DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; unit pelaksana teknis; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan; jumlah, nama, lokasi kantor, kelas, dan wilayah kerja; penataan organisasi; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. 4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian yang selanjutnya disingkat BPLIP adalah UPT Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1)UPT lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:
1. a.BPLIP Kelas I; dan
2. b.BPLIP Kelas II.
(2)Bagan susunan organisasi BPLIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BPLIP berada di bawah Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)BPLIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 4

BPLIP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPLIP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
b.pelaksanaan identifikasi data potensi dan perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
c.pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data geospasial di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
d.pelaksanaan perancangan survei, investigasi, dan desain di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
e.pelaksanaan fasilitasi konstruksi di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
f.pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur lahan dan irigasi tersier pertanian;
g.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian;
h.pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian;
i.pelaksanaan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian;
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier pertanian; dan
k.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPLIP.

Pasal 6

Susunan organisasi BPLIP terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BPLIP.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada BPLIP lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(2)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(4)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.ketua tim; dan
2. b.anggota tim.
(5)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala BPLIP.
(6)Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala BPLIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(7)Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…