DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2020

Nomor: 03
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Inseminasi Buatan Lembang yang selanjutnya disingkat BIB Lembang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Perbibitan.
2.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
4.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
5.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
6.Layanan Purna Jual adalah layanan teknis yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang membeli produk semen beku BIB Lembang.
7.Bimbingan Teknis Manajemen IB yang selanjutnya disebut Bimtek IB adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang manajemen IB.
8.Pengujian Mutu Semen adalah proses pemeriksaan kualitas mutu yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
9.Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan di BIB Lembang.
10.Layanan Aset adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi, dan lahan yang dimiliki BIB Lembang.
11.Layanan Magang dan Penelitian adalah fasilitasi kegiatan untuk magang dan penelitian sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
12.Layanan Konsultasi adalah pemberian saran atau masukan untuk mendapatkan informasi sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
13.Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi adalah layanan jasa tenaga di BIB Lembang sesuai kompetensinya.
14.Layanan Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Layanan TUK adalah fasilitasi pemanfaatan tempat uji sertifikasi kompetensi petugas teknis di bidang IB.
15.Layanan Lokasi fotografi adalah fasilitasi lokasi untuk pengambilan rekaman gambar.

Pasal 2

(1)SPM BIB Lembang dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam pemberian layanan pokok dan layanan penunjang yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemangku kepentingan.
(2)SPM BIB Lembang bertujuan untuk:
1. a.menjamin terlaksananya prosedur pelayanan minimum di BIB Lembang; dan
2. b.menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan minimum di BIB Lembang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis layanan;
b.pengorganisasian;
c.prosedur pelayanan;
d.penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS LAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemohon meliputi:

a.layanan pokok; dan
b.layanan penunjang.

Pasal 5

(1)Layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa Penjualan semen beku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(2)Penjualan semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan purna jual sesuai standar jaminan mutu.

Pasal 6

Layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Bimtek Manajemen IB;
b.Edu wisata;
c.Layanan aset;
d.Layanan Magang dan Penelitian;
e.jasa pengujian mutu semen;
f.Layanan Konsultasi;
g.Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi;
h.Layanan TUK; dan/atau
i.Layanan Lokasi Fotografi.

Pasal 7

(1)BIB Lembang dalam memberikan layanan memiliki prasarana dan sarana.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kandang ternak;
2. b.klinik dan kandang isolasi ternak;
3. c.ruang peralatan dan arena penampungan semen pejantan;
4. d.laboratorium produksi;
5. e.laboratorium pengujian;
6. f.ruang penyimpanan/depo semen beku;
7. g.ruang informasi;
8. h.gudang konsentrat;
9. i.gudang rumput kering (hay);
10. j.tempat pengolahan limbah (digester untuk Biogas) dan penampungan limbah;
11. k.gedung promosi dan audio visual;
12. l.kantor dan ruang administrasi;
13. m.ruang perpustakaan;
14. n.ruang arsip;
15. o.ruang aula/pertemuan;
16. p.ruang dan sarana penyimpan arsip mobile;
17. q.gudang peralatan;
18. r.ruang kelas/belajar;
19. s.ruang sekretariat Bimtek;
20. t.Guest house dan asrama untuk peserta Bimtek;
21. u.Ruang makan;
22. v.Tempat parkir;
23. w.Fasilitas olah raga;
24. x.Fasilitas lbadah (Masjid);
25. y.Garasi kendaraan; dan
26. z.Taman dan halaman balai.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dummy cow;
2. b.alat-alat/mesin pertanian;
3. c.exercise bull/line bull;
4. d.kebun rumput;
5. e.fasilitas transportasi, pick up, station dan mini bus;
6. f.perlengkapan handling bull;
7. g.generator dan jaringan kabel untuk lingkungan kantor;
8. h.sentral komunikasi/LAN/PABX, dan CCTV untuk keamanan lingkungan;
9. i.surat/fax;
10. j.N2 Cair;
11. k.container;
12. l.canister;
13. m.goblet;
14. n.lifter;
15. o.forcep;
16. p.storage container;
17. q.grill;
18. r.rak hitung;
19. s.dudukan goblet;
20. t.kendaraan;
21. u.bahan dan perlengkapan diagnosa kesehatan reproduksi ternak (hormon, kateter dll)
22. v.mikroskop; dan
23. w.semen beku.

Pasal 8

Penerapan layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penerapan layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan SPM BIB.

Pasal 9

SPM BIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN BLU

Pasal 10

(1)BLU BIB Lembang dikelola oleh pejabat pengelola BLU.
(2)Pejabat pengelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat keuangan; dan
3. c.Pejabat teknis satuan kerja BLU BIB Lembang.

