DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KR.020/3/2017 Tahun 2017

Nomor: 05/Permentan/KR.020/3/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/ 3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesian National Single Window (INSW) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 178);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Media Pembawa yang tidak dilakukan Tindakan Karantina di TPK berupa:

a.kemasan kayu sebagai pembungkus produk bukan hasil pertanian;
b.Media Pembawa dengan tingkat risiko tinggi; atau
c.Media Pembawa dalam bentuk curah di palka kapal (in bulk) atau yang diangkut tidak menggunakan peti kemas.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Keterangan muatan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan penilaian risiko oleh Petugas Karantina.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui muatan Alat Angkut termasuk Media Pembawa yang dilarang pemasukannya atau tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi.
(3)Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Format-2 dan dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian di Tempat Pemasukan.

3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penetapan tingkat risiko Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempertimbangkan:

a.jenis Media Pembawa; dan
b.status hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal.

Pasal 9B

(1)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko terpadu.
(2)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kelancaran tindakan karantina.
(3)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pemilik/Kuasanya.

Pasal 9C

(1)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ditetapkan oleh Menteri.
(2)Menteri dalam menetapkan pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tergolong Media Pembawa yang dilarang pemasukannya, Petugas Karantina melakukan tindakan penolakan.
(2)Tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada:
1. a.Pemilik/Kuasanya;
2. b.Penanggung Jawab Alat Angkut; dan
3. c.instansi terkait dengan diunggah dalam aplikasi keterangan muatan Alat Angkut karantina (Quarantine Manifest Information) melalui portal INSW.
(3)Media Pembawa yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berada di atas Alat Angkut, dilarang diturunkan dari Alat Angkut; atau
2. b.telah diturunkan dari Alat Angkut, segera dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
(4)Tata cara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam hal peti kemas Media Pembawa belum berada di TPK, pengelola TPK menempatkan peti kemas di TPK.
(2)Penempatan peti kemas oleh pengelola TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) dari Kepala UPT Karantina Pertanian di Tempat Pemasukan, sesuai dengan Format-4.
(3)Kepala UPT dalam menerbitkan SPPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan metode pengambilan sampel Media Pembawa.
(4)Metode pengambilan sampel Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

6.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Penempatan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 2 (dua) jam terhitung sejak SPPMP diterima pengelola TPK untuk dilakukan tindakan karantina.
(2)SPPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, pengelola Terminal Bongkar, dan pengelola TPK melalui sistem elektronik.

Pasal 14B

Tindakan Karantina di TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14A ayat (1) berupa:

a.pemeriksaan;
b.perlakuan;
c.penolakan;
d.penahanan; dan
e.pembebasan.

Pasal 14C

Format-1 sampai dengan Format-4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 421 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PERMENTAN/KR.020/3/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA No Format Tentang 1 Format-1 Keterangan Muatan Alat Angkut 2 Format-2 Hasil Penilaian Keterangan Muatan Alat Angkut 3 Format-3 Pernyataan Penyerahan Media Pembawa Ke Petugas Karantina Untuk Dilakukan Tindakan Karantina di TPK 4 Format-4 Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Format-1 KETERANGAN MUATAN ALAT ANGKUT

