DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 Tahun 2017

Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
15.Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “International Plant Protection Convention” yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 8);
16.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Revised Text of the International Plant Protection Convention (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69);
17.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
19.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 786/KPTS-II/1991 tentang Tata Laksana Impor ke dalam dan Ekspor dari Wilayah Republik Indonesia atas Bibit Tanaman dari Tanaman Hutan;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/ HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 996);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/ SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1826);
26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);
28.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
2.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Tumbuhan.
3.Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPT.
4.Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.
6.National Plant Protection Organization Indonesia yang selanjutnya disebut NPPO Indonesia adalah organisasi perlindungan tanaman di tingkat nasional yang terdiri atas instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian sebagai focal point.
7.National Plant Protection Organization Negara Tujuan yang selanjutnya disebut NPPO Negara Tujuan adalah organisasi perlindungan tanaman di negara tujuan.
8.Notifikasi Ketidaksesuaian (Notification of Non-Compliance) adalah pemberitahuan adanya ketidaksesuaian persyaratan negara tujuan pada Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
10.Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa ke luar negeri.
11.Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan.
12.Alat Angkut Media Pembawa yang selanjutnya disebut Alat Angkut adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
13.Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan Pengeluaran Media Pembawa;
b.tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa;
c.tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan;
d.pengakuan dan ekuivalensi; dan
e.dokumentasi dan Notifikasi Ketidaksesuaian.

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 4

(1)Media Pembawa yang akan dikeluarkan harus:
1. a.melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
2. b.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2)Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
(3)Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.Phytosanitary Certificate for Export; atau
2. b.Phytosanitary Certificate for Re-export.
(4)Phytosanitary Certificate for Export sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan terhadap Media Pembawa:
1. a.berasal dari Indonesia; atau
2. b.berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya tidak diketahui.
(5)Phytosanitary Certificate for Re-export sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan terhadap Media Pembawa:
1. a.transit; atau
2. b.berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya diketahui.

Pasal 5

(1)Selain persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengeluaran Media Pembawa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.surat izin pemasukan (import permit) negara tujuan;
2. b.sertifikat perlakuan;
3. c.sertifikat keamanan pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
4. d.perlakuan;
5. e.keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari tempat produksi bebas OPT;
6. f.keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari kebun yang telah diregistrasi; dan/atau
7. g.keterangan tertulis tempat penyimpanan Media Pembawa.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 6

Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
(2)Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional pengendali OPT yang bertugas pada Badan Karantina Pertanian.
(3)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
(4)Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
(5)Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan.
(2)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
1. a.Media Pembawa tidak dilarang pengeluarannya; dan
2. b.disepakati oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan institusi Karantina Tumbuhan negara tujuan.

Pasal 9

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran.
(2)Tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
(3)Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
(4)Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara in-line inspection.
(5)In-line inspection dalam tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dilakukan sebelum Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.
(2)Dalam hal dipersyaratkan oleh negara tujuan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan setelah Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
15.Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “International Plant Protection Convention” yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 8);
16.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Revised Text of the International Plant Protection Convention (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69);
17.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
19.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 786/KPTS-II/1991 tentang Tata Laksana Impor ke dalam dan Ekspor dari Wilayah Republik Indonesia atas Bibit Tanaman dari Tanaman Hutan;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/ HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 996);
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/ SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1826);
26.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);
28.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
2.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Tumbuhan.
3.Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPT.
4.Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.
6.National Plant Protection Organization Indonesia yang selanjutnya disebut NPPO Indonesia adalah organisasi perlindungan tanaman di tingkat nasional yang terdiri atas instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian sebagai focal point.
7.National Plant Protection Organization Negara Tujuan yang selanjutnya disebut NPPO Negara Tujuan adalah organisasi perlindungan tanaman di negara tujuan.
8.Notifikasi Ketidaksesuaian (Notification of Non-Compliance) adalah pemberitahuan adanya ketidaksesuaian persyaratan negara tujuan pada Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
10.Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa ke luar negeri.
11.Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan.
12.Alat Angkut Media Pembawa yang selanjutnya disebut Alat Angkut adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
13.Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan Pengeluaran Media Pembawa;
b.tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran Media Pembawa;
c.tindakan Karantina Tumbuhan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan;
d.pengakuan dan ekuivalensi; dan
e.dokumentasi dan Notifikasi Ketidaksesuaian.

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 4

(1)Media Pembawa yang akan dikeluarkan harus:
1. a.melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
2. b.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2)Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.
(3)Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.Phytosanitary Certificate for Export; atau
2. b.Phytosanitary Certificate for Re-export.
(4)Phytosanitary Certificate for Export sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan terhadap Media Pembawa:
1. a.berasal dari Indonesia; atau
2. b.berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya tidak diketahui.
(5)Phytosanitary Certificate for Re-export sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan terhadap Media Pembawa:
1. a.transit; atau
2. b.berasal dari negara lain yang disimpan, dipecah, dan/atau diubah kemasannya yang asal-usul dan status kesehatannya diketahui.

Pasal 5

(1)Selain persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengeluaran Media Pembawa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.surat izin pemasukan (import permit) negara tujuan;
2. b.sertifikat perlakuan;
3. c.sertifikat keamanan pangan untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
4. d.perlakuan;
5. e.keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari tempat produksi bebas OPT;
6. f.keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari kebun yang telah diregistrasi; dan/atau
7. g.keterangan tertulis tempat penyimpanan Media Pembawa.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 6

Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan.
(2)Petugas Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional pengendali OPT yang bertugas pada Badan Karantina Pertanian.
(3)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
(4)Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeriksaan kesehatan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
(5)Tindakan Karantina Tumbuhan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan.
(2)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
1. a.Media Pembawa tidak dilarang pengeluarannya; dan
2. b.disepakati oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan institusi Karantina Tumbuhan negara tujuan.

Pasal 9

(1)Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran.
(2)Tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
(3)Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Instalasi Karantina atau di tempat lain di luar Instalasi Karantina.
(4)Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara in-line inspection.
(5)In-line inspection dalam tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan di Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dilakukan sebelum Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.
(2)Dalam hal dipersyaratkan oleh negara tujuan, pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan setelah Media Pembawa dimuat ke atas Alat Angkut.