DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tahun 2016

Nomor: 04/Permentan/HK.140/2/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa benih bersubsidi yang dijual dan disalurkan untuk digunakan dalam budidaya tanaman pangan harus memenuhi standar mutu benih bina;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/pmk.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7.Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan dana Cadangan;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
18.Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016; Memerhatikan : 1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri pertanian Nomor S916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, hal Persetujuan Penguasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016;
2.Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-999.07.1.956099/2016 tanggal 07 Januari 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Pasal 3.

(1)Pembinaan teknis Subsidi Benih dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Petunjuk Teknis subsidi Benih Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut:

a.padi inbrida sebesar Rp.2.500,-/kg;
b.padi hibrida sebesar Rp.4.100,-/kg;
c.kedelai sebesar Rp.3.100,-/kg untuk (kelas Benih Sebar/BR); dan
d.kedelai sebesar Rp.2.500,-/kg untuk (kelas Benih Sebar 1/BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4), sampai di lokasi kelompok tani.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2016 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6.Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
7.Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8.Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
9.Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10.Direktur Utama PT Pertani (Persero). LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/Permentan/HK.140/2/2016 TANGGAL : 5 Pebruari 2016 PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar sangar perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melakukan strategi dan upaya-upaya yang konkrit untuk antisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitasa pada masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaanya secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat dan meringankan beban petani membeli benih tanaman pangan, Pemerintah mengalokasikan subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida, dan benih kedelai. Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi benih dapat dilaksanakan dengan baik serta penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan "Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016". B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Pedoman Subsidi Benih Tahun Aggaran 2016 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2016.
2.Tujuan

