DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 Tahun 2016

Nomor: 10/Permentan/PK.210/3/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semen beku yang diproduksi dan diedarkan melalui inseminasi buatan harus memenuhi standar mutu dan kesehatan hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 38 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia; www.peraturan.go.id 2016, No.405 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); www.peraturan.go.id 2016, No.405
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295); www.peraturan.go.id 2016, No.405
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 779);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/03/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Semen yang selanjutnya disebut Mani adalah zat cair yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
2.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
3.Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki empat bagian perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum serta usus.
4.Produksi adalah kegiatan menghasilkan Semen Beku Ternak Ruminansia hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur ternak.
5.Peredaran adalah kegiatan mengalihkan atau memindahtangankan Semen Beku Ternak Ruminansia, www.peraturan.go.id 2016, No.405 baik untuk tujuan komersial maupun tidak untuk komersial.
6.Pejantan Unggul adalah pejantan yang sudah diseleksi berdasarkan standar bibit.
7.Pengencer Semen adalah bahan organik atau anorganik yang memenuhi persyaratan teknis sebagai Pengencer Semen yang telah ditetapkan.
8.Gerak Sperma adalah derajat gerakan individu spermatozoa.
9.Motilitas Sperma adalah jumlah sel spermatozoa hidup dan bergerak maju/progresif.
10.Gerak Massa adalah gerak seluruh sel sperma yang membentuk gelombang.
11.Pengujian Semen Beku adalah proses pemeriksaan kualitas semen yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
12.Sampel adalah sebagian contoh bahan atau materi Semen Beku yang akan diuji/diperiksa.
13.Penatausahaan Produksi adalah suatu kegiatan administrasi pencatatan dan pembukuan proses produksi semen sampai dengan pengemasan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan produksi dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia, dengan tujuan agar Semen Beku Ternak Ruminansia yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan persyaratan mutu, standar, dan kesehatan hewan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyediaan, Peredaran, kesehatan hewan, pengawasan, dan sanksi. www.peraturan.go.id 2016, No.405

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

(1)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia harus mengutamakan produksi dalam negeri.
(2)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 60% (enam puluh persen) berasal dari Ternak Ruminansia asli dan/atau lokal.
(3)Jika penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia di dalam negeri belum mencukupi, dapat dilakukan pemasukan dari luar negeri.

Pasal 5

(1)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi.
(2)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi dilakukan dalam bentuk Balai Inseminasi Buatan (BIB).

Pasal 6

Peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi yang memproduksi Semen Beku Ternak Ruminansia harus mempunyai: www.peraturan.go.id 2016, No.405

a.izin usaha dari bupati/walikota;
b.keputusan pendirian Balai Inseminasi Buatan (BIB) dari bupati/walikota, gubernur, Menteri, dan rektor sesuai dengan kewenangannya;
c.sumber daya manusia; dan
d.prasarana dan sarana.

Pasal 7

Izin usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak berlaku bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.

Pasal 8

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang terdiri atas:
1. a.pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB);
2. b.pengendali Pejantan Unggul (bull master);
3. c.kolektor semen;
4. d.penguji semen;
5. e.petugas pencatat (recorder);
6. f.pemuliabiakan ternak;
7. g.petugas administrasi, manajemen, dan keuangan;
8. h.petugas pemasaran produksi Semen Beku;
9. i.dokter hewan, sarjana peternakan, dan paramedik veteriner;
10. j.pengawas bibit ternak dan pengawas mutu pakan ternak;
11. k.pengambil contoh Semen Beku; dan
12. l.perawat ternak dan penyedia pakan ternak.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sesuai standar kompetensi dan/atau keahlian di bidangnya.
(3)Pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian personel www.peraturan.go.id 2016, No.405 pada unitnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang terdiri atas:

a.lokasi;
b.Pejantan Unggul;
c.lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
d.air, listrik, dan alat komunikasi;
e.bangunan;
f.alat dan mesin;
g.transportasi;
h.penampungan limbah; dan
i.informasi.

