DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/Rc.110/12/2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019; dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor223, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);

10.Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik . Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor103,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5423);
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); , Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248jPMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); Pengelolaan . Dana tentang Pedoman 2008 Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06j 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,' dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 jPermentanj . OT.140 j 9 / 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang- Wilayah (UAPPA/B-W); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 j dan Kernenterian Pembentukan tentang . 14. Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2015 Nomor 85); 15. Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 16. Peraturan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148); 17. Peraturan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 18. Keputusan Nomor 121/P Tahun 2014 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor938); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. OS/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1191); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214jPMK.05j 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negaraj Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1340)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05j 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERTANIAN NOMOR 51jPERMENTAN/RC.110/12/2018 PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTANIANTAHUNANGGARAN2019. 29. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 09/Perrnentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kernenterian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan' Menteri Pertanian Nornor 42/Perrnentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nornor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111jPMK.06j 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pernindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kernenterian Pertanian; 32. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 64jPermentanj . RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan' Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi; 33. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 65jPermentanj RC.130j 12/2016 tentang Penugasan kepada BupatijWalikota dalarn Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pernbantuan KabupatenjKota; 'Menetapkan

Pasal 12

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 un tuk: 'a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepadaperseorangan, dosen, mahasiswa/ siswa/ alumni,santri tani milenial atau pemuda keagamaan Iainnya, penyuluh pertanian, petani, petani milenial, petani andalan, santri tani milenial ataupemuda keagamaan lainnya, kelompok tani dan/ atau gabungan kelompok tani, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, UPJA, lembaga pemerintah,dan / atau lembaga nonpemerintah;

b.beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan PegawaiNegeriSipil;
c.bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, petani andalan, petani rnilenial,santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, mahasiswa/ siswal alumni, pemuda tani, yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompoktani, kelompoksantri tani milenial ataupemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, danj atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; 1. Ketentuan

Pasal 12

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian , Nomor51/Permentan/Rc.110/ 12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019)diubah sebagai berikut: Pasa124 Kepala Dinas, Badan, dan/ atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian dan/ atau pangan atas nama gubernur bertanggungjawab melakukan koordinasi, pembinaan Programdan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupatenj'kota. 2. Ketentuan

Pasal 24

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompokmasyarakat, lembaga swadayamasyarakat, lembaga pemerintah/ nonpemerintah, rumah tangga miskin, kelompoktani, gabungan kelompok tani, kelompok santritani milenial atau pemuda keagamaan lainnya,kelompok petani milenial, kelompok petani andalan;
e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada kelompoktani,gabungan kelompok tani, kelompok santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, kelompokmasyarakat lainnya, lembagapemerintah, dan/ atau lembaga nonpemerintah; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompoktani, kelompokmasyarakat, santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, petani milenial, petani andalan, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, lembaga pemerintah, dan/ ataulembaga nonpemerintah. 5.· Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimanatercantum dalam Lampiranyang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. pangan;dan b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten Zkota oleh bupati/wali kota atau kepala dinas, badan, darr/ atau kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dan/ atau pangan. Pasa126 Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintahdibentuk:a. TimPembinaProvinsi di tingkat daerah provinsi oleh gubernur atau kepala dinas, badan, dan / atau kantor daerah provmsi yang menyelenggarakanurusan pertanian dan/ atau 4. Ketentuan

Pasal 26

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa125 Kepala Dinas, Badan, dari/ atau Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian danJatau pangan atas nama bupatiJwali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah. 3. Ketentuan

Pasal 25

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MENTERI PERTANIAN EPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Januari 2019 Pasal II Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik . Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor103,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5423);
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); , Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248jPMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); Pengelolaan . Dana tentang Pedoman 2008 Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06j 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,' dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 jPermentanj . OT.140 j 9 / 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang- Wilayah (UAPPA/B-W); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 j dan Kernenterian Pembentukan tentang . 14. Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2015 Nomor 85); 15. Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 16. Peraturan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148); 17. Peraturan Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 18. Keputusan Nomor 121/P Tahun 2014 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor938); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. OS/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1191); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214jPMK.05j 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05j 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negaraj Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1340)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05j 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168jPMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian NegarajLembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERTANIAN NOMOR 51jPERMENTAN/RC.110/12/2018 PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTANIANTAHUNANGGARAN2019. 29. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 09/Perrnentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kernenterian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan' Menteri Pertanian Nornor 42/Perrnentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nornor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111jPMK.06j 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pernindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kernenterian Pertanian; 32. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 64jPermentanj . RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan' Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi; 33. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 65jPermentanj RC.130j 12/2016 tentang Penugasan kepada BupatijWalikota dalarn Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pernbantuan KabupatenjKota; 'Menetapkan

Pasal 12

b.beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan PegawaiNegeriSipil;
c.bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, petani andalan, petani rnilenial,santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, mahasiswa/ siswal alumni, pemuda tani, yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompoktani, kelompoksantri tani milenial ataupemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, danj atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; 1. Ketentuan

Pasal 12

Pasal 24

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompokmasyarakat, lembaga swadayamasyarakat, lembaga pemerintah/ nonpemerintah, rumah tangga miskin, kelompoktani, gabungan kelompok tani, kelompok santritani milenial atau pemuda keagamaan lainnya,kelompok petani milenial, kelompok petani andalan;
e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada kelompoktani,gabungan kelompok tani, kelompok santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, kelompokmasyarakat lainnya, lembagapemerintah, dan/ atau lembaga nonpemerintah; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompoktani, kelompokmasyarakat, santri tanimilenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, petani milenial, petani andalan, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, lembaga pemerintah, dan/ ataulembaga nonpemerintah. 5.· Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimanatercantum dalam Lampiranyang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. pangan;dan b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten Zkota oleh bupati/wali kota atau kepala dinas, badan, darr/ atau kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dan/ atau pangan. Pasa126 Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintahdibentuk:a. TimPembinaProvinsi di tingkat daerah provinsi oleh gubernur atau kepala dinas, badan, dan / atau kantor daerah provmsi yang menyelenggarakanurusan pertanian dan/ atau 4. Ketentuan

Pasal 26

Pasal 25

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MENTERI PERTANIAN EPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Januari 2019 Pasal II Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.