DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019

Nomor: 09
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045; MENTERI PERTANIAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTANIANNOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNANSUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421); 4. Unda.ng-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nornor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 ten tang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10.Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11.Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); .. 2 ..

Pasal 7

(1)Program Gerakan Pembangunan SDM Pertanian .dilaksanakan oleh: a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber ·. Daya Manusia Pertanian; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 2. Ketentuan

Pasal 7

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:4a. Santri Tani Milenial adalah santri yang memiliki minat di bidang pertanian, berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/ a tau yang adaptif terhadap teknologi digital. 1. Ketentuan

Pasal 1

diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Pedornan Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTER! PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN2019 TENTANG PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045.

13.Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 /Permentan/ OT.140j1/2013 ten tang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105); 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Geraka.n Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045; - 3 -- bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, diseminasi inovasi teknologi, pendidikan tinggi vokasi dan/ a tau sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

(3)Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan pelatihan, birnbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(4)Sadan Ketahanan Pangan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(5)Badan Karantina Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbinga.n teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi tekno logi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi surnber.daya manusia pertanian. pelatihan, melaksanakan Manusia . Pertanian c. Badan Ketahanan Pangan; d. Badan Karantina Pertanian; e. Direktorat .Jerideral Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. Direktorat Jend.eral Hortikultura; g. Direktorat Jenderal Perkebunan; h. Direktorat .Jenderal Tanaman Pangan; 1. Direktorat J enderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan J. Sekretariat Jenderal.
(2)Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
(6)Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, scsialisasi . dan tn house training, pernagangan, pemberdayaan, penurnbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan.
(7)Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pernagangan, pemberdayaan, penumbuhan clan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia hortikultura.
(8)Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perkebunan.
(9)Direktorat .Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h , dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia tanaman pangan.
(10)Direktorat .Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(11)Sekretariat .Jenderal dan/atau unit kerja Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian dapat memfasilitasi prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. a. Kelompok Tani; b. Kelornpok Tani Milenial/ Andalan; c. Gabungan. Kelompok Tani; d. Gabungan Kelompok Tani Milenial/ Andalan; dan/atau e. kelembagaan lain yang bergerak di bidang pertanian. Petani / Petani Ekonomi KelembagaanMilenial/ Andalan.
(2)Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi: Petani, dan membentuk Kelembagaan Tani Milenial/ Andalan, berkelompokKelembagaan Pasal 11
(1)Petani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

dapat 5. Ketentuan

Pasal 11

Ayat

(2)huruf e diubah, sehingga berbunyi. sebagai berikut: Pasal 10 Nonaparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Petani, Petani Milenial, Santri Tani Milenial atau pemuda keagamaan lainnya, Petani Andalan, Pelaku U saha, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, tenaga harian lepas tenaga ban tu penyuluh pertanian dan/ atau SDM Pertanian lainnya. 4. Ketentuan Pasal. 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Aparatur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

meliputi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan pejabat fungsional lainnya, pejabat struktural, dan/ a tau pejabat pelaksana. 3. Ketentuan

Pasal 9

diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:(12) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(11)antara lain kandang ternak da.n/ atau prasarana pendukung lainnya.
(13)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)antara lain benih, ternak, alat dan mesin pertanian, pupuk, pakan, perlengkapan kerja penyuluh dan/ atau sarana pendukung lainnya, - 6 .. Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 9. Gubernur seluruh Indonesia; 10. Bupati/walikota seluruh Indonesia; dan 11. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian. N SULAIMAN MENTER! PERTANIAN PUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2019 Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11.Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); .. 2 ..

Pasal 7

(1)Program Gerakan Pembangunan SDM Pertanian .dilaksanakan oleh: a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber ·. Daya Manusia Pertanian; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 2. Ketentuan

Pasal 7

Pasal 1

13.Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 /Permentan/ OT.140j1/2013 ten tang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105); 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Geraka.n Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045; - 3 -- bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, diseminasi inovasi teknologi, pendidikan tinggi vokasi dan/ a tau sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

(3)Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan pelatihan, birnbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(4)Sadan Ketahanan Pangan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(5)Badan Karantina Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbinga.n teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi tekno logi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi surnber.daya manusia pertanian. pelatihan, melaksanakan Manusia . Pertanian c. Badan Ketahanan Pangan; d. Badan Karantina Pertanian; e. Direktorat .Jerideral Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. Direktorat Jend.eral Hortikultura; g. Direktorat Jenderal Perkebunan; h. Direktorat .Jenderal Tanaman Pangan; 1. Direktorat J enderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan J. Sekretariat Jenderal.
(2)Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
(6)Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, scsialisasi . dan tn house training, pernagangan, pemberdayaan, penurnbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan.
(7)Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pernagangan, pemberdayaan, penumbuhan clan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia hortikultura.
(8)Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perkebunan.
(9)Direktorat .Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h , dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia tanaman pangan.
(10)Direktorat .Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan in house training, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/ atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian.
(11)Sekretariat .Jenderal dan/atau unit kerja Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian dapat memfasilitasi prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. a. Kelompok Tani; b. Kelornpok Tani Milenial/ Andalan; c. Gabungan. Kelompok Tani; d. Gabungan Kelompok Tani Milenial/ Andalan; dan/atau e. kelembagaan lain yang bergerak di bidang pertanian. Petani / Petani Ekonomi KelembagaanMilenial/ Andalan.
(2)Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi: Petani, dan membentuk Kelembagaan Tani Milenial/ Andalan, berkelompokKelembagaan Pasal 11
(1)Petani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

dapat 5. Ketentuan

Pasal 11

Ayat

(2)huruf e diubah, sehingga berbunyi. sebagai berikut: Pasal 10 Nonaparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Petani, Petani Milenial, Santri Tani Milenial atau pemuda keagamaan lainnya, Petani Andalan, Pelaku U saha, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, tenaga harian lepas tenaga ban tu penyuluh pertanian dan/ atau SDM Pertanian lainnya. 4. Ketentuan Pasal. 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Aparatur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

meliputi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan pejabat fungsional lainnya, pejabat struktural, dan/ a tau pejabat pelaksana. 3. Ketentuan

Pasal 9

diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:(12) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(11)antara lain kandang ternak da.n/ atau prasarana pendukung lainnya.
(13)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)antara lain benih, ternak, alat dan mesin pertanian, pupuk, pakan, perlengkapan kerja penyuluh dan/ atau sarana pendukung lainnya, - 6 .. Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 9. Gubernur seluruh Indonesia; 10. Bupati/walikota seluruh Indonesia; dan 11. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian. N SULAIMAN MENTER! PERTANIAN PUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2019 Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.