DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019

Nomor: 01
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian Nornor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2019 TENT ANG PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH MF~TERf PF.RT!\ N TAN T,' r:nf JHf .11< !N0f)'·,lf."1'Sf l\. ( Mengingat Menimbang /' -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: l . Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/ atau bagian hewan, dan/ atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/ atau biologi tanah. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIANTENTANG PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH. Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5613);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanarnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 8);
6.Peraturan Presiden Nornor 45 Tahun 2015 ten tang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik ."'----' Indonesia Tahun 2015 N omor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nornor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrtanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjarrun kualitas produk atau mutu.
9.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -· Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu 7.
2.Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sarnpai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung a tau tidak langsung, merom bak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, clan kesehatan tanah.
3.Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, clan/ a tau biologi tanah.
4.Formula Pupuk yang selanjutnya disebut Formula adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/ a tau unsur hara mikro dan mikroba.
5.Pengujian adalah sernua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk Pupuk Organik, Pupuk Hayati, clan Pembenah Tanah baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
6.Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(l) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan , Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, pupuk Formula khusus, dan Pengawasan.

(2)Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik tidak cliatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tariah pada sistem pertanian organik yang diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran.
(2)

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; dan
b.memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai clengan komposisi yang didaftarkan.

10.Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
11.Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk.
12.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.

Pasal 7

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Pengujian.

(3)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penjaminan mutu clan efektivitas dilakukan melalui Pengujian.

Pasal 6

(1)Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilengkapi deskripsi.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) paling kurang memuat:
1. a.analisis kornposisi; dan
2. b.analisis kadar unsur hara. - mikroba transgenik, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik. danmutuFormula hasil rekayasa, terjamin efektivitasnya, serta didaftarkan.
(2)Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, clan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung

Pasal 5

( 1) Pupuk Organik, Pupuk Haya ti, dan Pembenah Tan ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berasal dari

Pasal 4

Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dilakukan melalui:

a.produksi dalam negeri; dan
b.pemasukan dari luar negeri.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 12

(1)Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.

Pasal 11

(1)Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi atau ditunjuk.
(2)Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

( 1) Dalam hal mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengkajian PTMoleh tim teknis.

(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian Nornor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5613);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanarnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 8);
6.Peraturan Presiden Nornor 45 Tahun 2015 ten tang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik ."'----' Indonesia Tahun 2015 N omor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nornor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrtanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjarrun kualitas produk atau mutu.
9.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -· Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu 7.
2.Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sarnpai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung a tau tidak langsung, merom bak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, clan kesehatan tanah.
3.Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, clan/ a tau biologi tanah.
4.Formula Pupuk yang selanjutnya disebut Formula adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/ a tau unsur hara mikro dan mikroba.
5.Pengujian adalah sernua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk Pupuk Organik, Pupuk Hayati, clan Pembenah Tanah baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
6.Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(l) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan , Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, pupuk Formula khusus, dan Pengawasan.

(2)Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik tidak cliatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tariah pada sistem pertanian organik yang diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran.
(2)

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; dan
b.memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai clengan komposisi yang didaftarkan.

10.Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
11.Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk.
12.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.

Pasal 7

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Pengujian.

(3)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penjaminan mutu clan efektivitas dilakukan melalui Pengujian.

Pasal 6

(1)Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilengkapi deskripsi.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) paling kurang memuat:
1. a.analisis kornposisi; dan
2. b.analisis kadar unsur hara. - mikroba transgenik, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik. danmutuFormula hasil rekayasa, terjamin efektivitasnya, serta didaftarkan.
(2)Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, clan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung

Pasal 5

( 1) Pupuk Organik, Pupuk Haya ti, dan Pembenah Tan ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berasal dari

Pasal 4

Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dilakukan melalui:

a.produksi dalam negeri; dan
b.pemasukan dari luar negeri.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 12

(1)Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.

Pasal 11

(1)Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi atau ditunjuk.
(2)Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

( 1) Dalam hal mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengkajian PTMoleh tim teknis.

(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.