1.Alat Angkut Kapal Laut Nama Media Pembawa : Jumlah/volume Media Pembawa : Jumlah dan Nomor Kontainer : Ukuran dan Tipe Kontainer : Tanggal dan Jam Kedatangan : Nama alat angkut : Nomor Voyage dan tanggal : Pelabuhan keberangkatan : Tanggal keberangkatan : Negara asal : Pelabuhan Kedatangan : Tanggal Kedatangan : Negara Tujuan : Nama dan alamat pengirim (shipper) : Nama dan alamat penerima (consignee) : Nama dan alamat pemilik barang (notify address) : Format-2 KEPALA/KOP SURAT UPT KARANTINA PERTANIAN HASIL PENILAIAN KETERANGAN MUATAN ALAT ANGKUT KepadaYth. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian …….. di- TEMPAT. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi hasil analisis muatan alat angkut sebagai berikut : I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA HPHK/OPTK
1.Nama MP HPHK/MP OPTK :…………………………………
2.Negara asal :…………………………………
3.Negara Transit
4.Tanggal Kedatangan :…………………………………
5.Jumlah/Volume :…………………………………
6.Nomor kontainer :………………………………… II. HASIL ANALISIS
1.Media Pembawa HPHK/OPTK* : Dilarang kewajiban tambahan Tidak dilarang
2.Manajemen Risiko MP : Risiko Rendah (Low Risk) Risiko Sedang (Medium Risk) Risiko Tinggi (High Risk).
3.Metode Deteksi HPHK/OPTK* : Maksimum 1 (satu) hari Maksimum 3 (empat) hari Maksimum 21 (dua puluh satu) hari III. REKOMENDASI : Tempat Pemeriksaan (TPK/IKH/IKT)* Tingkat Risiko MP HPHK atau MP OPTK………………….. Petugas Analis, Nama Terang NIP. ……………………………………… Salinan disampaikan Kepada :
1.Ka. Bid KH/KT/Ka. Sie KH/KT/Ka. Subsie Yanops;
2.Arsip. * Coret yang tidak perlu Isi salah satu Format-3 PERNYATAAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA KE PETUGAS KARANTINA UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA DI TPK Kepada Yth. Petugas Karantina…………………….. di- TEMPAT. Bersama ini kami sampaikan media pembawa karantina untuk dilakukan tindakan karantina sebagai berikut :
1.Nama MP HPHK/MP OPTK :…………………………………
2.Negara asal :…………………………………
3.Negara transit :…………………………………
4.Tanggal Kedatangan :…………………………………
5.Jumlah/Volume :…………………………………
6.Jumlah kontainer :…………………………………
7.Nomor kontainer : ………………………………… ………………………..,…………………….. Pemilik/Kuasa Media Pembawa, Tandatangan disertai materai Nama Terang Salinan disampaikan Kepada : Kepala UPT Format-4 SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SPPMP) Kepada: Pemilik/Kuasa Pemilik di- TEMPAT. Sesuai surat permohonan pemeriksaan karantina dari.................. No.............................tanggal.............................. dan guna pelaksanaan tindakan karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti kemas dari Terminal Bongkar ke TPK................................ dengan data sbb:
1.Jumlah Peti Kemas :
2.Nomor dan Kode Peti Kemas a…………………………… b…………………………… dst………………………… :
3.Nama Alat Angkut/Voyage :
4.Agen Pelayaran/Maskapai :
5.Tanggal Tiba :
6.Lokasi Terminal Bongkar :
7.Pemilik : Catatan : Peti kemas yang dimaksud sudah ditarik ke TPK. Petugas Karantina, (……………………….) ................, tgl........................... Pengelola TPK, (……………………….) Tembusan:
1.Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
2.Pengelola Terminal Bongkar;
3.Pengelola TPK ……………………….

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesian National Single Window (INSW) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 178);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Media Pembawa yang tidak dilakukan Tindakan Karantina di TPK berupa:

a.kemasan kayu sebagai pembungkus produk bukan hasil pertanian;
b.Media Pembawa dengan tingkat risiko tinggi; atau
c.Media Pembawa dalam bentuk curah di palka kapal (in bulk) atau yang diangkut tidak menggunakan peti kemas.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Keterangan muatan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan penilaian risiko oleh Petugas Karantina.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui muatan Alat Angkut termasuk Media Pembawa yang dilarang pemasukannya atau tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi.
(3)Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Format-2 dan dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian di Tempat Pemasukan.

3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Penetapan tingkat risiko Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempertimbangkan:

a.jenis Media Pembawa; dan
b.status hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal.

Pasal 9B

(1)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko terpadu.
(2)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kelancaran tindakan karantina.
(3)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pemilik/Kuasanya.

Pasal 9C

(1)Pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ditetapkan oleh Menteri.
(2)Menteri dalam menetapkan pengelolaan risiko terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tergolong Media Pembawa yang dilarang pemasukannya, Petugas Karantina melakukan tindakan penolakan.
(2)Tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada:
1. a.Pemilik/Kuasanya;
2. b.Penanggung Jawab Alat Angkut; dan
3. c.instansi terkait dengan diunggah dalam aplikasi keterangan muatan Alat Angkut karantina (Quarantine Manifest Information) melalui portal INSW.
(3)Media Pembawa yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berada di atas Alat Angkut, dilarang diturunkan dari Alat Angkut; atau
2. b.telah diturunkan dari Alat Angkut, segera dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
(4)Tata cara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam hal peti kemas Media Pembawa belum berada di TPK, pengelola TPK menempatkan peti kemas di TPK.
(2)Penempatan peti kemas oleh pengelola TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) dari Kepala UPT Karantina Pertanian di Tempat Pemasukan, sesuai dengan Format-4.
(3)Kepala UPT dalam menerbitkan SPPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan metode pengambilan sampel Media Pembawa.
(4)Metode pengambilan sampel Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

6.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Penempatan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 2 (dua) jam terhitung sejak SPPMP diterima pengelola TPK untuk dilakukan tindakan karantina.
(2)SPPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai, pengelola Terminal Bongkar, dan pengelola TPK melalui sistem elektronik.

