DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017 Tahun 2017

Nomor: 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/ 2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2.Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK dan/atau OPTK yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
4.Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
5.Pengusaha di PLB Merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disingkat PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
6.Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
7.Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua Organisme Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8.Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
9.Media Pembawa HPHK dan OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, dan/atau benda lain yang dapat membawa HPHK atau OPTK.
10.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara
11.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
12.Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
13.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disingkat IKT adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
14.Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat IKH adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.
15.Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk pelaksanaan Tindakan Karantina yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara.
16.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
17.Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.
18.Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
19.Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Petugas Karantina dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan Tindakan Karantina di PLB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Pemasukan Media Pembawa yang melalui PLB;
b.Pengeluaran Media Pembawa yang melalui PLB; dan
c.Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

(1)Media Pembawa yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari PLB wajib dilakukan Tindakan Karantina oleh Petugas Karantina.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB diperlukan fasilitas maupun sarana dan prasarana.
(3)Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB.
(4)Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Karantina untuk menjalankan fungsi pelayanan dan Tindakan Karantina;
2. b.ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik; dan
3. c.sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik antara Penyelenggara PLB atau PDPLB dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian atau Badan Karantina Pertanian.

Pasal 5

(1)Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dapat dilakukan di PLB.
(2)PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(3)Persyaratan dan penetapan PLB di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 6

(1)PLB yang berada di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus ditetapkan sebagai IKH dan/atau IKT.
(2)Penetapan IKH dan/atau IKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

BAB II

PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA YANG MELALUI PLB

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan Tindakan Karantina, Media Pembawa di PLB dilengkapi dokumen jenis komoditas wajib periksa Karantina di PLB.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB kepada Badan Karantina Pertanian.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai jenis, jumlah, dan peruntukan Media Pembawa.

Pasal 8

(1)Tindakan Karantina di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Media Pembawa berupa bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya untuk bahan baku industri atau konsumsi.
(2)Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan:
1. a.di dalam negeri;
2. b.bahan baku ekspor; dan/atau
3. c.transit.

Pasal 9

(1)Media Pembawa yang dimasukkan ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
2. b.melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
3. c.dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan Media Pembawa wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemasukan Media Pembawa untuk keperluan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/ 2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2.Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK dan/atau OPTK yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
4.Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
5.Pengusaha di PLB Merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disingkat PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
6.Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
7.Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua Organisme Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8.Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
9.Media Pembawa HPHK dan OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, dan/atau benda lain yang dapat membawa HPHK atau OPTK.
10.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara
11.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
12.Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat- tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
13.Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disingkat IKT adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
14.Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat IKH adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.
15.Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk pelaksanaan Tindakan Karantina yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara.
16.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
17.Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.
18.Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
19.Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Petugas Karantina dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan Tindakan Karantina di PLB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Pemasukan Media Pembawa yang melalui PLB;
b.Pengeluaran Media Pembawa yang melalui PLB; dan
c.Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

(1)Media Pembawa yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari PLB wajib dilakukan Tindakan Karantina oleh Petugas Karantina.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan Tindakan Karantina di PLB diperlukan fasilitas maupun sarana dan prasarana.
(3)Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB.
(4)Fasilitas maupun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Karantina untuk menjalankan fungsi pelayanan dan Tindakan Karantina;
2. b.ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik; dan
3. c.sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik antara Penyelenggara PLB atau PDPLB dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian atau Badan Karantina Pertanian.

Pasal 5

(1)Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dapat dilakukan di PLB.
(2)PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.
(3)Persyaratan dan penetapan PLB di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 6

(1)PLB yang berada di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus ditetapkan sebagai IKH dan/atau IKT.
(2)Penetapan IKH dan/atau IKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

BAB II

PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA YANG MELALUI PLB

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan Tindakan Karantina, Media Pembawa di PLB dilengkapi dokumen jenis komoditas wajib periksa Karantina di PLB.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara PLB atau PDPLB kepada Badan Karantina Pertanian.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai jenis, jumlah, dan peruntukan Media Pembawa.

Pasal 8

(1)Tindakan Karantina di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Media Pembawa berupa bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya untuk bahan baku industri atau konsumsi.
(2)Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan:
1. a.di dalam negeri;
2. b.bahan baku ekspor; dan/atau
3. c.transit.

Pasal 9

(1)Media Pembawa yang dimasukkan ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
2. b.melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
3. c.dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan Tindakan Karantina.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan Media Pembawa wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina pertanian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemasukan Media Pembawa untuk keperluan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.