DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022; www.peraturan.go.id 2022, No.86 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2022, No.86

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
5.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor www.peraturan.go.id 2022, No.86 690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
7.Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
8.Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
9.Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12.Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

a.pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; www.peraturan.go.id 2022, No.86
b.pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui Pelatihan Tematik; dan
c.memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskeswan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan:

a.P2L;
b.biaya operasional BPP; dan
c.biaya operasional Puskeswan, di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran (output) kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan; dan
4. d.metode pelaksanaan kegiatan. www.peraturan.go.id 2022, No.86
(3)Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
(6)Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
2. b.perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(7)Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan. www.peraturan.go.id 2022, No.86

Pasal 5

(1)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.
(2)Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pengadaan sarana pembibitan;
2. b.demplot;
3. c.kegiatan pertanaman;
4. d.kegiatan pascapanen; dan
5. e.operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
(3)Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pengembangan sarana pembibitan;
2. b.pengembangan demplot;
3. c.pengembangan pertanaman;
4. d.penanganan pascapanen; dan
5. e.operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
(4)Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
1. a.kelompok penerima;
2. b.desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/ kota;
3. c.titik koordinat; www.peraturan.go.id 2022, No.86
4. d.sumber dana; dan
5. e.tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

a.pembelian obat ternak;
b.operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
c.operasional pelayanan kesehatan hewan;
d.koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan
e.pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2022, No.86

Pasal 10

(1)Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
3. c.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2022, No.86

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
5.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor www.peraturan.go.id 2022, No.86 690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
7.Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
8.Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
9.Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12.Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

a.pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; www.peraturan.go.id 2022, No.86
b.pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui Pelatihan Tematik; dan
c.memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskeswan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan:

a.P2L;
b.biaya operasional BPP; dan
c.biaya operasional Puskeswan, di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran (output) kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan; dan
4. d.metode pelaksanaan kegiatan. www.peraturan.go.id 2022, No.86
(3)Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4)Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
(6)Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
2. b.perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(7)Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan. www.peraturan.go.id 2022, No.86

Pasal 5

(1)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.
(2)Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pengadaan sarana pembibitan;
2. b.demplot;
3. c.kegiatan pertanaman;
4. d.kegiatan pascapanen; dan
5. e.operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
(3)Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pengembangan sarana pembibitan;
2. b.pengembangan demplot;
3. c.pengembangan pertanaman;
4. d.penanganan pascapanen; dan
5. e.operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
(4)Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
1. a.kelompok penerima;
2. b.desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/ kota;
3. c.titik koordinat; www.peraturan.go.id 2022, No.86
4. d.sumber dana; dan
5. e.tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

a.pembelian obat ternak;
b.operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
c.operasional pelayanan kesehatan hewan;
d.koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan
e.pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
3. c.dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.