DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017 Tahun 2017

Nomor: 02/Permentan/PK.440/2/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/ 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus mencantumkan jumlah Indukan dan Bakalan yang akan dimasukkan dengan rasio perbandingan:
1. a.jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:5 ekor, bagi Pelaku Usaha; dan
2. b.jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:10 ekor, bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.
(2)Pemenuhan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap paling lambat bulan Desember tahun 2018.
(3)Audit untuk pertama kali dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 dan untuk audit selanjutnya dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:
1. a.berat badan rata-rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
2. b.berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.
(2)Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.

3.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(2)Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang memuat:
1. a.nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi;
2. b.nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya;
3. c.nomor dan tanggal surat permohonan;
4. d.Negara Asal;
5. e.jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS;
6. f.tempat pemasukan;
7. g.tempat pengeluaran; dan
8. h.masa berlaku Rekomendasi.
(4)Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicantumkan dalam health certificate yang akan menyertai Ternak Ruminansia Besar pada setiap pengiriman.
(5)Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h selama 12 (dua belas) bulan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak setelah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mengajukan izin impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan izin impor.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Dalam hal hasil pengawasan persyaratan spesifikasi Bakalan yang tiba di Indonesia melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dimasukkan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali Pemasukan.

6.Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan:

a.menyampaikan dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf l, ayat (2) huruf g, Pasal 8 ayat (1) huruf j, atau ayat (2) huruf e;
1. b.tidak memenuhi rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. c.memasukkan Bakalan melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
3. d.tidak merealisasikan Pemasukan, tidak menyampaikan laporan realisasi Pemasukan, tidak menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang dan/atau memindahtangankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun. Pasal II
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
4. a.Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan belum diterbitkan izin impor, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
5. b.permohonan Rekomendasi yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
  1. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 318

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus mencantumkan jumlah Indukan dan Bakalan yang akan dimasukkan dengan rasio perbandingan:
1. a.jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:5 ekor, bagi Pelaku Usaha; dan
2. b.jumlah Indukan dan Bakalan minimal 1:10 ekor, bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.
(2)Pemenuhan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap paling lambat bulan Desember tahun 2018.
(3)Audit untuk pertama kali dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 dan untuk audit selanjutnya dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:
1. a.berat badan rata-rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
2. b.berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Negara Asal.
(2)Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.

3.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, jika memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(2)Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang memuat:
1. a.nomor dan tanggal penerbitan Rekomendasi;
2. b.nama, alamat pemohon, dan alamat tempat budi daya;
3. c.nomor dan tanggal surat permohonan;
4. d.Negara Asal;
5. e.jenis dan jumlah Ternak Ruminansia Besar beserta kode HS;
6. f.tempat pemasukan;
7. g.tempat pengeluaran; dan
8. h.masa berlaku Rekomendasi.
(4)Nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicantumkan dalam health certificate yang akan menyertai Ternak Ruminansia Besar pada setiap pengiriman.
(5)Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h selama 12 (dua belas) bulan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, atau Kelompok Peternak setelah mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mengajukan izin impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan izin impor.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Dalam hal hasil pengawasan persyaratan spesifikasi Bakalan yang tiba di Indonesia melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dimasukkan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali Pemasukan.

6.Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan:

a.menyampaikan dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf l, ayat (2) huruf g, Pasal 8 ayat (1) huruf j, atau ayat (2) huruf e;
1. b.tidak memenuhi rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. c.memasukkan Bakalan melebihi berat badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
3. d.tidak merealisasikan Pemasukan, tidak menyampaikan laporan realisasi Pemasukan, tidak menyampaikan laporan stok Bakalan yang ada di kandang dan/atau memindahtangankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun. Pasal II
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
4. a.Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan belum diterbitkan izin impor, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
5. b.permohonan Rekomendasi yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
  1. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 318