DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017 Tahun 2017

Nomor: 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/ 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
5.Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6.Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan dan penghapusan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9.Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.pengadaan;
b.penatausahaan;
c.penetapan status Rumah Negara;
d.penetapan status penggunaan;
e.penghunian;
f.sewa;
g.pengalihan status;
h.penghapusan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

(1)Pengadaan Rumah Negara dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, alih fungsi, atau bangun guna serah/bangun serah guna.
(2)Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. b.perjanjian/kontrak;
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

(1)Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pertanian.
(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
(3)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukkannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu.
(4)Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, alih fungsi, bangun guna serah/bangun serah guna dan cara lain perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

(1)Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan kerja.
(2)Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembukuan;
2. b.inventarisasi; dan
3. c.pelaporan.
(3)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
(5)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan Kerja.
(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang Milik Negara secara berkala pada semester I dan semester II.

Pasal 8

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penatausahaan BMN.

BAB IV

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

(1)Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara.
(2)Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II.
(3)Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/ 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
5.Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6.Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan dan penghapusan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9.Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.pengadaan;
b.penatausahaan;
c.penetapan status Rumah Negara;
d.penetapan status penggunaan;
e.penghunian;
f.sewa;
g.pengalihan status;
h.penghapusan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 4

(1)Pengadaan Rumah Negara dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, alih fungsi, atau bangun guna serah/bangun serah guna.
(2)Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. b.perjanjian/kontrak;
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

(1)Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pertanian.
(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
(3)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukkannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu.
(4)Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

(1)Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan kerja.
(2)Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembukuan;
2. b.inventarisasi; dan
3. c.pelaporan.
(3)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
(5)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan Kerja.
(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang Milik Negara secara berkala pada semester I dan semester II.

Pasal 8

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penatausahaan BMN.

BAB IV

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

(1)Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara.
(2)Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II.
(3)Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.