a.menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memnuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman panga.
b.membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau. C. Sasaran
1. 1.Tersedianya benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memnuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan.
2. 2.Terbantunya petani untuk membeli benih dengan harga terjangkau. D. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 meliputi perencanaan, penyediaan, penjualan dan penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih. E. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
3. 1.Harga Benih, yang selanjutnya disingkat HB adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses produksi sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut.
4. 2.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh petani di tingkat kelompok tani.
5. 3.Subsidi Benih adalah selisih antara HB dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah atas penjualan benih bersubsidi.
6. 4.Benih Bina adalah benih dari varietas ungul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
7. 5.Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.
8. 6.Publik Service Obligation yang selanjutnya disingkat PSO adalah penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
9. 7.Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi benih yang ditetapkan sebagai pelaksana penjualan dan penyaluran benih bersubsidi oleh Menteri Negara BUMN.
10. 8.Benih Bersubsidi adalah benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersertifikat yang mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN dalam proses penyediaan, penjualan dan penyalurannya oleh Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih.
11. 9.Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan budidaya tanaman pangan yang tidak mendapatkan bantuan benih dari kegiatan lain yang dibiayai oleh pemerintah.
12. 10.Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang selanjutnya disingkat DU-PBB adalah daftar usulan petani yang akan membeli benih bersubsidi dan merupakan dokumen turunan dari dokumen CPCL.
13. 11.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
14. 12.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSBTPH adalah institusi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih di daerah. F. Indikator Keberhasilan Terlaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi kepada Petani/kelompok tani pelaksana kegiatan budidaya tanaman pangan yang mengajukan DU-PBB. G. Pelaksana PSO Subsidi Benih Pelaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 yaitu Produsen benih pelaksana PSO Subsidi Benih, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S- 916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2105, hal Persetujuan Penguasaan PSO Dalam Ranka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016. Apabila ada Produesen benih swasta/penangkar benih yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan Subsidi Benih, dapat dimungkinkan di bawah koordinasi Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. II. PERENCANAA, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/ KELOMPOK TANI, SERTA REAKLOKASI BENIH BERSUBSIDI A. Perencanaan Kebutuhan
15. 1.Jenis dan jumlah/volume Benih Bersubsidi direncanakan berdasarkan anggaran yang tersedia.
16. 2.Alokasi Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing jenis benih per provinsi ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Sedangkan alokasi volume benih per kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. B. Kriteria dan Produser Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.
17. 1.Kriteria Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi. Petani/Kelompok tani pembeli benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersubsidi, diutamakan petani/kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan lainnya dari Pemerintah (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota).
18. 2.Prosedur Penetapan Petani/Kelompiok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.
a.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberitahukan kepada Dinas Pertanian provinsi dan Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih tentang kegiatan Subsidi Benih. Selanjutnya, Dinas Pertanian provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota dan unsur terkait diwilayahnya, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota melakukan sosialisasi dengan unit kerja, stakeholder dan petugas lapangan terkait di wilayahnya.
b.Dinas Pertanian kabupaten/kota menetapkan CPCL Petani/Kelompok Tani pembeli Benih Bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
c.Kelompok tani menyusun DU-PBB berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi dan disetujui oleh petugas lapangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas pertanian lainnya.
d.DU-PBB dibuat rankap 3 (tiga), satu berkas disampaikan oleh kelompok tani kepada Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih diupayakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu tanam agar Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih dapat mempersiapkan benih yang akan dijual dengan baik. Satu berkas lainnya disampaikan kepada petugas lapangan (KCD,KUPTK atau petugas pertanian lainnya), dan satu berkas lagi disimpan oleh kelompok tani.
e.Petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya) menyampaikan satu berkas DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota dan selanjutnya dilakukan rekapitualasi di tingkat Kbupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
f.Seluruh berkas DU-PBB disimpan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Produsen Benih pelaksana PSO Subsidi Benih. Rekpitualasi DU-PBB tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian provinsi. C. Spesifikasi Teknis
1. 1.Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundang-undangan, dan belum kadaluarsa.
2. 2.Benih yang dijual dan disalurkan dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal Poly Ethylene (PE) 8-10 micrometer serta tidak mudah rusak dengan berat maksimal 10 (sepuluh) kg per kemasan serta dieri tanda/tulisan "BENIH BERSUBSIDI". D. Realokasi Benih Bersubsidi Apabila terjadi perubahan volume antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Realokasi antar kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pertanian provinsi. III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH (HET) Harga Benih (HB), Subsidi Benih, dan Harga Eceran Tertinggi Benih (HET) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI A. Penyediaan Benih bersubsidi disediakan oleh Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. Benih Bersubsidi tersebutdapat berasal dari areal penangkaran milik Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih, areal penangkaran kerjasama produksi atau kerjasama pemasaran dengan produsen benih lainnya. B. Penjualan dan Penyaluran
3. 1.Mekanisme pelaksanaan penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi dengan pola tertutup, yaitu Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih akan menjual dan menyalurkan Benih Bersubsidi sampai ke lokasi kelompok tani.
4. 2.Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi menjadi tanggung jawab Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih.
5. 3.Apabila Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih tidak memenuhi permintaan pembelian sesuai DU-PBB yang diajukan oleh petani, maka Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku PKA memberikan teguran tertulis kepada Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. Teguran tertulis tertulis tersebut ditembuskan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi
6. 1.Monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Subsidi Benih tepat sasaran. Hal-hal yang yang dimonitori meliputi rencana dan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan, ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta permasalahan di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat.
7. 2.Monitoring dan evaluasi ditingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk di provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim monitoring dan evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian provinsi. Hasil Monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanamana Pangan.
8. 3.Monitoring dan evaluasi ditingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tingkat pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan disemua lokasi. B. Pelaporan Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan merupakan laporan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, sedangkan laporan tahunan merupakan pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih dengan rincian sebagai berikut:
9. 1.Dinas Pertanian Provinsi menyusun rekapitulasi DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanamanan Pangan.
10. 2.Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih wajib menyusun laporan secara tertulis reaslisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap Bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.
11. 3.Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi perkembangan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
12. 4.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun Laporan Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. VI. PENUTUP Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 ini merupakan acuan bagi instansi tekait dalam pelaksanaan Subsidi Benih Tahim Anggaran 2016. Pedoman ini merupakan dasar penyusunan petunjuk teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa benih bersubsidi yang dijual dan disalurkan untuk digunakan dalam budidaya tanaman pangan harus memenuhi standar mutu benih bina;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/pmk.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7.Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan dana Cadangan;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
18.Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016; Memerhatikan : 1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri pertanian Nomor S916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, hal Persetujuan Penguasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016;
2.Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-999.07.1.956099/2016 tanggal 07 Januari 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Pasal 3.