Pasal 11

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.menyiapkan rencana strategis bisnis Satker BLU BIB Lembang;
2. b.menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
3. c.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Inseminasi Buatan Lembang yang selanjutnya disingkat BIB Lembang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Perbibitan.
2.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
4.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
5.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
6.Layanan Purna Jual adalah layanan teknis yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang membeli produk semen beku BIB Lembang.
7.Bimbingan Teknis Manajemen IB yang selanjutnya disebut Bimtek IB adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang manajemen IB.
8.Pengujian Mutu Semen adalah proses pemeriksaan kualitas mutu yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
9.Edu Wisata adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan di BIB Lembang.
10.Layanan Aset adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi, dan lahan yang dimiliki BIB Lembang.
11.Layanan Magang dan Penelitian adalah fasilitasi kegiatan untuk magang dan penelitian sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
12.Layanan Konsultasi adalah pemberian saran atau masukan untuk mendapatkan informasi sesuai tugas dan fungsi BIB Lembang.
13.Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi adalah layanan jasa tenaga di BIB Lembang sesuai kompetensinya.
14.Layanan Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Layanan TUK adalah fasilitasi pemanfaatan tempat uji sertifikasi kompetensi petugas teknis di bidang IB.
15.Layanan Lokasi fotografi adalah fasilitasi lokasi untuk pengambilan rekaman gambar.

Pasal 2

(1)SPM BIB Lembang dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam pemberian layanan pokok dan layanan penunjang yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemangku kepentingan.
(2)SPM BIB Lembang bertujuan untuk:
1. a.menjamin terlaksananya prosedur pelayanan minimum di BIB Lembang; dan
2. b.menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan minimum di BIB Lembang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis layanan;
b.pengorganisasian;
c.prosedur pelayanan;
d.penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS LAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan yang diberikan oleh BIB Lembang kepada pemohon meliputi:

a.layanan pokok; dan
b.layanan penunjang.

Pasal 5

(1)Layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa Penjualan semen beku sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(2)Penjualan semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan purna jual sesuai standar jaminan mutu.

Pasal 6

Layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Bimtek Manajemen IB;
b.Edu wisata;
c.Layanan aset;
d.Layanan Magang dan Penelitian;
e.jasa pengujian mutu semen;
f.Layanan Konsultasi;
g.Layanan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi;
h.Layanan TUK; dan/atau
i.Layanan Lokasi Fotografi.

Pasal 7

(1)BIB Lembang dalam memberikan layanan memiliki prasarana dan sarana.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kandang ternak;
2. b.klinik dan kandang isolasi ternak;
3. c.ruang peralatan dan arena penampungan semen pejantan;
4. d.laboratorium produksi;
5. e.laboratorium pengujian;
6. f.ruang penyimpanan/depo semen beku;
7. g.ruang informasi;
8. h.gudang konsentrat;
9. i.gudang rumput kering (hay);
10. j.tempat pengolahan limbah (digester untuk Biogas) dan penampungan limbah;
11. k.gedung promosi dan audio visual;
12. l.kantor dan ruang administrasi;
13. m.ruang perpustakaan;
14. n.ruang arsip;
15. o.ruang aula/pertemuan;
16. p.ruang dan sarana penyimpan arsip mobile;
17. q.gudang peralatan;
18. r.ruang kelas/belajar;
19. s.ruang sekretariat Bimtek;
20. t.Guest house dan asrama untuk peserta Bimtek;
21. u.Ruang makan;
22. v.Tempat parkir;
23. w.Fasilitas olah raga;
24. x.Fasilitas lbadah (Masjid);
25. y.Garasi kendaraan; dan
26. z.Taman dan halaman balai.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dummy cow;
2. b.alat-alat/mesin pertanian;
3. c.exercise bull/line bull;
4. d.kebun rumput;
5. e.fasilitas transportasi, pick up, station dan mini bus;
6. f.perlengkapan handling bull;
7. g.generator dan jaringan kabel untuk lingkungan kantor;
8. h.sentral komunikasi/LAN/PABX, dan CCTV untuk keamanan lingkungan;
9. i.surat/fax;
10. j.N2 Cair;
11. k.container;
12. l.canister;
13. m.goblet;
14. n.lifter;
15. o.forcep;
16. p.storage container;
17. q.grill;
18. r.rak hitung;
19. s.dudukan goblet;
20. t.kendaraan;
21. u.bahan dan perlengkapan diagnosa kesehatan reproduksi ternak (hormon, kateter dll)
22. v.mikroskop; dan
23. w.semen beku.

Pasal 8

Penerapan layanan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penerapan layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan SPM BIB.

Pasal 9

SPM BIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN BLU

Pasal 10

(1)BLU BIB Lembang dikelola oleh pejabat pengelola BLU.
(2)Pejabat pengelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat keuangan; dan
3. c.Pejabat teknis satuan kerja BLU BIB Lembang.

Pasal 11

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.menyiapkan rencana strategis bisnis Satker BLU BIB Lembang;
2. b.menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
3. c.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.