan sebagai acuan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan, untuk menghasilkan Prototipe Alat Utama Sistem Senjata TNI yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
3. 3.indikator keberhasilan: nilai Rancang Bangun/ Desain dengan kategori baik;
d.penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan meliputi:
1. 1.keluaran (output) : Prototipe;
2. 2.sasaran kegiatan: tersedianya Prototipe dan/atau bagian dari Alat Utama Sistem Senjata TNI yang memenuhi standar mutu sesuai dengan spesifikasi teknik dan dapat dikembangkan secara mandiri; dan
3. 3.indikator keberhasilan: nilai materiil/Prototipe dengan kategori baik.