(1)Pembinaan teknis Subsidi Benih dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
(2)Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Petunjuk Teknis subsidi Benih Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut:

a.padi inbrida sebesar Rp.2.500,-/kg;
b.padi hibrida sebesar Rp.4.100,-/kg;
c.kedelai sebesar Rp.3.100,-/kg untuk (kelas Benih Sebar/BR); dan
d.kedelai sebesar Rp.2.500,-/kg untuk (kelas Benih Sebar 1/BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4), sampai di lokasi kelompok tani.

Pasal 5

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6.Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
7.Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8.Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
9.Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10.Direktur Utama PT Pertani (Persero). LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04/Permentan/HK.140/2/2016 TANGGAL : 5 Pebruari 2016 PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar sangar perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melakukan strategi dan upaya-upaya yang konkrit untuk antisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitasa pada masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaanya secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat dan meringankan beban petani membeli benih tanaman pangan, Pemerintah mengalokasikan subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida, dan benih kedelai. Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi benih dapat dilaksanakan dengan baik serta penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan "Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016". B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Pedoman Subsidi Benih Tahun Aggaran 2016 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2016.
2.Tujuan

a.menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memnuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman panga.
b.membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau. C. Sasaran
1. 1.Tersedianya benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memnuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan.
2. 2.Terbantunya petani untuk membeli benih dengan harga terjangkau. D. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 meliputi perencanaan, penyediaan, penjualan dan penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih. E. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
3. 1.Harga Benih, yang selanjutnya disingkat HB adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses produksi sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut.
4. 2.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh petani di tingkat kelompok tani.
5. 3.Subsidi Benih adalah selisih antara HB dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah atas penjualan benih bersubsidi.
6. 4.Benih Bina adalah benih dari varietas ungul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
7. 5.Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.
8. 6.Publik Service Obligation yang selanjutnya disingkat PSO adalah penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
9. 7.Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi benih yang ditetapkan sebagai pelaksana penjualan dan penyaluran benih bersubsidi oleh Menteri Negara BUMN.
10. 8.Benih Bersubsidi adalah benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersertifikat yang mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN dalam proses penyediaan, penjualan dan penyalurannya oleh Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih.
11. 9.Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan budidaya tanaman pangan yang tidak mendapatkan bantuan benih dari kegiatan lain yang dibiayai oleh pemerintah.
12. 10.Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang selanjutnya disingkat DU-PBB adalah daftar usulan petani yang akan membeli benih bersubsidi dan merupakan dokumen turunan dari dokumen CPCL.
13. 11.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
14. 12.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSBTPH adalah institusi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih di daerah. F. Indikator Keberhasilan Terlaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi kepada Petani/kelompok tani pelaksana kegiatan budidaya tanaman pangan yang mengajukan DU-PBB. G. Pelaksana PSO Subsidi Benih Pelaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 yaitu Produsen benih pelaksana PSO Subsidi Benih, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S- 916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2105, hal Persetujuan Penguasaan PSO Dalam Ranka Pelaksanaan Subsidi Benih 2016. Apabila ada Produesen benih swasta/penangkar benih yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan Subsidi Benih, dapat dimungkinkan di bawah koordinasi Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. II. PERENCANAA, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/ KELOMPOK TANI, SERTA REAKLOKASI BENIH BERSUBSIDI A. Perencanaan Kebutuhan
15. 1.Jenis dan jumlah/volume Benih Bersubsidi direncanakan berdasarkan anggaran yang tersedia.
16. 2.Alokasi Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing jenis benih per provinsi ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. Sedangkan alokasi volume benih per kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. B. Kriteria dan Produser Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.
17. 1.Kriteria Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi. Petani/Kelompok tani pembeli benih padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersubsidi, diutamakan petani/kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan lainnya dari Pemerintah (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota).