Pasal 10

Lokasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus:

a.jauh dari pemukiman penduduk dan usaha peternakan serumpun; dan
b.memperhatikan lingkungan dan topografi wilayah.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semen beku yang diproduksi dan diedarkan melalui inseminasi buatan harus memenuhi standar mutu dan kesehatan hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 38 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); www.peraturan.go.id 2016, No.405
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295); www.peraturan.go.id 2016, No.405
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 779);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/03/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Semen yang selanjutnya disebut Mani adalah zat cair yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
2.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
3.Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki empat bagian perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum serta usus.
4.Produksi adalah kegiatan menghasilkan Semen Beku Ternak Ruminansia hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur ternak.
5.Peredaran adalah kegiatan mengalihkan atau memindahtangankan Semen Beku Ternak Ruminansia, www.peraturan.go.id 2016, No.405 baik untuk tujuan komersial maupun tidak untuk komersial.
6.Pejantan Unggul adalah pejantan yang sudah diseleksi berdasarkan standar bibit.
7.Pengencer Semen adalah bahan organik atau anorganik yang memenuhi persyaratan teknis sebagai Pengencer Semen yang telah ditetapkan.
8.Gerak Sperma adalah derajat gerakan individu spermatozoa.
9.Motilitas Sperma adalah jumlah sel spermatozoa hidup dan bergerak maju/progresif.
10.Gerak Massa adalah gerak seluruh sel sperma yang membentuk gelombang.
11.Pengujian Semen Beku adalah proses pemeriksaan kualitas semen yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
12.Sampel adalah sebagian contoh bahan atau materi Semen Beku yang akan diuji/diperiksa.
13.Penatausahaan Produksi adalah suatu kegiatan administrasi pencatatan dan pembukuan proses produksi semen sampai dengan pengemasan.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyediaan, Peredaran, kesehatan hewan, pengawasan, dan sanksi. www.peraturan.go.id 2016, No.405

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

(1)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia harus mengutamakan produksi dalam negeri.
(2)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 60% (enam puluh persen) berasal dari Ternak Ruminansia asli dan/atau lokal.
(3)Jika penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia di dalam negeri belum mencukupi, dapat dilakukan pemasukan dari luar negeri.

Pasal 5

(1)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi.
(2)Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi dilakukan dalam bentuk Balai Inseminasi Buatan (BIB).

Pasal 6

a.izin usaha dari bupati/walikota;
b.keputusan pendirian Balai Inseminasi Buatan (BIB) dari bupati/walikota, gubernur, Menteri, dan rektor sesuai dengan kewenangannya;
c.sumber daya manusia; dan
d.prasarana dan sarana.

Pasal 7

Izin usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak berlaku bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.

Pasal 8

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang terdiri atas:
1. a.pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB);
2. b.pengendali Pejantan Unggul (bull master);
3. c.kolektor semen;
4. d.penguji semen;
5. e.petugas pencatat (recorder);
6. f.pemuliabiakan ternak;
7. g.petugas administrasi, manajemen, dan keuangan;
8. h.petugas pemasaran produksi Semen Beku;
9. i.dokter hewan, sarjana peternakan, dan paramedik veteriner;
10. j.pengawas bibit ternak dan pengawas mutu pakan ternak;
11. k.pengambil contoh Semen Beku; dan
12. l.perawat ternak dan penyedia pakan ternak.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sesuai standar kompetensi dan/atau keahlian di bidangnya.
(3)Pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian personel www.peraturan.go.id 2016, No.405 pada unitnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang terdiri atas:

a.lokasi;
b.Pejantan Unggul;
c.lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
d.air, listrik, dan alat komunikasi;
e.bangunan;
f.alat dan mesin;
g.transportasi;
h.penampungan limbah; dan
i.informasi.

Pasal 10

Lokasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus:

a.jauh dari pemukiman penduduk dan usaha peternakan serumpun; dan
b.memperhatikan lingkungan dan topografi wilayah.