Pasal 14B

Tindakan Karantina di TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14A ayat (1) berupa:

a.pemeriksaan;
b.perlakuan;
c.penolakan;
d.penahanan; dan
e.pembebasan.

Pasal 14C

1.Alat Angkut Kapal Laut Nama Media Pembawa : Jumlah/volume Media Pembawa : Jumlah dan Nomor Kontainer : Ukuran dan Tipe Kontainer : Tanggal dan Jam Kedatangan : Nama alat angkut : Nomor Voyage dan tanggal : Pelabuhan keberangkatan : Tanggal keberangkatan : Negara asal : Pelabuhan Kedatangan : Tanggal Kedatangan : Negara Tujuan : Nama dan alamat pengirim (shipper) : Nama dan alamat penerima (consignee) : Nama dan alamat pemilik barang (notify address) : Format-2 KEPALA/KOP SURAT UPT KARANTINA PERTANIAN HASIL PENILAIAN KETERANGAN MUATAN ALAT ANGKUT KepadaYth. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian …….. di- TEMPAT. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi hasil analisis muatan alat angkut sebagai berikut : I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA HPHK/OPTK
1.Nama MP HPHK/MP OPTK :…………………………………
2.Negara asal :…………………………………
3.Negara Transit
4.Tanggal Kedatangan :…………………………………
5.Jumlah/Volume :…………………………………
6.Nomor kontainer :………………………………… II. HASIL ANALISIS
1.Media Pembawa HPHK/OPTK* : Dilarang kewajiban tambahan Tidak dilarang
2.Manajemen Risiko MP : Risiko Rendah (Low Risk) Risiko Sedang (Medium Risk) Risiko Tinggi (High Risk).
3.Metode Deteksi HPHK/OPTK* : Maksimum 1 (satu) hari Maksimum 3 (empat) hari Maksimum 21 (dua puluh satu) hari III. REKOMENDASI : Tempat Pemeriksaan (TPK/IKH/IKT)* Tingkat Risiko MP HPHK atau MP OPTK………………….. Petugas Analis, Nama Terang NIP. ……………………………………… Salinan disampaikan Kepada :
1.Ka. Bid KH/KT/Ka. Sie KH/KT/Ka. Subsie Yanops;
2.Arsip. * Coret yang tidak perlu Isi salah satu Format-3 PERNYATAAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA KE PETUGAS KARANTINA UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA DI TPK Kepada Yth. Petugas Karantina…………………….. di- TEMPAT. Bersama ini kami sampaikan media pembawa karantina untuk dilakukan tindakan karantina sebagai berikut :
1.Nama MP HPHK/MP OPTK :…………………………………
2.Negara asal :…………………………………
3.Negara transit :…………………………………
4.Tanggal Kedatangan :…………………………………
5.Jumlah/Volume :…………………………………
6.Jumlah kontainer :…………………………………
7.Nomor kontainer : ………………………………… ………………………..,…………………….. Pemilik/Kuasa Media Pembawa, Tandatangan disertai materai Nama Terang Salinan disampaikan Kepada : Kepala UPT Format-4 SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SPPMP) Kepada: Pemilik/Kuasa Pemilik di- TEMPAT. Sesuai surat permohonan pemeriksaan karantina dari.................. No.............................tanggal.............................. dan guna pelaksanaan tindakan karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti kemas dari Terminal Bongkar ke TPK................................ dengan data sbb:
1.Jumlah Peti Kemas :
2.Nomor dan Kode Peti Kemas a…………………………… b…………………………… dst………………………… :
3.Nama Alat Angkut/Voyage :
4.Agen Pelayaran/Maskapai :
5.Tanggal Tiba :
6.Lokasi Terminal Bongkar :
7.Pemilik : Catatan : Peti kemas yang dimaksud sudah ditarik ke TPK. Petugas Karantina, (……………………….) ................, tgl........................... Pengelola TPK, (……………………….) Tembusan:
1.Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
2.Pengelola Terminal Bongkar;
3.Pengelola TPK ……………………….