DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelola informasi publik, klasifikasi informasi publik, pelayanan informasi publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/ 5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dan untuk meningkatkan Iayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta simplifikasi peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian selaku Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
6.Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh atasan PPID utama untuk membantu perumusan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
7.Petugas Pelayanan Informasi adalah pelaksana layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian.
8.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

BAB II

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian meliputi:

a.atasan PPID utama;
b.atasan PPID pelaksana;
c.PPID utama;
d.PPID pelaksana;
e.PPID pelaksana UPT;
f.PPID pembantu pelaksana;
g.Tim Pertimbangan; dan
h.Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 3

Atasan PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Atasan PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
b.menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; dan
c.mewakili Kementerian Pertanian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atasan PPID utama berwenang:

a.menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian;
b.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID utama;
c.menunjuk PPID utama untuk mewakili Kementerian Pertanian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
d.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID utama, PPID pelaksana, Pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

Pasal 6

Atasan PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Atasan PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

a.menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di tingkat unit kerja eselon I dan UPT Kementerian Pertanian;
b.mewakili Unit Kerja atau UPT dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah dan/atau di pengadilan; dan
c.melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atasan PPID pelaksana berwenang:

a.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Infromasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT; dan
b.menunjuk PPID pelaksana atau PPID pelaksana UPT dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah dan/atau di Pengadilan.

Pasal 9

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 10

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
b.melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
d.melakukan klasifikasi Informasi Publik;
e.memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan Informasi Publik;
f.melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi;
g.melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID lingkup Kementerian Pertanian; dan
h.menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…