DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019

Nomor: 08
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2019, No.98 Republik Indonesia Nomor 6019);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
2.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
4.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi www.peraturan.go.id 2019, No.98 kesehatan manusia.
5.Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Hewan.
11.Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang karantina hewan.
12.Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Otoritas Veteriner;
b.pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner; dan
c.Dokter Hewan Berwenang.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Pasal 3

(1)Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(2)Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(4)Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 4

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.Otoritas Veteriner nasional;
2. b.Otoritas Veteriner kementerian;
3. c.Otoritas Veteriner provinsi; dan
4. d.Otoritas Veteriner kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 5

(1)Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berkedudukan di unit kerja eselon I yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Otoritas Veteriner nasional dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 6

Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Otoritas Veteriner pada:

a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 7

(1)Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
2. b.Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. c.Otoritas Veteriner Karantina Hewan.
(2)Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c diatur dengan peraturan tersendiri. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 8

(1)Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan.
(2)Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Karantina Hewan.
(2)Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan fungsi otoritas kompeten.
(2)Fungsi otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2019, No.98 Republik Indonesia Nomor 6019);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
2.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
4.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi www.peraturan.go.id 2019, No.98 kesehatan manusia.
5.Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Hewan.
11.Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang karantina hewan.
12.Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Otoritas Veteriner;
b.pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner; dan
c.Dokter Hewan Berwenang.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Pasal 3

(1)Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(2)Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(4)Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 4

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)terdiri atas:
1. a.Otoritas Veteriner nasional;
2. b.Otoritas Veteriner kementerian;
3. c.Otoritas Veteriner provinsi; dan
4. d.Otoritas Veteriner kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 5

(1)Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berkedudukan di unit kerja eselon I yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Otoritas Veteriner nasional dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 6

Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Otoritas Veteriner pada:

a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 7

(1)Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;
2. b.Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. c.Otoritas Veteriner Karantina Hewan.
(2)Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Otoritas Veteriner pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c diatur dengan peraturan tersendiri. www.peraturan.go.id 2019, No.98

Pasal 8

(1)Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan.
(2)Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2)Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi fungsi Karantina Hewan.
(2)Otoritas Veteriner Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan fungsi otoritas kompeten.
(2)Fungsi otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.98