DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Layanan, Prosedur Layanan, Pengaduan, Saran, dan Masukan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden yang selanjutnya disebut BBPTU-HPT Baturraden adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta sapi perah dan kambing perah hasil seleksi, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak dan susu.
2.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
4.Bibit Sapi Perah adalah sapi perah yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
5.Bibit Kambing Perah adalah kambing perah yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
6.Susu Segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, belum mendapatkan perlakuan apapun atau telah mengalami pengolahan minimal baik yang tidak dan/atau di tambahkan bahan tambahan pangan.
7.Susu Olahan adalah produk susu yang telah mengalami pengolahan, seperti penambahan atau pengurangan nutrisi, penambahan aroma atau rasa, pemanasan, pendinginan, pengentalan, dan fermentasi.
8.Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah bagian dari tumbuhan selain akar dan biji yang layak dikonsumsi hewan, secara langsung maupun tidak langsung, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

(1)SPM BBPTU-HPT Baturraden dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam pemberian layanan utama dan layanan penunjang yang diberikan oleh BBPTU-HPT Baturraden kepada penerima layanan.
(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menjamin terlaksananya prosedur pelayanan minimum di BBPTU-HPT Baturraden; dan
2. b.menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan minimum di BBPTU-HPT Baturraden.

BAB II

JENIS LAYANAN

Pasal 3

(1)Jenis layanan yang diberikan oleh BBPTU-HPT Baturraden kepada penerima layanan meliputi:
1. a.layanan utama; dan
2. b.layanan penunjang.
(2)Ketentuan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penjualan Bibit Sapi Perah dan Bibit Kambing Perah;
2. b.penjualan HPT; dan
3. c.penjualan Susu Segar dan Susu Olahan.
(2)Penjualan Bibit Sapi Perah dan Bibit Kambing Perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan layanan purna jual sesuai standar jaminan mutu.
(3)Layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pendampingan teknis dan konsultasi kesehatan hewan, reproduksi, dan manajemen pemeliharaan ternak.

Pasal 5

Layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.penjualan sapi perah dan kambing perah bukan bibit;
b.layanan eduwisata;
c.layanan permagangan/bimbingan teknis;
d.layanan penggunaan sarana dan prasarana; dan
e.layanan penunjang lainnya.

Pasal 6

(1)BBPTU-HPT Baturraden dalam memberikan layanan harus memiliki sarana dan prasarana.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.jaylor;
2. b.traktor;
3. c.forklift;
4. d.wheel loader;
5. e.generator;
6. f.mesin perah portabel;
7. g.milking parlour;
8. h.cooling unit;
9. i.milk can;
10. j.kontainer semen beku dan nitrogen (N2) cair;
11. k.peralatan pertanian ringan;
12. l.mesin pasteurisasi susu;
13. m.mesin labeling;
14. n.mesin filling;
15. o.mesin pembuat caramel;
16. p.mesin pembuat susu bubuk;
17. q.mesin pembuat keju;
18. r.mesin pembuat mineral block;
19. s.mesin pengolah pupuk organik;
20. t.peralatan pelatihan;
21. u.kendaraan roda enam, roda empat, roda tiga, dan roda dua;
22. v.kendaraan wisata; dan
23. w.peralatan olahraga.
(3)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kandang ternak;
2. b.klinik dan kandang isolasi ternak;
3. c.ruang pemerahan;
4. d.ruang penyimpanan susu;
5. e.laboratorium kesehatan hewan;
6. f.laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
7. g.gudang pakan konsentrat;
8. h.gudang HPT;
9. i.lahan HPT/kebun (rumput, leguminosa, koleksi rumput, kebun bibit, padang penggembalaan sapi);
10. j.gedung pengolahan susu;
11. k.gedung perkantoran;
12. l.gedung eduwisata;
13. m.guest house, wisma, dan mess;
14. n.biosecurity gate;
15. o.gudang peralatan;
16. p.gudang pupuk organik;
17. q.training center;
18. r.rumah jaga;
19. s.gedung fungsional;
20. t.masjid dan mushola;
21. u.jalan produksi;
22. v.fasilitas olah raga dan hiburan;
23. w.garasi kendaraan;
24. x.tempat parkir; dan
25. y.area bermain anak.

BAB III

PROSEDUR LAYANAN

Pasal 7

(1)Prosedur layanan penjualan Bibit Sapi Perah dan Bibit Kambing Perah, prosedur layanan penjualan HPT, dan prosedur layanan penjualan Susu Segar dan Susu Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan tahapan:
1. a.pengajuan permohonan disertai dengan dokumen pendukung;
2. b.pelaksanaan verifikasi permohonan;
3. c.penyampaian hasil verifikasi;
4. d.penyusunan kontrak kerja sama;
5. e.penandatanganan kontrak kerja sama;
6. f.pembayaran dan serah terima; dan
7. g.pendokumentasian kontrak kerja sama dan berita acara serah terima.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 8

(1)Prosedur layanan penjualan sapi perah dan kambing perah bukan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengajuan usulan pengeluaran sapi perah dan/atau kambing perah disertai dengan dokumen pendukung;
2. b.pelaksanaan verifikasi usulan;
3. c.penyampaian informasi kepada calon pembeli;
4. d.pelaksanaan penawaran dan negosiasi;
5. e.penyusunan kontrak kerja sama;
6. f.penandatanganan kontrak kerja sama;
7. g.pembayaran dan serah terima; dan
8. h.pendokumentasian kontrak kerja sama dan berita acara serah terima.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Prosedur layanan eduwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.permohonan; dan
2. b.kunjungan langsung.
(2)Prosedur layanan eduwisata melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.pelaksanaan verifikasi permohonan;
3. c.penyampaian hasil verifikasi;
4. d.penyusunan kontrak kerja sama;
5. e.penandatanganan kontrak kerja sama;
6. f.pembayaran dan pelaksanaan kunjungan layanan; dan
7. g.pendokumentasian kontrak kerja sama.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Prosedur layanan eduwisata melalui kunjungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kunjungan dan pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh pemohon pada lokasi eduwisata.

Pasal 10

(1)Prosedur layanan permagangan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.pelaksanaan verifikasi permohonan;
3. c.penyampaian hasil verifikasi;
4. d.penyusunan kontrak kerja sama;
5. e.penandatanganan kontrak kerja sama;
6. f.pembayaran dan pelaksanaan layanan permagangan/bimbingan teknis; dan
7. g.pendokumentasian kontrak kerja sama dan pelaksanaan layanan permagangan/bimbingan teknis.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…