18. 2.Prosedur Penetapan Petani/Kelompiok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.
a.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberitahukan kepada Dinas Pertanian provinsi dan Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih tentang kegiatan Subsidi Benih. Selanjutnya, Dinas Pertanian provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota dan unsur terkait diwilayahnya, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota melakukan sosialisasi dengan unit kerja, stakeholder dan petugas lapangan terkait di wilayahnya.
b.Dinas Pertanian kabupaten/kota menetapkan CPCL Petani/Kelompok Tani pembeli Benih Bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
c.Kelompok tani menyusun DU-PBB berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi dan disetujui oleh petugas lapangan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas pertanian lainnya.
d.DU-PBB dibuat rankap 3 (tiga), satu berkas disampaikan oleh kelompok tani kepada Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih diupayakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu tanam agar Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih dapat mempersiapkan benih yang akan dijual dengan baik. Satu berkas lainnya disampaikan kepada petugas lapangan (KCD,KUPTK atau petugas pertanian lainnya), dan satu berkas lagi disimpan oleh kelompok tani.
e.Petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas pertanian lainnya) menyampaikan satu berkas DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota dan selanjutnya dilakukan rekapitualasi di tingkat Kbupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
f.Seluruh berkas DU-PBB disimpan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Produsen Benih pelaksana PSO Subsidi Benih. Rekpitualasi DU-PBB tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian provinsi. C. Spesifikasi Teknis
1. 1.Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundang-undangan, dan belum kadaluarsa.
2. 2.Benih yang dijual dan disalurkan dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal Poly Ethylene (PE) 8-10 micrometer serta tidak mudah rusak dengan berat maksimal 10 (sepuluh) kg per kemasan serta dieri tanda/tulisan "BENIH BERSUBSIDI". D. Realokasi Benih Bersubsidi Apabila terjadi perubahan volume antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Realokasi antar kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pertanian provinsi. III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH (HET) Harga Benih (HB), Subsidi Benih, dan Harga Eceran Tertinggi Benih (HET) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI A. Penyediaan Benih bersubsidi disediakan oleh Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. Benih Bersubsidi tersebutdapat berasal dari areal penangkaran milik Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih, areal penangkaran kerjasama produksi atau kerjasama pemasaran dengan produsen benih lainnya. B. Penjualan dan Penyaluran
3. 1.Mekanisme pelaksanaan penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi dengan pola tertutup, yaitu Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih akan menjual dan menyalurkan Benih Bersubsidi sampai ke lokasi kelompok tani.
4. 2.Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi menjadi tanggung jawab Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih.
5. 3.Apabila Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih tidak memenuhi permintaan pembelian sesuai DU-PBB yang diajukan oleh petani, maka Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku PKA memberikan teguran tertulis kepada Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih. Teguran tertulis tertulis tersebut ditembuskan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi
6. 1.Monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Subsidi Benih tepat sasaran. Hal-hal yang yang dimonitori meliputi rencana dan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan, ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta permasalahan di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat.
7. 2.Monitoring dan evaluasi ditingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk di provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim monitoring dan evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian provinsi. Hasil Monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanamana Pangan.
8. 3.Monitoring dan evaluasi ditingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tingkat pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan disemua lokasi. B. Pelaporan Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan merupakan laporan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi, sedangkan laporan tahunan merupakan pelaksanaan kegiatan Subsidi Benih dengan rincian sebagai berikut:
9. 1.Dinas Pertanian Provinsi menyusun rekapitulasi DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanamanan Pangan.
10. 2.Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih wajib menyusun laporan secara tertulis reaslisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi setiap Bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.
11. 3.Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi perkembangan realisasi penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
12. 4.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun Laporan Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. VI. PENUTUP Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 ini merupakan acuan bagi instansi tekait dalam pelaksanaan Subsidi Benih Tahim Anggaran 2016. Pedoman ini merupakan dasar penyusunan petunjuk teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2013