DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Penyadiaan, Peredaran, Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun RANCANGAN 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2.Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur Final Stock.
3.Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan bibit Ayam Ras, konsumsi Ayam Ras pedaging (livebird), dan Telur Konsumsi.
4.Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan bibit Ayam Ras, Ayam Ras pedaging (livebird), dan Telur Konsumsi.
5.Telur Tertunas (Hatching Egg) yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi Great Grand Parent Stock, Grand Parent Stock, dan Parent Stock yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
6.Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak Ayam Ras berumur sehari.
7.Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Grand Parent Stock.
8.Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Parent Stock.
9.Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Final Stock.
10.Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
11.Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan bibit Ayam Ras, bukan bibit Ayam Ras, dan Telur Konsumsi. RANCANGAN
12.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan bibit Ayam Ras dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan
13.Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembibitan GGPS, GPS, PS, dan budi daya FS.
14.Pembibit Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit GGPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC GPS untuk keperluan sendiri dan Pembibit GPS.
15.Pembibit Grand Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC PS untuk keperluan sendiri, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri.
16.Pembibit Parent Stock yang selanjutnya disebut Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk keperluan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras pedaging (livebird) dan Telur Konsumsi.
17.Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.
18.Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perkoperasian.
19.Peternak Ayam Ras Final Stock yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
21.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri.
(2)Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bibit Ayam Ras dan Ayam Ras pedaging (livebird).
(3)Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri.

Pasal 3

(1)Penyediaan bibit Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS. RANCANGAN
(2)Penyediaan Ayam Ras melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk DOC.

Pasal 4

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan permintaan.
(3)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Keseimbangan suplai dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
(2)Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
(3)Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perhitungan dan analisa berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi penurunan suplai akibat wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeur) dapat dilakukan perubahan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan melalui Pemasukan bibit Ayam Ras dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan klasifikasi PS.
(3)Perubahan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. RANCANGAN

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kelebihan suplai yang mengakibatkan penurunan harga Ayam Ras dan Telur Konsumsi, dilakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
(2)Penurunan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketika harga di tingkat produsen berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen.
(3)Harga acuan pembelian di tingkat produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
(4)Pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
(5)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan menerbitkan data prognosa Produksi dan kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang dipublikasi dalam basis data perunggasan nasional sebagai pertimbangan dalam pengendalian Produksi.
(6)Dalam menerbitkan data prognosa Produksi dan kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
(7)Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga dapat menugaskan perum BULOG dan/atau BUMN di bidang pangan untuk melakukan pembelian berdasarkan harga acuan pembelian di tingkat produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Berdasarkan data prognosa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pembibit PS melakukan pengendalian Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi dengan melakukan pengurangan Produksi Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara mandiri sesuai dengan rencana bisnis dan rencana Produksi Pembibit PS.

Pasal 9

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a.Pelaku Usaha Integrasi;
b.Pembibit GGPS;
c.Pembibit GPS;
d.Pembibit PS;
e.Pelaku Usaha Mandiri;
f.Koperasi; dan/atau
g.Peternak. RANCANGAN

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan:

a.klasifikasi GPS untuk keperluan sendiri dan Pembibit GPS; dan
b.klasifikasi PS untuk keperluan sendiri, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang belum mempunyai PS.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…